Evaluasi Multidimensional Potensi dan Peluang Kedaulatan Pulau Sumatera

Analisis komprehensif ini mengeksplorasi kelayakan dan prospek bagi Pulau Sumatra untuk membentuk negara berdaulat. Secara fundamental, Sumatra memiliki fondasi ekonomi dan geostrategis yang sangat kuat yang secara teoritis mampu menopang sebuah entitas politik independen. Kekayaan sumber daya alamnya, dari perkebunan komoditas hingga cadangan energi yang melimpah, menjadikannya kontributor PDB terbesar kedua bagi Indonesia. Ditambah lagi, posisi geostrategisnya yang vital di Selat Malaka memberinya pengaruh global yang signifikan.

Namun, potensi ini dibayangi oleh tantangan internal dan eksternal yang parah dan tidak dapat diabaikan. Secara internal, terdapat ketidakseimbangan ekonomi yang tajam antar-provinsi  dan fragmentasi sosial yang berpotensi memicu konflik berbasis etnis, agama, dan agraria yang sudah laten. Sebuah negara Sumatra yang berdaulat berisiko mengulangi masalah sentralisme dan ketidakadilan yang saat ini dikeluhkan terhadap pemerintah pusat. Secara eksternal, upaya kedaulatan akan memicu respons keras dari pemerintah Indonesia yang akan menggunakan pendekatan keamanan, sementara dukungan internasional sangat tidak mungkin terwujud, mengingat prioritas global untuk menjaga stabilitas Selat Malaka Studi kasus historis, baik yang berhasil maupun yang gagal, menunjukkan bahwa tanpa katalisator eksternal yang kuat, seperti isu pelanggaran hak asasi manusia skala besar yang menarik intervensi global, perjuangan kemerdekaan akan menemui jalan buntu.

Mengingat tingginya risiko konflik internal dan eksternal, serta probabilitas keberhasilan yang sangat rendah, prospek kedaulatan penuh dipandang tidak realistis. Jalur yang lebih pragmatis dan berkelanjutan adalah negosiasi untuk otonomi khusus yang lebih luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Langkah ini dapat mengatasi akar masalah ketidakadilan fiskal dan politik yang telah ada secara historis, tanpa membahayakan stabilitas regional. Oleh karena itu, rekomendasi strategis berfokus pada reformasi kebijakan fiskal yang adil, penyelesaian konflik agraria, dan penguatan otonomi daerah untuk mencegah eskalasi tuntutan separatisme di masa depan.

Pendahuluan: Posisi Sumatra dalam Konteks Indonesia

Pulau Sumatra, sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia, memiliki peran sentral yang kompleks dalam sejarah, ekonomi, dan geopolitik nasional. Secara ekonomi, Sumatra merupakan kontributor utama kedua setelah Pulau Jawa, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai sekitar 22,08% pada triwulan II-2024, diikuti oleh Kalimantan dengan 8,18%. Perannya yang signifikan ini menempatkan Sumatra sebagai pilar ekonomi yang vital bagi keseluruhan negara. Namun, relevansi historis dan ekonominya yang besar juga menciptakan ketegangan yang mendalam dengan pemerintah pusat di masa lalu, yang memunculkan aspirasi untuk otonomi yang lebih besar dan, dalam beberapa kasus, tuntutan separatis. Isu-isu ini, meskipun tidak selalu berada di permukaan, memiliki akar yang kuat dan relevansi geopolitik yang berkelanjutan.

Tinjauan Historis: Paradoks Perjuangan dan Pemberontakan

Sejarah Sumatra di era pasca-kemerdekaan menunjukkan sebuah paradoks politik yang menarik. Di satu sisi, Sumatra memainkan peran heroik yang tidak tergantikan dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia saat menghadapi Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Ketika para pemimpin nasional, termasuk Soekarno dan Mohammad Hatta, ditangkap, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Bukittinggi, Sumatra Barat, di bawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Keberadaan PDRI ini menjadi simbol bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat, yang pada akhirnya memicu resolusi Dewan Keamanan PBB dan perundingan Roem-Royen. Peristiwa ini secara efektif membuktikan bahwa Sumatra adalah benteng pertahanan terakhir bagi kedaulatan Indonesia.

Di sisi lain, tidak lama setelah kemerdekaan diakui secara penuh, ketidakpuasan regional mulai muncul. Pada tanggal 15 Februari 1958, gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamasikan di Sumatra. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein dan didukung oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Sjafruddin Prawiranegara sendiri Tuntutan utama mereka bukanlah kemerdekaan mutlak, melainkan otonomi daerah yang lebih besar. Mereka menuntut pembubaran kabinet Djuanda dan pembentukan kabinet Hatta-Hamengku Buwono, yang ditolak oleh Presiden Soekarno. Gerakan ini didorong oleh persepsi bahaya komunisme dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Kehadiran Sjafruddin Prawiranegara dalam kedua peristiwa ini menyoroti akar masalah yang lebih dalam. Tokoh yang pernah menyelamatkan Republik dari kehancuran ini kemudian menjadi pemimpin pemberontakan yang menentang pemerintahannya sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi bukanlah penolakan terhadap konsep “Indonesia” itu sendiri, tetapi ketidakpuasan yang mendalam terhadap praktik sentralisme pasca-kemerdekaan. Para pemimpin Sumatra merasa pengorbanan dan peran sentral mereka dalam perjuangan kemerdekaan tidak diakui dan tidak tercermin dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil. Ketidakpuasan ini menjadi pemicu berulang yang bermanifestasi dalam tuntutan otonomi, dan ketika diabaikan, berubah menjadi gerakan konfrontatif seperti PRRI. Pola historis ini memperlihatkan bahwa isu hubungan pusat-daerah merupakan isu struktural yang terus berulang dan menjadi titik kritis dalam stabilitas nasional.

Analisis Potensi dan Peluang Kedaulatan

A. Kekuatan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Sumatra memiliki landasan ekonomi yang kokoh yang dapat menjadi modal besar bagi negara berdaulat. Pulau ini bukan hanya penopang ekonomi kedua terbesar bagi Indonesia  tetapi juga merupakan lumbung utama bagi komoditas strategis dan sumber energi nasional. Sektor perkebunan, yang dikenal sebagai “primadona perekonomian” di banyak provinsi , adalah tulang punggung ekspor. Sumatra menyumbang sekitar 65% lahan penghasil kelapa sawit dan 63% produksi karet nasional.

Selain perkebunan, sektor pertambangan memiliki potensi yang luar biasa. Sumatra memiliki cadangan batubara sebesar 52,4 miliar ton, dengan sekitar 90% di antaranya terkonsentrasi di Sumatera Selatan.Sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi juga merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional dari pulau ini. Lebih lanjut, potensi energi terbarukan di Sumatra mencapai 1.240 gigawatt (GW), atau sekitar 34% dari total potensi nasional, meliputi energi surya, angin, hidro, dan panas bumi.

Analisis potensi sektor perkebunan dan pertanian Sumatra menunjukkan peran sentralnya dalam perekonomian regional. Sektor pertanian, khususnya, telah terbukti menjadi “sektor penyelamat ekonomi” dan sangat tangguh, bahkan mampu tumbuh lebih cepat dari sektor perkotaan di beberapa wilayah. Sebagai contoh, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di Sumatera Utara mencapai 23,57%. Selain itu, perkebunan di Sumatera Utara dikenal sebagai “primadona perekonomian” karena luasnya lahan yang dikelola. Komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet memegang peran kunci, dengan Sumatra menyumbang 65% lahan sawit nasional dan 63% produksi karet nasional. Meskipun sebagian besar produksi karet dihasilkan oleh petani kecil (sekitar 81%), sebagian besar (85%) dari karet alami Indonesia saat ini diekspor dalam bentuk mentah. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi atau pengolahan di dalam negeri, yang dapat mendorong industrialisasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kekayaan sumber daya alam ini menempatkan Sumatra dalam posisi unik. Saat ini, sebagian besar kekayaan tersebut diekspor sebagai komoditas mentah. Sebagai contoh, sekitar 85% dari produksi karet alami Indonesia diekspor tanpa diolah lebih lanjut. Sebuah negara Sumatra yang berdaulat dapat mengalihkan fokus dari ekspor bahan mentah ke industri hilir. Dengan kontrol penuh atas kebijakan ekonomi, negara baru ini dapat memprioritaskan “hilirisasi” sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan batubara. Kebijakan ini akan menciptakan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global, dan mendorong industrialisasi yang lebih maju. Alih-alih hanya menjadi produsen, Sumatra dapat menjadi pusat manufaktur komoditas dunia, yang akan memperkuat daya tawar ekonominya di panggung internasional.

B. Keunggulan Geostrategis

Posisi geografis Sumatra adalah aset geopolitik yang tak ternilai. Pulau ini merupakan salah satu dari tiga negara pantai (bersama Malaysia dan Singapura) yang mengendalikan Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia. Selat ini sangat vital, sama pentingnya dengan Terusan Suez atau Terusan Panama, karena menjadi jalur utama bagi 80% impor dan ekspor energi untuk ekonomi-ekonomi raksasa di Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.. Posisi strategis ini menempatkan Sumatra Utara di jalur pelayaran internasional. Sebagai jembatan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, selat ini menghubungkan negara-negara dengan ekonomi dinamis di Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa.

Secara spesifik, Selat Malaka yang dilalui lebih dari 60.000 kapal setiap tahunnya, sering disebut sebagai salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.Kontrol atas Selat Malaka akan memberikan sebuah negara Sumatra berdaulat pengaruh geopolitik yang luar biasa. Negara ini akan memiliki kemampuan untuk memungut biaya navigasi dan pengamanan maritim, menjadikannya pemain kunci dalam perdagangan global.Namun, kekuatan geostrategis ini juga merupakan pedang bermata dua. Keberadaan sebuah negara baru yang tidak stabil di jalur perdagangan paling penting di dunia akan menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional. Ancaman seperti perompakan, terorisme, dan pelanggaran wilayah seringkali terjadi di selat ini. Upaya kemerdekaan Sumatra akan memicu reaksi yang kuat, tidak hanya dari pemerintah Indonesia tetapi juga dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan vital di selat tersebut. Saat ini, keamanan selat ditanggung bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui kerja sama yang erat, termasuk mekanisme kerja sama yang berfokus pada keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Kemerdekaan Sumatra dapat mengganggu arsitektur keamanan maritim regional yang sudah mapan dan menimbulkan ketidakpastian bagi perdagangan global, yang berpotensi memicu intervensi dengan dalih menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional.

Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang saat ini bekerja sama erat dengan Indonesia dalam menjaga keamanan selat , akan sangat sensitif terhadap perubahan kedaulatan. Reaksi mereka dapat bervariasi dari sikap hati-hati, penentangan halus, hingga respons yang keras dan frontal. Kemerdekaan Sumatra dapat mengganggu arsitektur keamanan maritim regional yang sudah mapan dan menimbulkan ketidakpastian bagi perdagangan global, yang berpotensi memicu intervensi dengan dalih menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional.

C. Infrastruktur dan Konektivitas

Sumatra telah mengembangkan infrastruktur penting yang dapat menjadi modal awal bagi sebuah negara berdaulat. Pembangunan Tol Trans-Sumatra, yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bakauheni, telah mencapai kemajuan signifikan. Beberapa segmen utama seperti Bakauheni–Terbanggi Besar dan Pekanbaru–Dumai telah beroperasi penuh. Jaringan jalan tol ini, meskipun belum selesai sepenuhnya, menyediakan kerangka konektivitas darat yang krusial.

Di sektor maritim, Sumatra memiliki pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, yang merupakan pelabuhan terbesar di pulau ini, dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang sedang dikembangkan sebagai transhipment port internasional. Pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai gerbang utama transportasi laut yang menghubungkan Sumatra dan Jawa.

Meskipun infrastruktur yang ada terlihat menjanjikan, terdapat tantangan mendasar dalam logikanya. Saat ini, pembangunan infrastruktur di Sumatra, seperti Tol Trans-Sumatra dan pelabuhan-pelabuhan besar, dirancang untuk menghubungkan Sumatra ke pusat ekonomi nasional di Jawa dan pasar global, bukan untuk mengintegrasikan ekonomi internal antar-provinsi di Sumatra. Dalam skenario kedaulatan, infrastruktur ini perlu reorientasi total. Logika pembangunannya harus bergeser dari “konektivitas untuk pusat” menjadi “integrasi internal dan konektivitas untuk kemandirian ekonomi.” Pergeseran ini memerlukan perencanaan ulang dan investasi besar untuk mengatasi kesenjangan internal yang ada. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak investasi. Reorientasi ini akan menjadi prasyarat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah negara Sumatra, bukan hanya di provinsi-provinsi yang sudah maju.

D. Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Di luar sektor komoditas dan pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra, terutama sebagai sumber pertumbuhan baru yang dapat melengkapi komoditas seperti sawit, karet, dan kopi. Potensi ini dapat menjadi modal signifikan bagi negara berdaulat.

Destinasi Unggulan dan Daya Tarik:

Sumatra terkenal dengan keindahan alam dan warisan budayanya yang beragam. Salah satu aset terbesarnya adalah Danau Toba dan Pulau Samosir di Sumatera Utara, yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dikelilingi oleh perbukitan hijau dan memiliki objek wisata lain seperti Patung Yesus Sibea-bea yang merupakan patung Yesus tertinggi di dunia, dan air terjun Sipiso-Piso yang termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, Sumatra juga menawarkan berbagai destinasi lain yang menarik, seperti:

• Wisata Alam: Pantai Kalianda di Lampung, Danau Maninjau dan Lembah Harau di Sumatera Barat, Bukit Khayangan di Kerinci, Jambi, serta Danau Toba, Bukit Holbung, dan Gunung Sibayak di Sumatera Utara.
• Wisata Budaya dan Sejarah: Riak Bono di Riau yang menawarkan sensasi surfing di sungai, Istana Maimoon yang merupakan peninggalan Kesultanan Melayu Deli, dan Gedung London Sumatera di Medan yang bersejarah.
• Ekowisata dan Sport Tourism: Terdapat juga potensi ekowisata, seperti ekowisata mangrove di Sumatera Utara yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan meminimalisir dampak perubahan iklim. Peningkatan pariwisata juga didukung oleh ajang internasional seperti Aquabike Jetski World Championship di Danau Toba, yang mampu mengundang banyak wisatawan dan menciptakan perputaran ekonomi yang besar, seperti yang terlihat saat ajang F1 Powerboat yang menghasilkan perputaran uang hingga Rp1,7 triliun.

Kontribusi Ekonomi:

Sektor pariwisata di Sumatra memberikan nilai tambah dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Di Sumatera Barat, misalnya, pariwisata meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor perdagangan, akomodasi, dan kuliner. Di Sumatera Utara, kontribusi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, selain komoditas andalan seperti sawit, karet, dan kopi. Dengan pengelolaan yang optimal, pariwisata dapat menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk Sumatra.

Analisis Tantangan dan Hambatan Kedaulatan

A. Tantangan Internal: Fragmentasi Sosial dan Ekonomi

Tantangan terbesar bagi pembentukan negara Sumatra berdaulat datang dari dalam. Isu-isu yang memicu tuntutan otonomi saat ini, yaitu ketidakadilan ekonomi dan fragmentasi sosial, justru dapat diperburuk dalam sebuah negara baru.

Kesenjangan Ekonomi Regional dan Fiskal:

Analisis menunjukkan adanya disparitas ekonomi yang signifikan antar-provinsi di Sumatra. Sebuah studi tentang penyerapan investasi domestik menunjukkan bahwa Provinsi Riau secara konsisten berada pada posisi unggul, sementara provinsi seperti Bengkulu dan Sumatera Barat cenderung tertinggal. Kesenjangan ini menciptakan ketidakseimbangan yang dapat menjadi sumber ketegangan baru.

Selain itu, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Dana perimbangan, yang jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Ini mengindikasikan bahwa Sumatra, meskipun kaya secara keseluruhan, terperangkap dalam sistem alokasi dana yang sentralistis.

Masalah ini diperparah oleh kebijakan pembagian hasil sumber daya alam (DBH) yang memprioritaskan pemerintah pusat. Meskipun daerah penghasil mendapat bagian, porsi yang kembali kepada mereka seringkali dinilai tidak sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan. Tabel di bawah ini menunjukkan secara spesifik bagaimana formula pembagian hasil sumber daya alam di Indonesia berlaku.

Tabel Perbandingan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam di Indonesia

Kesenjangan ekonomi ini tidak akan hilang dengan kedaulatan. Justru, masalah sentralisme yang selama ini dikeluhkan terhadap Jakarta berpotensi beralih menjadi konflik internal antar-provinsi. Provinsi-provinsi kaya sumber daya seperti Riau dan Sumatera Selatan akan menuntut porsi yang lebih besar dari pendapatan minyak, gas, dan batubara dari pemerintah pusat yang baru di Sumatra. Jurnal-jurnal penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi dan mengarah pada ketidakstabilan sosial dan konflik. Jadi, alih-alih menyelesaikan masalah, kemerdekaan dapat menciptakan masalah baru yang berpotensi menghancurkan kohesi sosial. Selain itu, sektor perkebunan, yang merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Sumatra, juga menjadi sumber konflik lahan dengan intensitas tertinggi.

Kerentanan Sosial-Etnis dan Konflik Agraria:

Sumatra adalah rumah bagi keragaman etnis dan budaya yang luar biasa, termasuk Batak, Minangkabau, Aceh, dan Melayu. Namun, keragaman ini juga merupakan sumber konflik laten yang berkelanjutan. Konflik etnis pernah meletus antara Batak Toba, Mandailing, dan Minangkabau di Kinali, Pasaman, yang berakar pada perbedaan budaya, prasangka, dan dendam. Selain itu, terdapat konflik tersembunyi antara masyarakat Batak Toba yang beragama Islam dan Batak Toba yang beragama Kristen di Medan, yang dipicu oleh perbedaan agama dan budaya, persaingan ekonomi, dan isu-isu sensitif seperti peternakan babi.

Selain isu etnis dan agama, konflik agraria adalah ancaman nyata terhadap stabilitas. Sumatra Utara mencatat konflik agraria tertinggi di Indonesia, mencapai 34 ribu hektare lahan yang terlibat sengketa. Kasus-kasus seperti sengketa lahan ulayat di Sumatera Barat dan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan di Rempang, Batam, menyoroti benturan antara hak-hak adat dan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) atau izin pemerintah. Konflik agraria ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi memicu kekerasan. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penyelesaian yang adil, konflik-konflik ini dapat mengancam integritas teritorial sebuah negara Sumatra yang berdaulat.

Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Provinsi di Pulau Sumatera

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Analisis ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi para pengambil keputusan, baik di sektor publik maupun swasta. Temuan utama menunjukkan bahwa keunggulan komparatif Pulau Sumatera secara keseluruhan bersumber dari kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan posisi geostrategisnya yang vital di jalur pelayaran internasional. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan menjadi tulang punggung perekonomian, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, migas, dan batu bara mendominasi lanskap ekonomi.

Di sisi lain, keunggulan kompetitif yang diciptakan melalui investasi dan kebijakan strategis masih dalam tahap pengembangan. Upaya-upaya ini difokuskan pada percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, pembangunan infrastruktur masif seperti Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) dan pelabuhan internasional, serta diversifikasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Meskipun potensi ekonomi sangat besar, realisasi keunggulan ini dihadapkan pada tantangan signifikan. Isu-isu seperti ketimpangan regional dalam penyerapan investasi, konflik agraria struktural, dan ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global merupakan hambatan utama yang memerlukan penanganan strategis dan terpadu. Oleh karena itu, rekomendasi strategis menekankan pada peningkatan kolaborasi regional, akselerasi hilirisasi yang terintegrasi, dan adopsi kebijakan yang lebih proaktif dalam pengelolaan konflik sosial-agraria demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pembangunan yang merata.

Tabel 1: Ringkasan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Provinsi di Pulau Sumatera

B. Kerangka Analisis Keunggulan Regional Sumatera

Analisis keunggulan regional merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang efektif. Laporan ini mengupas keunggulan-keunggulan yang dimiliki provinsi di Pulau Sumatera melalui dua lensa konseptual utama: keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Memahami kedua konsep ini secara terpisah, namun saling terkait, memungkinkan identifikasi potensi pembangunan yang lebih akurat.

1. Definisi Konseptual

Keunggulan Komparatif didefinisikan sebagai keunggulan yang dimiliki suatu wilayah karena faktor-faktor yang secara alamiah atau historis sudah ada. Ini sering kali bersifat statis dan sulit ditiru oleh wilayah lain. Di Pulau Sumatera, keunggulan ini secara nyata termanifestasi dalam kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti tanah subur untuk perkebunan, cadangan energi (migas dan batu bara), serta posisi geografisnya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan global. Analisis keunggulan komparatif sering kali menggunakan metode seperti  Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang terkonsentrasi dan menjadi basis bagi suatu provinsi.

Keunggulan Kompetitif, di sisi lain, adalah keunggulan dinamis yang diciptakan melalui investasi, inovasi, dan kebijakan yang disengaja. Ini adalah kemampuan suatu wilayah untuk memanjat rantai nilai, meningkatkan produktivitas, dan menawarkan produk atau jasa dengan cara yang lebih unggul dibandingkan pesaing. Diperlukan strategi yang matang dan infrastruktur pendukung untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan Metode analisis seperti Shift-Share digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif suatu sektor dengan membandingkan laju pertumbuhannya di tingkat lokal dengan laju pertumbuhan di tingkat nasional.

2. Metodologi Analisis

Laporan ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk publikasi BPS, jurnal ilmiah, dan laporan pemerintah. Data PDRB per kapita dan kontribusi sektoral digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang menunjukkan keunggulan komparatif. Informasi mengenai proyek strategis nasional (PSN), kebijakan hilirisasi, dan program pariwisata kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang sedang dilakukan dalam membangun keunggulan kompetitif.

Lebih dari sekadar angka ekonomi, laporan ini juga mengintegrasikan konteks sosial dan politik yang penting. Dinamika ketimpangan ekonomi, konflik agraria, dan sejarah gerakan otonomi di Sumatera diakui sebagai faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi pembangunan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana faktor-faktor non-ekonomi membentuk realitas pembangunan di setiap provinsi.

3. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif per Provinsi

3.1. Provinsi Aceh

Keunggulan Komparatif:

Perekonomian Aceh secara tradisional ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang juga menjadi lapangan kerja utama bagi sebagian besar penduduk. Sektor ini, bersama dengan industri pengolahan, telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil. Data PDRB triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,59% dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa roda ekonomi terus bergerak secara positif.

Keunggulan Kompetitif:

Aceh memiliki keunggulan kompetitif yang unik berupa Dana Otonomi Khusus. Ini adalah instrumen fiskal yang signifikan untuk mendorong pembangunan. Pemerintah Provinsi berupaya mengoptimalkan dana ini untuk mendanai berbagai proyek strategis, meskipun tantangan dalam pengelolaannya masih ada.

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Pusat dan Provinsi telah menyiapkan program-program ambisius untuk tahun 2022, termasuk penyelesaian Bendungan Keureuto dan Bendung Krueng Pase untuk ketahanan air, serta pembangunan Jalan Jantho-Keumala dan berbagai jembatan strategis. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung sektor pertanian. Selain itu, ada program pengamanan pantai di Meulaboh dan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam pariwisata, Aceh mempromosikan destinasi alam dan sejarah sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi. Destinasi unggulan termasuk Pantai Lampuuk, Danau Laut Tawar, Gunung Leuser, dan Museum Tsunami yang memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Pariwisata berkelanjutan, terutama ekowisata mangrove, juga menjadi fokus untuk meminimalisir dampak perubahan iklim dan meningkatkan ekonomi lokal.

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun pertumbuhan ekonomi positif, terdapat isu penurunan produksi pada subsektor pangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Realisasi potensi pembangunan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus dan sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah.

3.2. Provinsi Sumatera Utara

Keunggulan Komparatif:

Sumatera Utara adalah salah satu kekuatan ekonomi utama di Sumatera, dengan PDRB terbesar kedua di pulau ini dan kontribusi signifikan terhadap PDRB nasional. Sektor ekonomi utamanya adalah pertanian, perdagangan, dan industri. Sektor pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit, berfungsi sebagai “penyelamat ekonomi” yang tangguh, mampu tumbuh bahkan di saat pandemi. Provinsi ini memiliki kekayaan SDA yang melimpah, seperti minyak bumi, batu bara, belerang, dan emas, serta perkebunan kelapa sawit dan karet yang sangat luas.

Keunggulan Kompetitif:

Provinsi ini aktif membangun keunggulan kompetitif melalui strategi hilirisasi dan pengembangan logistik. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, misalnya, difokuskan pada hilirisasi hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. KEK ini memiliki keunggulan unik karena lokasinya yang dekat dengan sentra produksi bahan baku, menjadikannya model eco-industrial park yang berkelanjutan.

Di bidang infrastruktur, Sumatera Utara memiliki Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan terbesar dan utama di Sumatera. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai international hub port menjadi langkah strategis untuk menyediakan diversifikasi logistik, mengakomodasi 65% produksi barang di provinsi ini, dan meningkatkan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Lokasi provinsi ini di jalur pelayaran internasional Selat Malaka juga memberikan keuntungan geografis yang signifikan. Proyek strategis nasional lainnya termasuk pengembangan KSPN Danau Toba, Food Estate Humbang Hasundutan, dan pembangunan jalan tol.

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, terdapat ketimpangan pembangunan yang relatif stabil dalam kategori sedang, yang menandakan perlunya kebijakan yang lebih terarah untuk mengurangi disparitas regional. Selain itu, provinsi ini menghadapi tantangan serius berupa konflik agraria yang sangat tinggi, dengan 34 ribu hektare lahan terdampak pada tahun 2023, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia. Hal ini menghambat investasi dan menciptakan instabilitas sosial.

3.3. Provinsi Sumatera Barat

Keunggulan Komparatif:

Ekonomi Sumatera Barat sangat bergantung pada sektor-sektor utama seperti pertanian, pariwisata, dan kelautan. Perekonomian daerah ini memiliki spesialisasi perdagangan pada golongan barang minyak/lemak nabati dan hewani, dengan komoditas utama berupa minyak kelapa sawit dan minyak biji kelapa sawit yang menunjukkan daya saing kuat di pasar dunia.

Keunggulan Kompetitif:

Sumatera Barat telah memposisikan dirinya sebagai destinasi pariwisata yang menarik, memadukan keindahan alam dengan kekayaan budaya. Destinasi alam unggulan mencakup Lembah Harau, Danau Maninjau, Danau Singkarak, dan kawasan Mandeh yang sering disebut “Raja Ampat-nya Sumatera Barat”. Daya tarik budaya dan sejarahnya terlihat pada Istano Basa Pagaruyung, Jam Gadang, dan cerita rakyat Malin Kundang di Pantai Air Manis.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, dengan Jalan Tol Padang-Sicincin menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tantangan dan Konteks Khusus:

Salah satu tantangan terbesar adalah konflik tanah ulayat yang berakar pada adat Minangkabau Perbedaan pandangan mengenai batas dan hak pengelolaan tanah antara komunitas sering memicu kekerasan dan menghambat masuknya investasi. Ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada beberapa sektor utama juga menjadikan provinsi ini rentan terhadap perubahan iklim atau krisis ekonomi global.

3.4. Provinsi Riau

Keunggulan Komparatif:

Riau adalah provinsi dengan PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa dan merupakan penyumbang terbesar PDRB di Sumatera.80 Sektor ekonomi dominan adalah industri pengolahan (27,70%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (26,05%), serta pertambangan dan penggalian (20,37%). Provinsi ini memiliki kekayaan SDA yang sangat besar, terutama dari sektor migas dan perkebunan kelapa sawit, yang luasannya menjadi yang terbesar di Indonesia.

Keunggulan Kompetitif:

Strategi utama Riau untuk membangun keunggulan kompetitif adalah hilirisasi komoditas unggulan, khususnya kelapa sawit. Pemerintah Provinsi berambisi untuk tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat melalui pengolahan. Upaya ini didukung oleh investasi yang signifikan, dengan realisasi investasi mencapai Rp12,67 triliun pada triwulan II 2025, menempatkan Riau di peringkat ke-11 secara nasional dan kedua di Sumatera.

Pembangunan infrastruktur juga sangat masif, termasuk pembangunan 11 jembatan pada tahun 2023 dan kemitraan dengan investor asing untuk proyek strategis. Pembangunan ruas jalan tol Rengat-Pekanbaru juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas logistik dan menjadikan Riau “episentrum ekonomi Sumatera”.

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun pertumbuhan tinggi, terdapat disparitas pembangunan internal yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar didorong oleh pusat-pusat ekonomi seperti Pekanbaru, Dumai, dan Siak, sementara daerah-daerah lain tertinggal. Ekonomi Riau juga sangat peka terhadap fluktuasi harga komoditas global, seperti harga minyak kelapa sawit mentah (CPO), yang dapat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.

3.5. Provinsi Jambi

Keunggulan Komparatif:

Struktur perekonomian Jambi masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 34,50% terhadap PDRB provinsi pada triwulan II 2025. Komoditas unggulan Jambi meliputi kelapa sawit, karet, padi, jagung, dan kakao, yang menjadi pilar penting dalam perekonomian daerah.

Keunggulan Kompetitif:

Pemerintah Provinsi Jambi aktif mengusulkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunan. Proyek-proyek ini mencakup percepatan

Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS), penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ujung Jabung, dan pembangunan Bendungan Merangin. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, memicu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor pariwisata, Jambi memiliki destinasi unggulan seperti Danau Gunung Tujuh, danau tertinggi di Asia Tenggara yang cocok untuk pecinta alam, serta Candi Muaro Jambi sebagai situs sejarah dan budaya yang penting. Terdapat pula destinasi lain seperti Perkebunan Teh Kayu Aro dan Jembatan Gentala Arasy yang menawarkan pengalaman wisata yang beragam.

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun beberapa kabupaten menunjukkan pertumbuhan PDRB yang stabil, tantangan utama Jambi adalah bagaimana mendiversifikasi struktur ekonominya agar tidak terlalu bergantung pada sektor primer dan dapat mengembangkan sektor-sektor lain yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

3.6. Provinsi Sumatera Selatan

Keunggulan Komparatif:

Sumatera Selatan memiliki basis ekonomi yang kuat dari sektor pertambangan dan penggalian, yang menjadi kontributor terbesar PDRB dengan 24,25%. Provinsi ini juga memiliki cadangan batu bara terbesar di Sumatera dan potensi migas yang signifikan. Sektor industri pengolahan (18,16%) dan perdagangan (14,16%) juga menjadi pilar penting yang secara total menyumbang hampir 57% dari pertumbuhan ekonomi provinsi.

Keunggulan Kompetitif:

Pembangunan infrastruktur logistik dan transportasi adalah fokus utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sumatera Selatan memiliki 15 Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan enam di antaranya menjadi prioritas percepatan. Proyek-proyek ini mencakup ruas Jalan Tol Trans-Sumatra, pembangunan Pelabuhan Palembang New Port, dan pengembangan LRT Sumsel.

Pemerintah daerah juga aktif mendorong hilirisasi SDA dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti ekonomi biru (blue economy), untuk mengurangi ketergantungan pada SDA mentah. Sektor pariwisata juga dikembangkan dengan memanfaatkan destinasi alam seperti Gunung Dempo dan Bukit Besak, serta wisata sejarah-budaya seperti Pulau Kemaro dan Benteng Kuto Besak

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata nasional, terdapat tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan yang berpusat pada sektor pertambangan dan proyek-proyek besar perlu diimbangi dengan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif.

3.7. Provinsi Bengkulu

Keunggulan Komparatif:

Perekonomian Bengkulu masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Provinsi ini kaya akan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi robustaSelain itu, Bengkulu juga memiliki potensi pertambangan batu bara, emas, dan panas bumi yang signifikan.

Keunggulan Kompetitif:

Visi pemerintah daerah adalah mengubah perekonomian yang berbasis keunggulan komparatif menjadi ekonomi berbasis keunggulan kompetitif. Ini dilakukan melalui penguasaan dan inovasi IPTEK, serta pengelolaan SDA yang efisien dan berkelanjutan.

Bengkulu telah menerima alokasi PSN dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, termasuk pembangunan jalan tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau, serta pengembangan pelabuhan dan bandara di Pulau Enggano. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mempermudah logistik dan mendukung sektor pariwisata.

Kekayaan alamnya menjadi modal utama untuk pariwisata. Bengkulu memiliki beragam destinasi, mulai dari pantai (Pantai Panjang, Pantai Sungai Suci), air terjun (Curug Sembilan, Curug Mingga), hingga pegunungan (Bukit Kaba, Bukit Kandis) dan situs sejarah seperti Benteng Marlborough

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat, tantangan utama adalah perlunya peningkatan investasi agar tidak terlalu bergantung pada sektor primer dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, beberapa objek wisata Bengkulu dilaporkan kurang terawat dan mengalami masalah kebersihan, yang menghambat potensi pariwisatanya.

3.8. Provinsi Lampung

Keunggulan Komparatif:

Perekonomian Lampung didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Provinsi ini adalah lumbung pangan nasional, dengan produksi padi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Komoditas unggulan lainnya adalah kopi dan tapioka, yang diperdagangkan secara ekstensif dengan provinsi lain seperti Jawa Timur.

Keunggulan Kompetitif:

Keunggulan kompetitif utama Lampung adalah posisi geografisnya sebagai “gerbang Sumatera” yang menghubungkan Pulau Jawa. Konektivitas ini diperkuat oleh keberadaan Pelabuhan Bakauheni dan pembangunan masif Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS). Infrastruktur ini mempercepat mobilitas barang dan jasa, yang secara langsung mendukung pertumbuhan industri pengolahan makanan dan minuman.

Di sektor pariwisata, Lampung memiliki keunggulan dalam konservasi (Taman Nasional Way Kambas untuk gajah) dan pariwisata bahari (Pantai Tanjung Setia untuk berselancar, Teluk Kiluan untuk lumba-lumba).

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun pembangunan infrastruktur memberikan manfaat ekonomi, dampaknya bisa tidak merata. Pembangunan jalan tol, misalnya, dapat memiliki dampak sosial-ekonomi yang beragam pada masyarakat, seperti penurunan pendapatan bagi usaha kecil di sepanjang jalur lama yang tidak lagi dilalui. Diperlukan kebijakan yang cermat untuk memastikan manfaat pembangunan dinikmati secara inklusif.

3.9. Provinsi Kepulauan Riau

Keunggulan Komparatif:

Kepulauan Riau memiliki keunggulan geostrategis yang tak tertandingi karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Singapura, dan Malaysia. Posisi ini menjadikannya jalur vital untuk perdagangan internasional, investasi, dan pariwisata.

Keunggulan Kompetitif:

Perekonomian Kepri secara ekstrem didominasi oleh Kota Batam, yang menyumbang lebih dari 66% dari total PDRB provinsi pada tahun 2024. Batam telah memposisikan dirinya sebagai pusat industri, investasi, dan logistik, dengan proyek strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing dengan negara tetangga.

Di sektor pariwisata, Kepri mengembangkan pariwisata bahari (Pulau Bintan, Kepri Coral) dan wisata sejarah-budaya (Pulau Penyengat) yang sangat populer di kalangan wisatawan regional, terutama dari Singapura dan Malaysia.

Tantangan dan Konteks Khusus:

Dominasi ekonomi Batam menciptakan kesenjangan regional yang signifikan, dengan daerah-daerah lain di Kepri tertinggal dalam pembangunan. Perekonomian yang sangat bergantung pada investasi asing dan perdagangan internasional juga membuatnya rentan terhadap dinamika ekonomi global.

3.10. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keunggulan Komparatif:

Perekonomian Bangka Belitung didukung oleh sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Provinsi ini dikenal sebagai penghasil timah dan lada putih berkualitas tinggi yang memiliki reputasi baik di pasar global.

Keunggulan Kompetitif:

Provinsi ini sedang menjalani transformasi ekonomi yang penting, beralih dari ketergantungan pada sektor pertambangan timah ke sektor pariwisata dan kelautan.Strategi utamanya adalah pengembangan geopark, dengan geopark Pulau Bangka yang diusulkan untuk melengkapi geopark Belitung yang sudah ada. Hal ini diharapkan dapat menarik wisatawan dan meningkatkan lama tinggal mereka.

Upaya hilirisasi juga dilakukan dengan mendorong industri pengolahan untuk komoditas perkebunan dan pertambangan, seperti pembuatan kerupuk dan terasi, untuk meningkatkan nilai tambah.

Tantangan dan Konteks Khusus:

Meskipun rencana strategis telah dibuat untuk memperkuat infrastruktur jalan, realisasi dan pemeliharaannya masih menjadi pekerjaan rumah. Diversifikasi ekonomi dari ketergantungan historis pada timah membutuhkan waktu dan investasi yang konsisten.

Analisis Komparatif Lintas Provinsi dan Dinamika Regional

A. Infrastruktur sebagai Pengungkit Utama Keunggulan Kompetitif

Pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera tidak dapat dilihat sebagai serangkaian proyek yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah strategi makro yang disengaja untuk mengubah keunggulan komparatif pulau ini menjadi keunggulan kompetitif. Proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) adalah contoh utama dari upaya ini. Jalan tol sepanjang 2.818 km ini dirancang untuk menghubungkan seluruh pulau, dari Banda Aceh hingga Bakauheni, yang secara fundamental akan mengubah peta logistik dan ekonomi Dengan adanya tol, distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan industri dari daerah pedalaman ke pelabuhan ekspor akan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Efisiensi ini secara langsung meningkatkan daya saing produk Sumatera di pasar global.

Secara bersamaan, pengembangan hub logistik di Sumatera juga dipercepat. Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Palembang New Port di Sumatera Selatan bertujuan untuk menjadi gerbang ekonomi internasional yang dapat mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di Jawa atau Singapura. Dengan pelabuhan-pelabuhan ini, Sumatera akan memiliki kapasitas untuk mengelola volume ekspor dan impornya sendiri, menciptakan rantai nilai yang lebih terintegrasi di dalam pulau. Namun, pembangunan infrastruktur ini juga membawa potensi dampak sosial-ekonomi yang beragam, seperti penurunan pendapatan bagi komunitas di jalur lama Oleh karena itu, pengelolaan dampak sosial ini menjadi bagian krusial dari strategi pembangunan.

B. Strategi Hilirisasi dan Prospek Pembangunan Berkelanjutan

Hilirisasi adalah respons strategis terhadap kerentanan ekonomi yang disebabkan oleh ketergantungan pada komoditas mentah. Provinsi-provinsi seperti Riau dan Sumatera Utara, yang memiliki kekayaan kelapa sawit dan karet, secara proaktif mendorong industri pengolahan untuk menciptakan produk turunan bernilai tinggi. Upaya ini didukung oleh pengembangan kawasan industri seperti KEK Sei Mangkei, yang didedikasikan untuk hilirisasi agroindustri.

Lebih jauh, Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi pusat energi terbarukan nasional. Dengan cadangan panas bumi yang melimpah dan limbah dari perkebunan sawit, pulau ini dapat mengembangkan bioenergi dan energi panas bumi untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan. Integrasi ini menciptakan sinergi yang kuat: keunggulan komparatif dari sumber daya alam dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi dan teknologi industri yang bersih dan efisien.

C. Dinamika Sosial, Politik, dan Implikasinya terhadap Pembangunan

Meskipun potensi ekonomi dan strategi pembangunan terlihat menjanjikan, dinamika sosial dan politik yang kompleks dapat menjadi hambatan serius. Kesenjangan regional adalah masalah kronis di Sumatera. Sebuah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyerapan investasi antarprovinsi, di mana beberapa provinsi seperti Riau unggul sementara yang lain seperti Bengkulu dan Sumatera Barat tertinggal. Ketidaksetaraan ini tidak hanya menciptakan disparitas ekonomi tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik, seperti yang terlihat dalam sejarah gerakan PRRI yang menuntut otonomi daerah dan pembagian hasil yang lebih adil dari pemerintah pusat.

Selain itu, konflik agraria merupakan masalah yang tersebar luas di seluruh Sumatera. Konflik-konflik ini sering kali berakar pada ketiadaan kepastian hukum atas hak tanah adat, yang membuat masyarakat adat rentan terhadap penggusuran paksa demi kepentingan proyek-proyek korporasi. Masalah ini tidak hanya menghambat proyek pembangunan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola konflik ini secara adil, menciptakan kepastian hukum, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis Berbasis Bukti

Pulau Sumatera memiliki keunggulan komparatif yang tak terbantahkan, terutama dalam kekayaan sumber daya alam dan lokasi geostrategis. Namun, realisasi penuh dari potensi ini menjadi keunggulan kompetitif yang tangguh dan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang terpadu dan strategis. Analisis menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Sumatera sedang berada di persimpangan jalan, di mana mereka harus beralih dari sekadar menjadi produsen bahan mentah ke pusat-pusat industri yang inovatif dan terintegrasi.

Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diadopsi untuk mengoptimalkan potensi tersebut:

Untuk Pemerintah Pusat:

1. Mendorong Skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang Lebih Adil: Merevisi formula DBH untuk sumber daya alam seperti migas dan batu bara agar lebih transparan dan adil bagi provinsi-provinsi penghasil. Ini akan membantu mengurangi ketimpangan regional dan menenangkan aspirasi otonomi.
2. Mengintegrasikan PSN dengan Kesejahteraan Lokal: Mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis, tetapi dengan mekanisme yang memastikan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini penting untuk memitigasi dampak negatif dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk Pemerintah Daerah:

1. Mengintensifkan Hilirisasi dan Diversifikasi Ekonomi: Mendorong investasi di sektor industri pengolahan untuk komoditas unggulan dan diversifikasi ke sektor-sektor non-tradisional, seperti pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif. Ini akan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
2. Membangun Tata Kelola yang Inklusif: Mengembangkan mekanisme resolusi konflik agraria yang proaktif dan adil, terutama terkait dengan hak tanah adat. Menciptakan kepastian hukum akan meningkatkan iklim investasi dan mencegah instabilitas sosial.

Dengan implementasi kebijakan yang terkoordinasi dan sinergis, Sumatera dapat bertransformasi dari lumbung energi dan SDA nasional menjadi episentrum ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global.

Tantangan Eksternal: Reaksi Global dan Regional

Upaya untuk kedaulatan Sumatra akan menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari pemerintah Indonesia. Secara historis, pemerintah pusat telah menggunakan pendekatan keamanan (security approach) untuk menekan gerakan separatisme. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengatasi berbagai pemberontakan di masa lalu.

Selain itu, syarat mutlak untuk menjadi negara berdaulat adalah pengakuan dari negara lain (unsur deklaratif), di samping unsur konstitutif seperti wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Namun, tidak ada indikasi bahwa ada negara yang akan mendukung kedaulatan Sumatra. Sebaliknya, stabilitas Selat Malaka adalah prioritas utama bagi komunitas internasional. Negara-negara besar dan pengguna selat akan cenderung menentang setiap upaya yang dapat mengganggu arus perdagangan global. Reaksi mereka dapat bersifat reaktif, hati-hati, atau bahkan menentang secara terbuka. Intervensi asing dengan dalih menjaga keamanan Selat Malaka sangat mungkin terjadi jika sebuah negara Sumatra yang baru dianggap gagal mengamankan wilayah maritimnya dari perompakan, terorisme, atau konflik.

Pembelajaran dari Studi Kasus Komparatif

Untuk menilai kelayakan pembentukan negara Sumatra, penting untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus separatisme global.

A. Studi Kasus Kedaulatan Berhasil: Timor Leste dan Kosovo

Keberhasilan Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 dan Kosovo dari Serbia pada tahun 2008 tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal yang kuat. Kemerdekaan Timor Leste dimungkinkan oleh tekanan internasional yang masif, yang sebagian besar dipicu oleh isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama pendudukan Indonesia. Isu HAM ini berhasil digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Timor Leste untuk membangun citra buruk Indonesia di mata dunia internasional dan memenangkan dukungan diplomasi. Pada akhirnya, referendum diselenggarakan di bawah pengawasan PBB.

Demikian pula, kemerdekaan Kosovo merupakan hasil dari disintegrasi kekerasan Yugoslavia dan intervensi militer NATO pada tahun 1999, yang kemudian diikuti oleh pengakuan parsial dari lebih dari 100 negara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberhasilan separatisme seringkali membutuhkan katalisator eksternal yang signifikan, seringkali berupa intervensi militer atau tekanan diplomasi global, yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya narasi pelanggaran HAM skala besar yang diakui secara luas. Tanpa kondisi serupa, peluang Sumatra untuk mendapatkan pengakuan internasional adalah nihil.

B. Studi Kasus Kedaulatan Gagal: Kurdistan dan PRRI/Permesta

Sebaliknya, kasus-kasus separatisme yang gagal memberikan pelajaran berharga tentang hambatan yang mungkin dihadapi Sumatra. Meskipun rakyat Kurdistan di Irak mengadakan referendum kemerdekaan pada tahun 2017 dan mendapatkan dukungan internal yang kuat, upaya ini gagal karena tidak adanya pengakuan internasional dan penentangan keras dari negara-negara tetangga seperti Turki, Iran, dan Suriah Hasil referendum ini justru memicu konflik baru dan penutupan bandara.

Secara domestik, gerakan PRRI/Permesta juga merupakan contoh kegagalan. Gerakan ini, yang didukung oleh kekuatan militer regional, pada akhirnya berhasil diatasi oleh pendekatan keamanan pemerintah pusat. Tuntutan mereka yang lebih berfokus pada otonomi daripada kemerdekaan mutlak, ditambah dengan kurangnya dukungan internasional, menjadi faktor kunci dalam kegagalannya.

Tabel Perbandingan Studi Kasus Separatisme

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa sebuah gerakan separatis, terlepas dari kekuatan internalnya, tidak dapat berhasil tanpa adanya pengakuan dari komunitas internasional. Dan pengakuan itu biasanya hanya datang jika ada pelanggaran hak asasi manusia skala besar atau intervensi militer dari kekuatan eksternal. Kasus Kurdistan sangat relevan dengan Sumatra, karena menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan militer internal tidak cukup jika tidak ada pengakuan global.

Skenario dan Kelayakan Masa Depan

Berdasarkan analisis yang mendalam, kelayakan pembentukan negara Sumatra berdaulat dapat dievaluasi melalui dua unsur utama pembentukan negara: unsur konstitutif dan deklaratif.

• Unsur Konstitutif (Teoretis Layak): Secara teoretis, Sumatra memenuhi syarat konstitutif. Pulau ini memiliki wilayah yang jelas, populasi yang besar, dan struktur pemerintahan yang sudah ada di tingkat provinsi
• Unsur Deklaratif (Sangat Tidak Layak): Ini adalah poin paling lemah. Tidak ada negara yang akan memberikan pengakuan tanpa keuntungan strategis yang jelas atau tanpa adanya tekanan internasional yang kuat, seperti kasus HAM. Dengan tidak adanya narasi pelanggaran HAM skala besar yang diakui secara global di Sumatra, dan dengan Selat Malaka sebagai prioritas stabilitas bagi komunitas internasional, peluang untuk mendapatkan pengakuan adalah nihil.

Mempertimbangkan evaluasi ini, berikut adalah tiga skenario yang mungkin terjadi di masa depan:

1. Skenario 1: Status Quo Berlanjut. Ketidakpuasan regional terus ada, namun tidak pernah mencapai titik didih yang memicu gerakan separatis besar-besaran. Risiko internal (konflik antar-provinsi dan etnis) dan eksternal (penindakan militer oleh pusat dan tanpa dukungan internasional) terlalu besar untuk diambil. Pemerintah pusat akan terus mengelola ketidakpuasan dengan pendekatan kebijakan yang sama.
2. Skenario 2: Otonomi Khusus yang Diperluas. Skenario ini dipandang sebagai solusi paling pragmatis dan realistis. Pemerintah pusat merespons tuntutan historis dengan memberikan otonomi fiskal dan politik yang jauh lebih besar kepada provinsi-provinsi di Sumatra. Ini akan mencakup revisi formula Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil dan transfer kewenangan untuk mengelola urusan internal. Langkah ini akan mengatasi akar masalah ketidakadilan ekonomi dan mengurangi sentimen separatisme, tanpa mengorbankan stabilitas.
3. Skenario 3: Upaya Kedaulatan Penuh. Skenario ini dipandang sebagai skenario berisiko tinggi dengan probabilitas keberhasilan yang sangat rendah. Upaya ini kemungkinan besar akan mengarah pada konflik internal yang parah (antar-etnis, antar-provinsi), destabilisasi Selat Malaka, dan penindakan tegas dari pemerintah pusat Indonesia, tanpa jaminan pengakuan internasional. Kekuatan militer Indonesia akan digunakan untuk menumpas gerakan ini, dan dunia internasional akan cenderung mendukung stabilitas ketimbang pemisahan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif dari dimensi historis, ekonomi, sosial-politik, dan geostrategis, potensi Sumatra untuk menjadi negara berdaulat secara teoritis ada, tetapi peluangnya sangat tipis dan tidak realistis. Kekuatan ekonomi dan geostrategis yang dimiliki Sumatra tidak cukup untuk mengatasi tantangan internal yang parah, seperti fragmentasi sosial dan ekonomi, serta hambatan eksternal yang besar, terutama penentangan dari pemerintah pusat Indonesia dan ketidakmungkinan dukungan internasional.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan strategis yang paling bijaksana adalah meninggalkan aspirasi kedaulatan penuh dan mengalihkan fokus pada upaya yang lebih pragmatis dalam kerangka NKRI. Upaya-upaya ini harus bertujuan untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan dan sentralisme yang telah ada secara historis:

1. Revisi Kebijakan Fiskal yang Adil: Mereformasi skema Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada daerah penghasil. Ini akan mengurangi ketergantungan fiskal daerah dan memastikan kekayaan sumber daya alam dapat langsung dimanfaatkan untuk pembangunan lokal, yang pada gilirannya akan meminimalkan kesenjangan antar-provinsi.
2. Penyelesaian Konflik Agraria Sistemik: Memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan yang berulang dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Proses hukum yang jelas dan adil diperlukan untuk menyelesaikan benturan antara hak adat dan konsesi korporasi guna mencegah konflik sosial di masa depan.
3. Penguatan Otonomi Daerah yang Riil: Memberikan kewenangan politik yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan internal mereka secara mandiri, termasuk dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan. Langkah ini akan mengurangi friksi dengan pemerintah pusat dan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar di tingkat lokal.
4. Optimalisasi Posisi Geostrategis: Menggunakan posisi strategis Sumatra dalam kerangka nasional untuk bernegosiasi, memperkuat posisi Indonesia di forum-forum regional seperti ASEAN, dan meningkatkan kerja sama keamanan maritim di Selat Malaka. Hal ini akan memastikan bahwa potensi geostrategis Sumatra memberikan manfaat yang maksimal tanpa harus mengorbankan stabilitas.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat Sumatra, memperkuat kohesi nasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah, sehingga tuntutan separatisme tidak lagi memiliki dasar yang kuat.

Daftar Pustaka : 

1. Profile Ekonomi Provinsi – Kadin Indonesia, accessed August 19, 2025, https://kadin.id/data-dan-statistik/profile-ekonomi-provinsi/
2. Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka – Semantic Scholar, accessed August 19, 2025, https://pdfs.semanticscholar.org/f692/daaab64320600855088ba445006dfca1d5b4.pdf
3. BAB II GAMBARAN UMUM SELAT MALAKA Indonesia, Malaysia, dan Singapura bergantung pada Selat Malaka untuk aktivitas perdagangan da, accessed August 19, 2025, http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2629/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
4. Analisis Determinan Kesenjangan Regional dalam … – Repositori USU, accessed August 19, 2025, http://repositori.usu.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/107539/Aprilia%20Sitompul_Analisis%20Determinan%20Kesenjangan%20Regional%20dalam%20Penyerapan%20Investasi%20dalam%20Negeri%20%20di%20Pulau%20Sumatera.pdf.pdf?sequence=2&isAllowed=y
5. Konflik antar etnik. Sebuah studi kasus di Kinali Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, accessed August 19, 2025, https://lib.ui.ac.id/detail?id=70805&lokasi=lokal
6. KONFLIK TERSEMBUNYI MASYARAKAT BATAK TOBA ISLAM DENGAN BATAK TOBA KRISTEN DI PERUMNAS MANDALA KOTA MEDAN – JURNAL KALIMASADA, accessed August 19, 2025, https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/download/737/401/4251
7. Konflik Agraria di Sumut Mencapai 34 Ribu Hektare, Tertinggi di Indonesia – Start News, accessed August 19, 2025, https://startnews.co.id/konflik-agraria-di-sumut-mencapai-34-ribu-hektare-tertinggi-di-indonesia/
8. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Konflik agraria di Indonesia merupakan permasalahan yang lazim timbul karena struktur ad – eSkripsi Universitas Andalas, accessed August 19, 2025, http://scholar.unand.ac.id/50253/2/BAB%201.pdf
9. LAPORAN AKHIR TIM PENELITIAN HUKUM TENTANG INTERAKSI HUKUM NASIONAL DAN ITERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN SEPARAT, accessed August 19, 2025, https://bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_separatisme_di_indonesia.pdf
10. KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (Maritime Axis Policy and Its International – DPR RI, accessed August 19, 2025, https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/312/246
11. OPTIMALISASI PENGAMANAN SELAT MALAKA DALAM PERSPEKTIF WASANTARA DAPAT MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL – Fakultas Hukum Universitas Pattimura, accessed August 19, 2025, https://fh.unpatti.ac.id/optimalisasi-pengamanan-selat-malaka-dalam-perspektif-wasantara-dapat-memperkokoh-ketahanan-nasional/
12. Untitled, accessed August 19, 2025, https://etd.umy.ac.id/23664/3/Bab%20I.pdf
13. Kosovo and Kurdistan: Divergent Paths to Self-Determination, accessed August 19, 2025, https://kurdistanchronicle.com/b/3388
14. Pulau Sumatera Jadi Kontributor Perekonomian Nasional Terbesar Kedua Setelah Jawa, accessed August 19, 2025, https://babelprov.go.id/siaran_pers/pulau-sumatera-jadi-kontributor-perekonomian-nasional-terbesar-kedua-setelah-jawa
15. Peran Penting Sumatera Barat, Setelah Pemboman Maguwo 1948 – KlikPositif.com, accessed August 19, 2025, https://klikpositif.com/peran-penting-sumatera-barat-setelah-pemboman-maguwo-1948/
16. 15 Februari 1958: Berdirinya PRRI, Gerakan Pemberontakan …, accessed August 19, 2025, https://www.liputan6.com/news/read/4482145/15-februari-1958-berdirinya-prri-gerakan-pemberontakan-menuntut-otonomi-daerah
17. Pemberontakan PRRI / Permesta : Latar Belakang, Sejarah dan Berakhirnya, accessed August 19, 2025, https://sma13smg.sch.id/materi/pemberontakan-prri-permesta-latar-belakang-sejarah-dan-berakhirnya/
18. Pemberontakan PRRI/Permesta: Latar Belakang, Tujuan, Tokoh dan Dampaknya – detikcom, accessed August 19, 2025, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6074564/pemberontakan-prri-permesta-latar-belakang-tujuan-tokoh-dan-dampaknya
19. Koridor Ekonomi Sumatera 1. Overview Koridor Ekonomi Sumatera Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi – Peraturan BPK, accessed August 19, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/66163/Perpres%20Nomor%2048%20Tahun%202014%20-%20BAB%20III%20lampiran%20raperpres%20-KP_4%20-%20file%204.pdf
20. 1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, dengan luas sekitar 443.065, – Repository Unja, accessed August 19, 2025, https://repository.unja.ac.id/40486/4/bab%201.pdf
21. Sumatera Utara – perkim.id, accessed August 19, 2025, https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-sumatera-utara/
22. Investasi – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, accessed August 19, 2025, https://sumselprov.go.id/page/content/investasi
23. Sumatra Punya 1.240 GW Energi Terbarukan, Bisa Jadi Lumbung Energi Hijau Indonesia?, accessed August 19, 2025, https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/02/17/sumatra-punya-1240-gw-energi-terbarukan-bisa-jadi-lumbung-energi-hijau-indonesia
24. Kumpulan Opini untuk Literasi Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara 2023, accessed August 19, 2025, https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jRpdRyofeJ96/XbQI4SF6zgvYjVBQkZ5dzQ5RDhvMVZWOUZqaXNPS21YMTNhQVZ0cHk0VndaSTVIWUlHaFBHTVRRVk9QOVVxSkpkMnU4WXIwcWluQURXcmkwY1VnakMzd00zZ2NvQjZPVkUvNjhXOVRTU25ZN1ROZ2pVZEhCaXNkUVhrVGo3SEhtTU9hQmZuODNGNlR5SUlpT1ErUTVqTXZwNHR1alZBVlVWNnByeFJDZDlCTWg1U3ZHREFpZStNelk1N0l3ZFlZdnlYZnlRVHdaY0V3SGt6MFRiRE5ycDJ5ZTlOVWowcms2OFRabGlrRng1U1JXUW9uMjRUdFR4blRDK2FaOFVVODBrVEdBeThwWXlNcFR0OFRpd2E1STVZaGFzdjdzRzFTSUcxNVZEaVR4ZXcwTG85Q1A0ZHdIdWFDVDFCeUFtR3pIMkM3cTkw
25. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pj Gubernur Sumut Perkuat Hilirisasi dan Kewirausahaan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, accessed August 19, 2025, https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-pj-gubernur-sumut-perkuat-hilirisasi-dan-kewirausahaan
26. Portal Data SIKD, accessed August 19, 2025, https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd
27. BAB III KERJASAMA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA SEBAGAIUPAYA MENJAGA KEAMANAN DI PERAIRAN SELAT MALAKA. Isu Keamanan yang – UMY Repository, accessed August 19, 2025, https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2629/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y
28. (PDF) Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka – ResearchGate, accessed August 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/392029432_Diplomasi_Internasional_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Keamanan_Maritim_Studi_Hubungan_Indonesia_-_Singapura_dalam_Kasus_Selat_Malaka
29. Perspektif Indonesia untuk keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura berdasarkan cooperative mechanism – Digilib UNS, accessed August 19, 2025, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70407/Perspektif-Indonesia-untuk-keselamatan-pelayaran-di-Selat-Malaka-dan-Singapura-berdasarkan-cooperative-mechanism
30. PROGRESS OF THE TRANS SUMATERA TOLL ROAD IN THE JAMBI REGION IS IN ACCORDANCE WITH THE TARGET. – YouTube, accessed August 19, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=wv8Ivbfcpp4
31. Trans-Sumatra Toll Road – Wikipedia, accessed August 19, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Sumatra_Toll_Road
32. Belawan – PT Pelindo Multi Terminal, accessed August 19, 2025, https://pelindomultiterminal.co.id/portfolio/belawan
33. 5 Pelabuhan di Sumatera, Pusat Logistik dan Ekspor Impor – Troben, accessed August 19, 2025, https://troben.id/blog/5-pelabuhan-di-sumatera-yang-menjadi-pusat-logistik/
34. Indonesian State Formation and its Geostrategic Posture : r/geopolitics – Reddit, accessed August 19, 2025, https://www.reddit.com/r/geopolitics/comments/jk5vhf/indonesian_state_formation_and_its_geostrategic/
35. Pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional: 8 provinsi di Pulau Sumatera – Perpustakaan Universitas Indonesia, accessed August 19, 2025, https://lib.ui.ac.id/detail?id=103863&lokasi=lokal
36. Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat., accessed August 19, 2025, https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/87
37. Pertumbuhan Ekonomi Sumut Menanti Kontribusi Sport Tourism – Infopublik.id, accessed August 19, 2025, https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/802402/pertumbuhan-ekonomi-sumut-menanti-kontribusi-sport-tourism
38. 7 Tempat Wisata di Sumatera Terpopuler yang Wajib Kamu Kunjungi! | Labiru Tour, accessed August 19, 2025, https://labirutour.com/blog/tempat-wisata-di-sumatera
39. 10 Tempat Wisata yang Terkenal di Sumatera Utara – detikcom, accessed August 19, 2025, https://www.detik.com/sumut/wisata/d-7493685/10-tempat-wisata-yang-terkenal-di-sumatera-utara
40. Pariwisata Sumut | Portal Wisata Di Sumatera Utara, accessed August 19, 2025, https://pariwisatasumut.com/
41. 7 Destinasi Road Trip di Sumatera Terpopuler – Traveloka, accessed August 19, 2025, https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/destinasi-road-trip-di-sumatera-acc/38813
42. Ekowisata Mangrove dalam Pariwisata Berkelanjutan di Sumatera Utara – ResearchGate, accessed August 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/380182874_Ekowisata_Mangrove_dalam_Pariwisata_Berkelanjutan_di_Sumatera_Utara
43. Pariwisata Sumbar Sumbang Nilai Tambah dan Naikkan Upah – RRI, accessed August 19, 2025, https://rri.co.id/wisata/1107527/pariwisata-sumbar-sumbang-nilai-tambah-dan-naikkan-upah
44. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali – Undiknas Journal, accessed August 19, 2025, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2657/777/6067
45. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan – E-Journal IPDN, accessed August 19, 2025, https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/download/137/91/
46. Dana Bagi Hasil – DJPb – Kementerian Keuangan, accessed August 19, 2025, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/dana-tf/dana-bagi-hasil.html
47. DBH Sumber Daya Alam DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasik, accessed August 19, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-305.pdf
48. Dana Bagi Hasil (DBH), accessed August 19, 2025, https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/DBH.pdf
49. Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi – The SMERU Research Institute, accessed August 19, 2025, https://smeru.or.id/id/file/1700/download?token=ZzMg18SH
50. View of PENGARUH PENGANGGURAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN SUMATERA UTARA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI – E-Journal Politeknik Piksi Ganesha, accessed August 19, 2025, https://journal.piksi.ac.id/index.php/EKBIS/article/view/1945/1259
51. PENGARUH KONFLIK TERHADAP DISPARITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI | Journal Development, accessed August 19, 2025, https://jurnal.umjambi.ac.id/JD/article/view/585
52. Mengenal Budaya Sumatera, Mulai dari Alat Musik sampai Pakaian Adat – Rukita, accessed August 19, 2025, https://www.rukita.co/stories/sumatera
53. Mengenal keberagaman suku di Pulau Sumatera, dari Aceh hingga Ogan – ANTARA News, accessed August 19, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4742201/mengenal-keberagaman-suku-di-pulau-sumatera-dari-aceh-hingga-ogan
54. Di Sumatera Utara, Sepanjang 2023 Sudah Terjadi 8 Konflik Agraria – Betahita, accessed August 19, 2025, https://betahita.id/news/detail/9448/di-sumatera-utara-sepanjang-2023-sudah-terjadi-8-konflik-agraria.html?v=1700312287
55. KonfliK AgrAriA MAsyArAKAt HuKuM AdAt AtAs WilAyAHnyA di KAWAsAn HutAn – Komnas HAM, accessed August 19, 2025, https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarak-adat-$E705F0M.pdf
56. Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat, accessed August 19, 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/
57. Mengapa Pengakuan Negara Lain adalah Syarat Penting Berdirinya Sebuah Negara – SBS, accessed August 19, 2025, https://www.sbs.com.au/language/indonesian/id/podcast-episode/mengapa-pengakuan-negara-lain-adalah-syarat-penting-berdirinya-sebuah-negara/vf6xbvkag
58. 3 Syarat Negara Diakui PBB, Lengkap dengan Prosedurnya – SINDOnews.com, accessed August 19, 2025, https://international.sindonews.com/read/1414343/45/3-syarat-negara-diakui-pbb-lengkap-dengan-prosedurnya-1720775256
59. Konflik Timor Timur: Sejarah dan Dampaknya, accessed August 19, 2025, https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/09/29/konflik-timor-timur-sejarah-dan-dampaknya/
60. Referendum dan Perjuangan Kemerdekaan Timor Leste – Arah Juang, accessed August 19, 2025, https://www.arahjuang.com/2021/08/30/referendum-dan-perjuangan-kemerdekaan-timor-leste/
61. Hari Ini dalam Sejarah: Referendum Timor Timur – Kompas Internasional, accessed August 19, 2025, https://internasional.kompas.com/read/2018/08/30/20254771/hari-ini-dalam-sejarah-referendum-timor-timur?page=all
62. Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999 – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed August 19, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum_kemerdekaan_Timor_Leste_1999
63. Nobody has the right to deny the Kurds independence: Leader of Kosovo party, accessed August 19, 2025, https://www.kurdistan24.net/en/story/372348/Nobody-has-the-right-to-deny-the-Kurds-independence:-Leader-of-Kosovo-party
64. Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan – | Sumselprov, accessed August 19, 2025, https://sumselprov.go.id/page/content/struktur
65. regulasip.com, accessed August 19, 2025, https://www.regulasip.id/electronic-book/14430
66. RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 I-0, accessed August 19, 2025, https://jdih.sumutprov.go.id/assets/reg/1726029250278_LAMPIRAN_PERGUB_NOMOR_18_TAHUN_2024.pdf