Resensi Buku : The Third Way : The Renewal of Social Democracy ; Anthony Giddens

Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris terkemuka dan intelektual publik, dikenal luas sebagai salah satu pemikir modern paling berpengaruh dalam ilmu sosial. Lahir pada 18 Januari 1938 dari keluarga kelas pekerja di London, Giddens menjadi orang pertama dalam keluarganya yang mengenyam pendidikan universitas, memulai perjalanan akademisnya dari University of Hull, London School of Economics (LSE), hingga meraih gelar PhD di King’s College, Cambridge. Selama kariernya, ia menjabat sebagai Direktur LSE dari tahun 1997 hingga 2003 dan dihormati dengan gelar kehormatan Baron Giddens, yang memungkinkannya duduk di House of Lords untuk Partai Buruh. Kontribusinya mencakup lebih dari 34 buku dan 200 artikel, yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penulis yang paling sering dirujuk dalam ilmu humaniora.

Pemikiran Giddens tidak tiba-tiba muncul di ranah politik. Ideologi “Jalan Ketiga” (The Third Way) yang ia cetuskan pada akhir 1990-an merupakan kulminasi dari teori-teori sosiologisnya yang lebih awal. Pada tahap pertama kariernya, ia mengkaji ulang karya-karya klasik sosiologi, sementara pada tahap kedua, ia mengembangkan “Teori Strukturasi” yang memberinya ketenaran internasional. Teori ini menyoroti dualitas antara struktur sosial dan agensi individu, di mana struktur membatasi tetapi sekaligus memungkinkan perilaku individu, dan individu memiliki peran aktif dalam membentuk struktur sosial. Dalam konteks politik, pemahaman ini menjadi fondasi bagi gagasan “Jalan Ketiga,” yang menolak pandangan bahwa individu hanyalah produk pasif dari sistem. Sebaliknya, ideologi ini mempromosikan “negara aktif” yang memberdayakan individu sebagai agen untuk membentuk nasib mereka sendiri, alih-alih menjadi penerima manfaat pasif dari kebijakan negara. Analisis Giddens tentang modernitas dan globalisasi pada tahap ketiga kariernya juga memberikan dasar teoretis penting, menjelaskan mengapa pendekatan politik tradisional sudah tidak lagi relevan.

Latar belakang kelahiran “Jalan Ketiga” tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan ekonomi global di akhir abad ke-20. Ideologi ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan dua model dominan: sosial demokrasi tradisional di sisi kiri dan neoliberalisme di sisi kanan. Sosial demokrasi klasik, dengan model negara kesejahteraannya (Welfare State), dianggap tidak efisien, merusak pasar, dan menciptakan ketergantungan serta kemalasan di kalangan warga. Di sisi lain, neoliberalisme yang mengandalkan pasar bebas tanpa intervensi negara, dianggap tidak manusiawi dan menciptakan ketidaksetaraan yang parah. Di tengah ketegangan ini, “Jalan Ketiga” hadir sebagai alternatif radikal-sentris yang berupaya mencari jalan tengah. Munculnya ideologi ini juga merupakan cerminan dari peran unik Giddens sebagai seorang akademisi yang secara langsung terlibat dalam debat politik dan menjadi penasihat Perdana Menteri Tony Blair. Keterlibatannya yang mendalam menjadi jembatan antara teori sosial dan kebijakan publik, yang menunjukkan bahwa “Jalan Ketiga” bukan sekadar hipotesis, tetapi sebuah cetak biru praktis yang dirancang untuk diterapkan dalam pemerintahan.

Menyingkap Pilar-Pilar Konseptual “Jalan Ketiga”

Buku Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy (1998), menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembaruan ideologi kiri-tengah. Secara fundamental, “Jalan Ketiga” diposisikan sebagai upaya untuk mendamaikan politik kiri-tengah dan kanan-tengah dengan memadukan kebijakan ekonomi liberal dan sosial demokrat. Giddens secara eksplisit menyatakan bahwa sosialisme tradisional, yang ia anggap sebagai bentuk determinisme ekonomi yang kaku, sudah usang. Sebaliknya, ia mengusulkan serangkaian konsep kunci yang mendefinisikan ulang peran negara dan individu dalam masyarakat modern.

Pilar utama dari “Jalan Ketiga” adalah redefinisi peran negara. Giddens mengkritik model Welfare State yang pasif, yang dianggap hanya memberikan “uluran tangan” (hand-out) kepada warga tanpa menumbuhkan kemandirian. Ia mengusulkan pergeseran ke “negara aktif” atau “negara tremplin” (un État tremplin) yang tidak campur tangan secara langsung di setiap sektor, melainkan memfasilitasi dan memberdayakan warga. Peran negara yang baru ini berfokus pada penciptaan kondisi dan insentif untuk mendorong kewirausahaan, inovasi, dan pemerataan kesempatan. Negara harus berinvestasi besar-besaran pada modal manusia, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan daya saing global.

Konsep inti lainnya yang menjadi ringkasan termudah dari ideologi ini adalah prinsip “hak dengan tanggung jawab” (rights with responsibilities). Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak sosial yang diterima individu harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab pribadi. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan harus dipasangkan dengan tanggung jawab individu untuk berusaha keras meraih nilai yang baik. Gagasan ini merupakan respons langsung terhadap kritik bahwa Welfare State menumbuhkan ketergantungan dan mengabaikan inisiatif individu. Oleh karena itu, “Jalan Ketiga” menempatkan penekanan yang kuat pada tanggung jawab pribadi dan otonomi individu yang lebih besar dalam mengelola kehidupan mereka.

Dalam hal kesetaraan, Giddens juga menyajikan pendekatan baru. Ia mengganti gagasan “masyarakat egaliter” dengan “pemerataan kesempatan nyata,” di mana tujuan utamanya bukan mendistribusikan kembali kekayaan, melainkan meningkatkan pendapatan bagi semua. Ketidaksetaraan sosial tetap dipertahankan, namun individu didorong untuk memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Giddens menyebut gagasan ini sebagai “egalitarianisme inklusif,” di mana “inklusi” menjadi lawan dari “eksklusi”.⁹ Selain itu, ia memperkenalkan gagasan “dialektika” antara pasar, negara, dan masyarakat madani (civil society). Dalam kerangka ini, masyarakat madani dipandang sebagai kekuatan signifikan di luar pasar dan negara, yang perannya sangat penting dalam menciptakan sinergi positif antara ketiga entitas tersebut untuk menghadapi tantangan abad global.

Penciptaan “Jalan Ketiga” dapat dipandang sebagai sebuah kompromi ideologis yang mendalam. Giddens secara eksplisit mengkritik intervensi negara yang berlebihan dari sosialisme klasik dan kebrutalan pasar bebas dari neoliberalisme. Namun, dalam praktiknya, ia mengadopsi elemen-elemen kunci dari neoliberalisme, seperti privatisasi dan deregulasi, sambil “memanusiakan” kapitalisme melalui intervensi yang lebih ditargetkan. Fokusnya pada pertumbuhan ekonomi sebagai cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan secara pragmatis menempatkan pertumbuhan di atas redistribusi. Ini menunjukkan bahwa “Jalan Ketiga” bukanlah sintesis yang setara, melainkan kompromi yang mengutamakan efisiensi pasar, dengan intervensi negara yang dirancang untuk memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan modal manusia. Pergeseran ini juga mencerminkan keyakinan Giddens bahwa politik berbasis kelas sudah usang. Dengan mempromosikan individualisme sebagai nilai positif, Giddens mencoba menarik pemilih yang lebih luas dan moderat, yang pada akhirnya melahirkan “partai sapu jagat” (catch-all party) yang lebih pragmatis dan tidak terikat pada ideologi tradisional.

Tabel berikut menyajikan perbandingan posisi “Jalan Ketiga” di antara dua ideologi utama yang menjadi landasan kritiknya.

Implementasi dan Dampak Politik: Studi Kasus Era “New” Politics

Ideologi “Jalan Ketiga” mendapatkan ekspresi politiknya yang paling menonjol dalam era pemerintahan New Labour di bawah Perdana Menteri Tony Blair. Anthony Giddens bekerja secara erat dengan Blair, bahkan dianggap sebagai arsitek intelektual di balik pembaruan Partai Buruh. Sejumlah kebijakan kunci pada masa itu mencerminkan dengan jelas prinsip-prinsip “Jalan Ketiga” yang dicanangkan Giddens. Reformasi konstitusional, misalnya, adalah salah satu upaya untuk menerapkan “demokrasi dialogis” Giddens. Ini termasuk devolusi kekuasaan ke parlemen di Skotlandia dan Wales, serta reformasi House of Lords dengan menghapus hak otomatis para bangsawan turun-temurun untuk duduk dan memili Di sektor sosial, pemerintah Blair memperkenalkan upah minimum nasional, memperluas hak-hak LGBT+, dan melakukan reformasi berbasis pasar di sektor kesehatan dan pendidikan. Kebijakan ini menunjukkan perpaduan antara langkah-langkah progresif dan pragmatisme ekonomi.

Gagasan “Jalan Ketiga” juga tidak terbatas pada Inggris saja. Keberhasilan elektoral Bill Clinton di Amerika Serikat, yang memposisikan partainya sebagai “New Democrats,” menjadi inspirasi bagi Blair dan para modernis Partai Buruh. Pada April 1999, para pemimpin sentris dari seluruh dunia, termasuk Clinton, Blair, Kanselir Jerman Gerhard Schröder, dan Perdana Menteri Belanda Wim Kok, bertemu dalam sebuah diskusi meja bundar di Washington untuk membahas “Jalan Ketiga: Tata Kelola Progresif untuk Abad ke-21”. Blair dan Schröder bahkan meluncurkan dokumen bersama berjudul Third Way – Die Neue Mitte, yang bertujuan untuk merekonsiliasi sosial demokrasi kontinental dengan ideologi baru ini dan menjamin kekuasaan bagi partai-partai kiri-tengah di Eropa.

Dampak “Jalan Ketiga” terhadap lanskap politik kontemporer adalah pergeseran signifikan dalam kompetisi partai. Ideologi ini memudarkan garis pemisah antara kiri dan kanan tradisional, memaksa banyak partai untuk mengadopsi platform sentris demi menarik pemilih yang lebih luas.¹¹ Pergeseran ini melahirkan partai-partai yang lebih pragmatis dan kurang terikat pada ideologi tradisional. Namun, warisan politik “Jalan Ketiga” bersifat ambivalen. Di satu sisi, Blair menerapkan kebijakan-kebijakan yang secara tradisional bersifat kiri. Di sisi lain, ia juga mengimplementasikan reformasi pro-pasar yang begitu signifikan sehingga mantan Perdana Menteri Konservatif Margaret Thatcher dilaporkan menyebut New Labour sebagai “pencapaian terbesarnya”. Ambivalensi ini menciptakan dikotomi yang membingungkan: apakah “Jalan Ketiga” adalah pembaruan sosial demokrasi yang berhasil atau pengkhianatan nilai-nilai dasar kiri?

Meskipun “Jalan Ketiga” berhasil menempatkan kembali partai-partai kiri-tengah di tampuk kekuasaan, keberlanjutan ideologinya terbukti rapuh. Dalam waktu tiga tahun setelah diluncurkan, Schröder dilaporkan kembali ke sikap kiri yang lebih tradisional, dan para pemimpin sentris lainnya menghadapi tantangan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa “Jalan Ketiga” mungkin lebih merupakan respons pragmatis terhadap kondisi politik yang unik di akhir tahun 1990-an daripada kerangka ideologis yang kokoh untuk jangka panjang.

Tabel berikut menghubungkan prinsip-prinsip teoretis Giddens dengan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Tony Blair.

Analisis Kritis dan Debat Akademis: Mendudukkan “Jalan Ketiga” dalam Perspektif

Sejak awal kemunculannya, “Jalan Ketiga” telah menjadi subjek debat yang intens dan kritik yang tajam dari berbagai spektrum politik. Dari sisi kiri, kritik yang paling vokal adalah bahwa ideologi ini pada dasarnya adalah “neoliberalisme terselubung,” yaitu kapitalisme yang dihias dengan retorika humanis. Para kritikus berpendapat bahwa “Jalan Ketiga” mengkhianati nilai-nilai fundamental gerakan buruh dan sosialisme. Mereka menyoroti beberapa poin spesifik :

• Pengabaian tuntutan buruh dan serikat pekerja demi bersekutu dengan para bankir dan elit keuangan.
• Penerapan kebijakan pro-pasar, seperti privatisasi layanan publik dan deregulasi ekonomi.
• Penekanan yang berlebihan pada individualisme dan tanggung jawab pribadi, yang mengaburkan isu-isu ketidaksetaraan struktural yang lebih dalam.
• Konsolidasi kekuasaan di tangan para pemimpin partai, yang dianggap sebagai bentuk politik personal yang otoriter.

Di sisi lain, dari sisi kanan, “Jalan Ketiga” juga tidak diterima tanpa syarat. Beberapa pihak melihatnya sebagai “ilusi pemasaran” atau “kuda troya sosialis” yang menyembunyikan agenda kiri di balik retorika sentris. Kritik ini meragukan komitmennya pada prinsip-prinsip pasar bebas dan mencurigai bahwa ideologi ini pada akhirnya akan tetap mendorong intervensi negara yang berlebihan.

Fenomena bahwa “Jalan Ketiga” dikritik secara tajam dari kedua sisi spektrum politik adalah bukti utama dari ambiguitas yang melekat pada ideologi tersebut. Alih-alih menjadi “jalan ketiga” yang kokoh, ideologi ini berfungsi sebagai cerminan ketidakstabilan politik yang mencirikan akhir abad ke-20. Hal ini menandakan keruntuhan narasi ideologis lama dan kebingungan dalam mencari kerangka kerja baru yang relevan dengan tantangan globalisasi. Dari sudut pandang akademis yang lebih nuansatif, “Jalan Ketiga” dapat dilihat sebagai respons pragmatis dan realistis terhadap kendala yang diberlakukan oleh globalisasi, yang membatasi otonomi pembuatan kebijakan. Namun, pandangan ini juga mencatat bahwa dalam menghadapi kendala tersebut, “Jalan Ketiga” cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas pertimbangan etis dan keadilan sosial, terutama ketika keduanya berbenturan.

Kesimpulan: Warisan dan Relevansi Kontemporer

Analisis komprehensif terhadap buku The Third Way dan implementasi politiknya menunjukkan bahwa ideologi ini adalah fenomena yang kompleks dan penuh nuansa. “Jalan Ketiga” berhasil dalam beberapa hal dan gagal dalam hal lainnya. Keberhasilan terbesarnya adalah dalam membawa kembali kekuasaan bagi partai-partai kiri-tengah, yang telah lama terpinggirkan oleh dominasi konservatif di berbagai negara. Namun, ideologi ini gagal dalam mempertahankan kohesi politiknya dan sering dituduh mengkhianati nilai-nilai intinya.

Warisan Anthony Giddens melalui “Jalan Ketiga” sangat signifikan dalam mengubah arah pemikiran politik kiri-tengah, memaksa mereka untuk menghadapi realitas globalisasi dan meredefinisi peran negara. Meskipun nama “Jalan Ketiga” mungkin sudah tidak populer, gagasan-gagasan seperti “hak dengan tanggung jawab” dan konsep “negara aktif” telah menjadi bagian dari diskursus politik utama di banyak negara.

Relevansi “Jalan Ketiga” di era kontemporer dapat dinilai dari perdebatan yang terus berlangsung hingga saat ini. Di tengah kebangkitan populisme dan ekstremisme politik, perdebatan yang dipicu oleh Giddens tentang peran negara, kesetaraan, dan kompromi ideologis masih menjadi isu sentral. Kebangkitan figur-figur kiri seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez, yang secara vokal menentang konsensus sentris yang didukung oleh “Jalan Ketiga,” menunjukkan adanya tuntutan untuk kembali ke kebijakan yang lebih sosialis dan menantang status quo. Hal ini menegaskan bahwa meskipun “Jalan Ketiga” mungkin telah pudar sebagai sebuah doktrin politik yang kohesif, perdebatan yang dipicunya tentang bagaimana menyeimbangkan efisiensi pasar, intervensi negara, dan keadilan sosial tetap menjadi inti dari politik modern.