Potret Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kemajuan yang stabil dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini mencapai 75,20 pada tahun 2024, menempatkannya dalam kategori tinggi. Angka Harapan Hidup (AHH) juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 73,13 tahun pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan penduduk secara keseluruhan. Pencapaian IPM yang tinggi dan AHH yang meningkat secara substansial menunjukkan bahwa investasi dalam sektor-sektor dasar seperti kesehatan dan pendidikan mulai membuahkan hasil, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Peningkatan konsisten pada kedua indikator ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan daerah, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, telah efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Ini tidak hanya tercermin dari angka-angka, tetapi juga dari efisiensi alokasi sumber daya dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, beberapa tantangan signifikan masih perlu diatasi. Persentase penduduk miskin di Labuhanbatu tercatat sebesar 7,84% pada tahun 2024, yang setara dengan 42,45 ribu jiwa. Selain itu, isu-isu terkait kualitas perumahan dan akses terhadap air minum layak serta sanitasi yang belum merata sepenuhnya masih menjadi perhatian. Tingginya proporsi tenaga kerja yang masih berada di sektor informal juga merupakan aspek yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Keberadaan angka kemiskinan yang signifikan, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dan ketimpangan pendapatan relatif rendah (Gini Ratio 0,2510), mengindikasikan adanya kelompok-kelompok rentan atau “kantong-kantong” kemiskinan struktural yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam manfaat pembangunan. Sebuah Gini Ratio yang rendah biasanya menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata. Namun, jika kemiskinan masih ada, ini berarti bahwa meskipun pendapatan terdistribusi secara merata, tingkat pendapatan secara keseluruhan mungkin masih rendah bagi sebagian kelompok, atau ada faktor non-pendapatan (misalnya, akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, kesehatan yang memadai) yang membatasi mobilitas ekonomi mereka. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih terfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi kelompok termiskin.

Prioritas pembangunan ke depan perlu mencakup pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang belum merata, dan pengembangan sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja formal yang lebih stabil.

Tabel 1: Ringkasan Indikator Kesejahteraan Utama Kabupaten Labuhanbatu (Tahun 2024)

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan pilar fundamental dalam pembangunan suatu daerah, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengukuran kesejahteraan yang akurat dan komprehensif sangat penting sebagai dasar perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan data dan fakta terkini mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu, serta menganalisis implikasi dari data tersebut untuk perumusan strategi pembangunan yang lebih efektif. Laporan ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi pemerintah daerah dan panduan bagi organisasi non-pemerintah serta sektor swasta untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam pembangunan. Kesejahteraan adalah konsep multidimensional; dengan menyajikan data secara terstruktur dan menganalisisnya, laporan ini menjadi dasar untuk dialog kebijakan, memungkinkan identifikasi kesenjangan, dan memfasilitasi koordinasi antarpihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar.

Kabupaten Labuhanbatu, salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas wilayah sekitar ±2.500 km². Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 520.545 jiwa, menunjukkan peningkatan dari 506.085 jiwa pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,44% pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk yang stabil ini, meskipun menjadi aset pembangunan yang potensial, juga menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan fasilitas di seluruh wilayah. Peningkatan jumlah penduduk secara alami akan meningkatkan permintaan terhadap perumahan, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Apabila perencanaan tidak mengantisipasi pertumbuhan ini, dapat terjadi kekurangan fasilitas, munculnya pemukiman kumuh, dan penurunan kualitas layanan, yang pada akhirnya akan menghambat peningkatan kesejahteraan.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

Demografi dan Dinamika Kependudukan

Kabupaten Labuhanbatu memiliki populasi 520.545 jiwa pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan penduduk daerah ini mencapai 1,44% pada tahun 2024, menunjukkan dinamika kependudukan yang relatif stabil. Meskipun demikian, distribusi penduduk masih menunjukkan ketidakmerataan, dengan konsentrasi yang signifikan di kecamatan Rantau Selatan dan Rantau Utara. Distribusi penduduk yang tidak merata ini dapat memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi antar wilayah. Konsentrasi di perkotaan dapat menyebabkan masalah perkotaan seperti kemacetan dan pemukiman kumuh, sementara daerah pedesaan mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja produktif. Konsentrasi penduduk di pusat kota seringkali disebabkan oleh daya tarik ekonomi dan fasilitas yang lebih lengkap. Hal ini dapat memicu migrasi internal dari pedesaan, yang jika tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata, akan menciptakan disparitas wilayah. Kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan insentif untuk pemerataan penduduk dan pengembangan potensi di daerah dengan kepadatan rendah.

Selain itu, data tahun 2021 menunjukkan bahwa 6,08% wanita berusia 10 tahun ke atas telah menikah pada atau sebelum usia 16 tahun. Angka pernikahan dini yang masih signifikan ini merupakan indikator sosial yang mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada kesehatan reproduksi perempuan, tingkat pendidikan, dan potensi ekonomi keluarga, serta berpotensi meningkatkan angka fertilitas. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan putus sekolah, risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak, serta keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Kondisi ini menjadi penghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dapat melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi. Penanganan isu ini memerlukan intervensi multidimensional, termasuk edukasi, pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum yang lebih kuat.

Akses dan Kualitas Pendidikan

Sektor pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan capaian yang baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 99,55% pada tahun 2024, dan untuk usia 13-15 tahun mencapai 95,89% pada tahun 2024. Angka-angka ini menunjukkan keberhasilan yang tinggi dalam memastikan hampir semua anak usia sekolah dasar dan menengah pertama mendapatkan akses pendidikan wajib.

Namun, terdapat penurunan drastis pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS untuk kelompok usia 19-24 tahun hanya sebesar 23,34% pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan signifikan bagi penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi (biaya pendidikan), geografis (keterbatasan fasilitas perguruan tinggi lokal), atau kebutuhan untuk segera memasuki dunia kerja. Pendidikan tinggi seringkali menjadi kunci untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Jika hanya sebagian kecil populasi yang mencapai jenjang ini, hal itu dapat membatasi potensi inovasi, kepemimpinan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja di masa depan. Keterbatasan fasilitas perguruan tinggi lokal (hanya 4 desa/kelurahan yang memiliki fasilitas perguruan tinggi pada tahun 2021)  bisa menjadi penyebab utama, memaksa siswa untuk merantau dengan biaya yang lebih tinggi.

Meskipun akses pendidikan dasar dan menengah cukup merata, data tahun 2021 menunjukkan bahwa 16,26% penduduk tidak menamatkan sekolah dasar, dan hanya 5,05% yang berhasil menamatkan pendidikan D-IV/S1 atau lebih tinggi. Selain itu, tingkat buta huruf untuk penduduk usia 10 tahun ke atas tercatat sebesar 1,05% pada tahun 2021, dengan angka yang lebih tinggi pada wanita (1,27%) dibandingkan pria (0,84%). Tingginya persentase penduduk yang tidak tamat SD dan angka buta huruf, meskipun rendah secara keseluruhan, menunjukkan adanya kelompok rentan yang memerlukan program pendidikan non-formal atau keaksaraan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Kesenjangan gender dalam buta huruf juga perlu perhatian khusus. Angka buta huruf, meskipun rendah secara keseluruhan, tetap menjadi indikator ketertinggalan. Kelompok ini kemungkinan besar adalah lansia atau individu di daerah terpencil yang tidak memiliki akses pendidikan di masa lalu. Program keaksaraan dan pendidikan sepanjang hayat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan partisipasi dalam pembangunan.

 Tabel 2: Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kelompok Usia di Kabupaten Labuhanbatu (2024 dan 2021)

3. Kesehatan Masyarakat dan Akses Layanan Kesehatan

Kesehatan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan tren positif yang signifikan. Angka Harapan Hidup (AHH) telah meningkat menjadi 73,13 tahun pada tahun 2024 , yang merupakan pencapaian penting dan mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan. Tingkat morbiditas, atau persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir, juga menunjukkan pola penurunan yang menggembirakan, dari 9,82% pada tahun 2020 menjadi 5,65% pada tahun 2021. Peningkatan AHH dan penurunan tingkat morbiditas adalah indikator kuat perbaikan kesehatan masyarakat dan efektivitas program kesehatan yang telah dijalankan.

Meskipun demikian, perilaku mencari pengobatan masih bervariasi. Pada tahun 2021, hanya 35,28% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memilih untuk berobat jalan. Alasan utama mengapa sebagian besar tidak mencari pengobatan profesional adalah swamedikasi, yang mencapai 57,16%, diikuti oleh perasaan tidak perlu (36,55%), dan masalah biaya (3,05%). Dominannya swamedikasi sebagai alasan tidak mencari pengobatan profesional menunjukkan pola perilaku kesehatan yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Meskipun bisa berarti penyakit yang diderita ringan, ini juga bisa mengindikasikan hambatan akses (geografis, informasi) atau preferensi budaya, bukan hanya masalah biaya. Swamedikasi yang tinggi bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan ringan. Di sisi lain, jika ini terjadi karena kurangnya akses atau biaya, atau jika penyakit serius tidak ditangani secara profesional, ini dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang dan menyebabkan komplikasi. Program edukasi kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menginformasikan kapan swamedikasi aman dan kapan intervensi medis profesional diperlukan.

Dalam hal pelayanan persalinan, mayoritas kelahiran di Labuhanbatu pada tahun 2021 telah ditolong oleh tenaga medis profesional, dengan bidan membantu 68,51% dan dokter kandungan membantu 25,36% dari total kelahiran. Hanya 3,49% kelahiran yang masih ditolong oleh dukun beranak/paraji. Tingginya proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis profesional (total 93,87%) adalah pencapaian signifikan dalam kesehatan ibu dan anak. Penolong kelahiran yang berkualitas adalah faktor krusial dalam mengurangi risiko komplikasi selama persalinan, baik bagi ibu maupun bayi. Angka yang tinggi menunjukkan sistem kesehatan yang berfungsi baik dalam menyediakan layanan persalinan aman, yang merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Cakupan imunisasi dasar lengkap balita mencapai 87,3% pada tahun 2024, dan jumlah Posyandu aktif telah meningkat menjadi 180 unit Peningkatan jumlah puskesmas dan rumah sakit juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, termasuk ke daerah terpencil.

Tabel 3: Indikator Kesehatan Utama Kabupaten Labuhanbatu (Tahun Terbaru)

4. Ketenagakerjaan dan Produktivitas

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan dinamika yang positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,46% pada tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan, mencapai

5,90% pada tahun 2024. Angka ini menurun dari 6,05% pada tahun 2020 dan 5,66% pada tahun 2021. Penurunan TPT ini mengindikasikan peningkatan penyerapan tenaga kerja pasca-pandemi.

Terdapat pergeseran sektor ekonomi yang signifikan di Labuhanbatu, di mana proporsi pekerja di sektor pertanian mulai menurun, diikuti oleh peningkatan pada industri perdagangan dan pengolahan. Pergeseran ini merupakan indikator positif diversifikasi ekonomi, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dan bernilai tambah. Namun, dominasi sektor informal masih menjadi tantangan, dengan sebagian besar angkatan kerja berada di sektor ini. Sektor informal seringkali dicirikan oleh upah rendah, kurangnya jaminan sosial, dan produktivitas yang terbatas. Meskipun menyediakan lapangan kerja, kondisi ini dapat menghambat peningkatan pendapatan riil dan kesejahteraan jangka panjang. Kebijakan harus berfokus pada formalisasi sektor informal melalui pelatihan vokasi, akses modal, dan insentif untuk pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Meskipun TPT menurun, keberadaan sebagian besar angkatan kerja di sektor informal dapat menyembunyikan masalah “underemployment” (bekerja di bawah kapasitas penuh) atau pendapatan yang tidak memadai, yang tidak tercermin dalam angka pengangguran saja. TPT hanya mengukur mereka yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak menemukannya. Namun, banyak individu di sektor informal mungkin bekerja penuh waktu tetapi dengan pendapatan di bawah standar atau tanpa jaminan. Ini berarti bahwa penurunan TPT tidak selalu berarti peningkatan kualitas pekerjaan atau pendapatan yang signifikan. Analisis lebih dalam tentang jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan di sektor informal diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kesejahteraan pekerja.

Tabel 4: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Labuhanbatu (2020-2024)

5. Tingkat Kemiskinan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 42,45 ribu jiwa, atau setara dengan 7,84% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan pembangunan, masih terdapat segmen populasi yang memerlukan intervensi khusus untuk pengentasan kemiskinan. Sebuah studi klasifikasi kemiskinan di Labuhanbatu menggunakan data pekerjaan, pendapatan, perumahan, dan pendidikan dari 21.137 individu untuk mengidentifikasi status kemiskinan.

Dalam hal pola pengeluaran rumah tangga, pengeluaran rata-rata per kapita di Labuhanbatu pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 1.212.950. Dari jumlah tersebut, pengeluaran untuk makanan mendominasi dengan Rp 686.708, sementara pengeluaran non-makanan sebesar Rp 526.242. Proporsi pengeluaran untuk makanan masih sangat dominan, mencapai 55,94% pada tahun 2021. Proporsi pengeluaran untuk makanan yang masih dominan mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga masih memprioritaskan kebutuhan dasar. Menurut Hukum Engel, persentase pengeluaran untuk makanan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah. Peningkatan kesejahteraan akan terlihat dari peningkatan proporsi pengeluaran non-makanan. Hukum Engel adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan, proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk makanan cenderung menurun, meskipun pengeluaran absolut untuk makanan mungkin meningkat. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan yang tinggi menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki keterbatasan daya beli untuk memenuhi kebutuhan non-makanan yang lebih tinggi (misalnya, pendidikan, rekreasi, investasi). Ini adalah target untuk peningkatan kesejahteraan.

Meskipun pengeluaran per kapita rata-rata meningkat, dan garis kemiskinan juga naik , kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan daya beli harus terus diimbangi dengan pengendalian inflasi agar peningkatan kesejahteraan riil dapat dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan pengeluaran per kapita bisa jadi nominal (karena inflasi) atau riil. Jika garis kemiskinan juga naik, itu berarti biaya hidup dasar meningkat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan pendapatan riil masyarakat melampaui laju inflasi agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat.

Tabel 5: Indikator Kemiskinan dan Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Labuhanbatu 2024

6. Kualitas Perumahan dan Akses Infrastruktur Dasar

Kualitas perumahan dan akses terhadap infrastruktur dasar merupakan komponen penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, sebagian besar rumah tangga di Labuhanbatu telah memiliki kondisi perumahan yang memadai, dengan 97,12% rumah tangga memiliki lantai bukan tanah, dan 98,43% memiliki atap seng, beton, asbes, atau genteng. Persentase rumah tangga dengan dinding tembok juga menunjukkan peningkatan menjadi 65,33% pada tahun 2021 dari 63,47% pada tahun 2020. Dalam hal kepemilikan,  72,01% rumah tangga memiliki rumah sendiri pada tahun 2021, sisanya menyewa/kontrak (7,85%), bebas sewa (14,78%), atau tinggal di rumah dinas (5,19%).

Capaian akses listrik di Labuhanbatu sangat tinggi, dengan 99,99% rumah tangga menggunakan listrik (baik PLN maupun non-PLN) pada tahun 2021 Angka ini merupakan indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar yang sangat tinggi dan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

Akses sanitasi layak di Kabupaten Labuhanbatu telah mencapai 96,11% per September 2022 , dan 96,43% rumah tangga menggunakan jamban sendiri pada tahun 2021. Meskipun akses sanitasi layak tinggi, keberadaan 5.335 keluarga yang masih buang air besar sembarangan (BABS) per September 2022 merupakan “tantangan mil terakhir” yang kritis. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan lingkungan dan upaya penurunan stunting. Angka persentase yang tinggi bisa menyamarkan masalah yang tersisa. Meskipun mayoritas sudah memiliki akses, jumlah absolut rumah tangga yang masih BABS adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius. Ini menunjukkan bahwa program seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan ODF (Open Defecation Free) perlu ditingkatkan intensitasnya untuk menjangkau kelompok yang paling sulit dijangkau.

Akses terhadap air minum layak juga menunjukkan kemajuan, mencapai 91,88% pada tahun 2023. Namun, data tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga (46,57%) masih bergantung pada air kemasan/isi ulang, dan sebagian signifikan lainnya (23,54%) menggunakan sumber air yang kurang aman seperti sungai atau air hujan. Meskipun akses air minum layak tinggi, ketergantungan signifikan pada air kemasan/isi ulang dan sumber air kurang aman menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur air perpipaan yang lebih aman dan terjangkau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga dan risiko kesehatan. Air kemasan/isi ulang, meskipun relatif aman, seringkali lebih mahal dibandingkan air perpipaan. Ketergantungan pada sumber ini dapat membebani pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, penggunaan air sungai/hujan tanpa pengolahan memadai meningkatkan risiko penyakit bawaan air. Investasi dalam infrastruktur air bersih yang berkelanjutan dan terjangkau akan meningkatkan kesehatan dan mengurangi beban ekonomi. 

Tabel 6: Persentase Rumah Tangga dengan Akses Fasilitas Dasar di Kabupaten Labuhanbatu 

Kondisi Ekonomi Makro dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan

Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan pertumbuhan yang solid, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06% pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 50.801,78 Milyar pada tahun 2024, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 27.924,86 Milyar pada tahun yang sama. PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan konsisten dari Rp 21.048 Milyar pada tahun 2017 menjadi Rp 25.306 Milyar pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini menunjukkan dinamika ekonomi yang sehat dan berpotensi mendukung peningkatan pendapatan serta peluang kerja.

Salah satu aspek penting dari kondisi ekonomi Labuhanbatu adalah tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Gini Ratio daerah ini tercatat sebesar 0,2510 pada tahun 2024. Gini Ratio yang rendah ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah di Labuhanbatu, yang merupakan faktor positif dalam distribusi manfaat pembangunan. Kondisi ini kontras dengan banyak daerah lain yang mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi dengan ketimpangan yang parah. Gini Ratio adalah ukuran penting dari kesetaraan. Angka mendekati 0 menunjukkan kesetaraan sempurna. Gini Ratio 0,2510 adalah angka yang sangat baik, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung terdistribusi lebih merata di antara penduduk, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik.

Dalam hal struktur ekonomi, sektor pertanian masih dominan dalam kontribusi terhadap PDRB, namun proporsinya menunjukkan tren penurunan. Sebaliknya, sektor industri perdagangan dan pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat. Pergeseran kontribusi PDRB dari pertanian ke sektor perdagangan dan pengolahan menandakan proses diversifikasi ekonomi yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Labuhanbatu mulai bergerak ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan ketahanan ekonomi. Ketergantungan berlebihan pada satu sektor (misalnya pertanian) dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas atau perubahan iklim. Diversifikasi menuju industri pengolahan dan perdagangan menciptakan basis ekonomi yang lebih luas dan stabil, serta berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja non-pertanian.

Tabel 7: Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Labuhanbatu

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengidentifikasi beberapa isu strategis yang relevan dengan pembangunan kesejahteraan. Isu-isu tersebut meliputi melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh minimnya investasi dan rendahnya daya saing produk lokal, serta belum maksimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah. Isu-isu ini secara langsung berkorelasi dengan dominasi sektor informal dan kebutuhan diversifikasi ekonomi yang terlihat dari data ketenagakerjaan dan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan harus didukung oleh strategi ekonomi yang kuat untuk menarik investasi dan meningkatkan produktivitas. Investasi adalah pendorong utama penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan produktivitas. Jika investasi rendah, pertumbuhan ekonomi mungkin tidak cukup inklusif untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan atau menciptakan pekerjaan berkualitas. Daya saing produk lokal juga penting untuk memastikan bahwa ekonomi daerah dapat bersaing di pasar yang lebih luas, membawa pendapatan dan peluang.

Dari perspektif Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa tantangan kesejahteraan masyarakat di Labuhanbatu pada tahun 2021 meliputi:

• Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai dapat menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, seperti masalah pangan, perumahan, keamanan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia.
• Ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman liar atau kumuh.
• Tingkat kesehatan masyarakat yang menurun akibat sarana kesehatan yang kurang memadai.
• Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.
• Situasi ketenagakerjaan yang kompleks karena peningkatan angkatan kerja usia produktif dan tingkat pengangguran yang masih tinggi, terutama pengangguran terbuka
• Kualitas perumahan yang masih perlu ditingkatkan, misalnya dalam hal penggunaan dinding tembok.
• Akses air minum yang belum sepenuhnya layak dan masih bergantung pada sumber yang kurang aman.

Terdapat konsistensi yang jelas antara isu strategis yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah dan tantangan yang disoroti dalam publikasi BPS. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang serupa di antara para pemangku kepentingan mengenai area-area kritis yang perlu ditangani dalam pembangunan kesejahteraan. Isu “belum maksimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah” mengindikasikan bahwa Labuhanbatu memiliki sumber daya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini adalah peluang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis lokal yang berkelanjutan. Setiap daerah memiliki potensi unik (misalnya, pertanian, pariwisata, sumber daya alam). Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ini secara optimal, dari hulu ke hilir, dapat menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, meningkatkan pendapatan petani/pelaku usaha kecil, dan menarik investasi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Hal ini juga dapat membantu mengatasi tantangan ketimpangan wilayah dengan mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru.

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, terutama yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Harapan Hidup (AHH), serta capaian yang sangat tinggi dalam akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah juga menjadi fondasi positif bagi pembangunan daerah.

Namun, tantangan struktural masih menjadi perhatian utama. Persentase kemiskinan yang masih ada, dominasi sektor informal dalam ketenagakerjaan, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan akses air minum serta sanitasi yang lebih merata di seluruh wilayah, terutama di “mil terakhir” (rumah tangga yang masih BABS), memerlukan perhatian khusus. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi isu-isu strategis yang sejalan dengan data kesejahteraan, menunjukkan kesadaran akan prioritas pembangunan.

Berdasarkan analisis data dan identifikasi tantangan, beberapa rekomendasi awal dapat dirumuskan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu:

• Pengentasan Kemiskinan Terstruktur: Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang lebih terfokus pada peningkatan kapasitas produktif kelompok rentan, bukan hanya bantuan sosial. Ini termasuk pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, akses permodalan yang mudah bagi usaha mikro dan kecil, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.
• Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata: Melanjutkan investasi dalam penyediaan air minum perpipaan yang aman dan terjangkau untuk mengurangi ketergantungan pada air kemasan dan sumber air yang kurang aman. Intensifikasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) perlu dilakukan untuk menjangkau 100% rumah tangga, khususnya untuk mengatasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih ada. Selain itu, mendorong peningkatan kualitas fisik perumahan melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya.
• Penguatan Ekonomi Lokal dan Sektor Formal: Mendorong investasi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja formal dengan nilai tambah tinggi. Peningkatan daya saing produk lokal melalui inovasi dan akses pasar yang lebih luas sangat penting. Kebijakan yang mendukung formalisasi sektor informal, seperti kemudahan perizinan dan akses jaminan sosial bagi pekerja informal, perlu terus digalakkan.
• Pemerataan Pembangunan dan Layanan: Mengatasi ketimpangan distribusi penduduk dan fasilitas dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah konsentrasi seperti Rantau Selatan dan Rantau Utara. Hal ini juga mencakup memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil.
• Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Melanjutkan dan memperkuat program edukasi kesehatan masyarakat, khususnya mengenai pentingnya mencari pengobatan profesional untuk kondisi kesehatan tertentu. Program pemberantasan buta huruf dan pendidikan sepanjang hayat perlu diperluas untuk menjangkau kelompok yang belum terliterasi. Intervensi multidimensional untuk mengurangi angka pernikahan dini juga harus menjadi prioritas, dengan fokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan.

Daftar Pustaka :

1. bps.go.id, diakses Juli 20, 2025, https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAjMg==/penduduk-miskin.html
2. Angka Harapan Hidup – Tabel Statistik – Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu, diakses Juli 20, 2025, https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgjMg==/angka-harapan-hidup.html
3. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Menurut Jenis Konsumsi – Tabel …, diakses Juli 20, 2025, https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUjMg==/pengeluaran-rata-rata-per-kapita-menurut-jenis-konsumsi.html
4. Angka Partisipasi Sekolah – Tabel Statistik – Badan Pusat Statistik …, diakses Juli 20, 2025, https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkjMg%3D%3D/school-partisipation-rate.html
5. Penerapan Data Mining Untuk Klasifikasi Penduduk Miskin Di Kabupaten Labuhanbatu Menggunakan Random Forest Dan K-Nearest Neighb, diakses Juli 20, 2025, https://journal.fkpt.org/index.php/BIT/article/download/1783/874
6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber …, diakses Juli 20, 2025, https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRlJKUjFSTlp6MDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara–2023.html?year=2023
7. Kawasan Terintergrasi di Kabupaten Labuhanbatu – FST ULB, diakses Juli 20, 2025, https://fst.ulb.ac.id/2021/07/15/kawasan-terintergrasi-di-kabupaten-labuhanbatu/