Ulasan Pakar Tentang Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam merepresentasikan aliran filsafat ekonomi yang berbeda, yang secara fundamental berakar pada prinsip-prinsip Islam. Ini sangat berbeda dari sistem ekonomi konvensional dengan menekankan keadilan, keadilan, dan kesetaraan dalam semua interaksi ekonomi. Sistem ini dibangun di atas kerangka organisasi, institusi, dan nilai-nilai sosial yang unik yang berasal langsung dari ajaran Islam, khususnya Syariah.

Cita-cita utama ekonomi Islam melampaui akumulasi materi semata, bertujuan untuk mencapai Falah. Konsep komprehensif ini mencakup kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia saat ini, di samping kesuksesan di Akhirat. Pusat dari pencarian ini adalah prioritas Maslahah, atau kepentingan umum dan utilitas sosial, yang memandu perbedaan antara kebutuhan pokok, kenyamanan, dan kemewahan dalam aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan masyarakat Ihsani—komunitas yang mematuhi ajaran Islam, mempromosikan distribusi sumber daya yang adil, dan mendorong pembangunan yang didorong oleh kesejahteraan kolektif.

Kerangka ekonomi Islam menawarkan redefinisi mendalam tentang keberhasilan ekonomi. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering mengukur keberhasilan terutama melalui metrik seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), maksimalisasi keuntungan, atau utilitas individu yang berasal dari konsumsi materi, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral ke dalam intinya. Perspektif ini menyiratkan bahwa keputusan ekonomi secara inheren sarat nilai, beroperasi dalam kerangka ilahi. Akibatnya, kebijakan dan perilaku individu dalam sistem ekonomi Islam dirancang untuk secara inheren mempertimbangkan hasil etis, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan, daripada memperlakukan ini sebagai pertimbangan sekunder atau tambahan eksternal untuk pengejaran yang murni material. Perbedaan mendasar ini menantang pemahaman konvensional tentang “rasionalitas” dalam pengambilan keputusan ekonomi, mengemukakan ukuran kesejahteraan yang lebih luas dan holistik.

Ekonomi Islam memposisikannya dirinya sebagai jalan tengah antara sistem kapitalis dan Marxis yang mendominasi abad ke-20. Ia berusaha menghindari praktik eksploitatif dan ketidaksetaraan parah yang sering dikaitkan dengan kapitalisme, sementara juga menjauhi karakteristik sosialisme yang restriktif dan penuh perjuangan kelas. Perpaduan unik antara keharusan etis dan prinsip-prinsip ekonomi ini membentuk dasar pemikiran ekonomi Islam, membimbing pengembangan teoritis dan aplikasi praktisnya.

Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas seperangkat prinsip dasar yang membedakannya dari model ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini bukan hanya pedoman tetapi dianggap sebagai mandat ilahi yang membentuk semua aktivitas ekonomi.

Landasan pemikiran ekonomi Islam adalah Keunggulan Hukum Ilahi (Syariah). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum yang berasal dari Allah melampaui undang-undang buatan manusia. Ini dikaitkan dengan kebebasan mutlak Allah dari status kelas, prasangka ras, atau persaingan gender, bias yang seringkali dapat memengaruhi pembuat undang-undang manusia. Sumber utama dari semua pengetahuan dan bimbingan dalam sistem ekonomi Islam adalah wahyu ilahi (wahy).

Mengalir langsung dari otoritas ilahi ini adalah Konsep Halal (Sah) dan Haram (Tidak Sah) dalam Transaksi Ekonomi. Perbedaan ini fundamental, karena hanya Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan apa yang diizinkan dan dilarang dalam lingkup ekonomi. Unsur-unsur yang dilarang, yang dianggap Haram, meliputi bunga (Riba), suap, perjudian, permainan untung-untungan, spekulasi, pengurangan timbangan, pengurangan takaran, dan berbagai praktik bisnis yang tidak etis. Demikian pula, konsumsi atau perdagangan barang-barang seperti minuman beralkohol, narkotika, dan pornografi secara eksplisit dilarang. Kerangka ini menetapkan batasan etis yang inheren dan tidak dapat dinegosiasikan pada semua aktivitas ekonomi. Ini menyiratkan bahwa efisiensi ekonomi atau maksimalisasi keuntungan tidak pernah dapat membenarkan praktik yang dianggap tidak sah atau tidak bermoral. Ini secara fundamental mengubah proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan sistem konvensional, di mana pertimbangan etis seringkali mengikuti, daripada mendahului, profitabilitas analisis. Hasilnya adalah ekosistem ekonomi yang berbeda di mana mekanisme pasar beroperasi dalam batas moral yang ditentukan secara tepat, memengaruhi struktur industri, pola investasi, dan perilaku konsumsi. Ini juga menggarisbawahi peran penting pendidikan moral dan pengawasan komunitas dalam kehidupan ekonomi.

Prinsip Moderasi adalah prinsip penting lainnya. Islam secara tegas melarang ekstrem, menganjurkan jalan tengah dalam semua aspek kehidupan, termasuk produksi kekayaan, konsumsi, dan pengeluaran. Ia mengutuk baik kekikiran, yang mengabaikan kebutuhan yang sah, maupun pemborosan, yang menyia-nyiakan kekayaan untuk kemewahan atau aktivitas terlarang. Kebijakan ini dirancang untuk memfasilitasi distribusi kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi yang adil dan merata dalam masyarakat.

Kebebasan Ekonomi dalam Batasan Syariah juga sangat dihargai. Individu diberikan kebebasan untuk mencari, memiliki, menikmati, dan membelanjakan kekayaan, serta untuk mengejar profesi atau bisnis yang sah untuk mata pencarian mereka. Kebebasan ini, bagaimanapun, tidak mutlak; ia dibatasi oleh perbedaan yang jelas antara Halal dan Haram. Dalam batasan ilahi ini, perusahaan bebas, inisiatif manusia, dan interaksi kekuatan pasar diakui dan didorong.

Akhirnya, Prinsip Keadilan dan Distribusi yang Adil meresapi setiap aspek sistem ekonomi Islam, mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Ia secara ketat melarang eksploitasi dan praktik tidak adil, seperti penimbunan harga, penimbunan, dan spekulasi. Sistem ini secara aktif berusaha menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi untuk semua anggota masyarakat. Konsentrasi kekayaan tidak dianjurkan, dan sirkulasinya dipromosikan melalui berbagai mekanisme, termasuk pendidikan moral, tindakan hukum seperti Zakat dan Sadaqa (amal), dan hukum waris. Penekanan pada keadilan ini bukanlah cita-cita pasif tetapi tujuan aktif dan dinamis yang terus-menerus membentuk kebijakan dan perilaku individu. Ini mengamanatkan upaya gigih untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, melampaui penerimaan semata terhadap distribusi yang didorong pasar. Ini juga memerlukan peran proaktif bagi negara dalam menegakkan keadilan ekonomi, berpotensi melalui regulasi pasar dan inisiatif sosial.

Tabel 1: Sumber Primer dan Sekunder Prinsip Ekonomi Islam

Sumber Prinsip Ekonomi Islam

Dasar teoritis pemikiran ekonomi Islam berasal dari struktur hierarkis sumber-sumber hukum, memastikan landasan ilahinya sambil memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Sumber Primer membentuk fondasi yang tidak dapat diubah. Al-Quran, yang dihormati sebagai kitab suci dan firman Tuhan yang langsung dan tidak diubah, berdiri sebagai sumber utama hukum Islam (Syariah). Diturunkan dalam bahasa Arab selama kurang lebih 23 tahun, teks-teksnya yang terfragmentasi membahas kebutuhan kontemporer dan memberikan solusi untuk berbagai masalah. Teks Al-Quran yang digunakan saat ini tetap persis seperti yang didistribusikan 1.400 tahun yang lalu, menggarisbawahi otoritasnya yang abadi. Melengkapi Al-Quran Adalah Sunnah, yang terdiri dari ucapan, perbuatan (secara kolektif dikenal sebagai Ahadith), dan persetujuan Nabi Muhammad (ﷺ). Dalam yurisprudensi Islam, signifikansi Sunnah dianggap setara dengan perintah Al-Quran, karena perkataan dan perbuatan Nabi diilhami secara ilahi.

Ketika sumber primer tidak menawarkan panduan eksplisit tentang masalah tertentu, Sumber Sekunder dikonsultasikan. Sumber-sumber ini menyediakan mekanisme untuk interpretasi dan aplikasi dalam novel konteks.

Ijma (Konsensus Pendapat) mengacu pada kesepakatan di antara ahli hukum Muslim dalam suatu era tertentu tentang masalah hukum. Konsensus ini berlaku untuk masalah sekuler, termasuk masalah ekonomi. Sementara ahli hukum Sunni sering menganggap Ijma sangat otoritatif, mirip dengan Al-Quran dan Sunnah dalam masalah legislatif, ahli hukum Syiah memandangnya sebagai sumber sekunder, mengakui potensinya untuk kesalahan.

Qiyas (Analogi) adalah sumber Syariah keempat, digunakan ketika suatu masalah belum secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran, Sunnah, atau melalui Ijma. Ini melibatkan penarikan kesimpulan hukum untuk kasus baru dengan mengidentifikasi sebab efektif serupa yang ada dalam kasus asli yang sudah memiliki putusan dari sumber primer. Misalnya, jika anggur dilarang karena sifat memabukkannya, Qiyas mengarah pada kesimpulan bahwa semua zat yang memabukkan dilarang. Meskipun validitasnya awalnya diperdebatkan,Qiyas akhirnya diterima di antara mayoritas ahli hukum Sunni.

Sumber sekunder lainnya termasuk Istihsan (Preferensi Yuridis), yang memungkinkan penyimpangan dari analogi ketat untuk mencapai keadilan atau hasil yang lebih baik dalam situasi tertentu.

Maslahah Mursalah (Kepentingan Umum) memungkinkan putusan berdasarkan apa yang melayani kesejahteraan umum masyarakat, bahkan jika tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks primer, asalkan selaras dengan tujuan keseluruhan Syariah.

Urf (Adat), yang mencakup adat istiadat, tradisi, dan penggunaan suatu daerah atau orang, juga dianggap sebagai sumber hukum yang penting, terutama untuk masalah sosial-ekonomi yang tidak ada pada awal Islam. Al-Quran sendiri mengakui peran tradisi dan adat istiadat dalam transaksi keuangan. Akhirnya,Sadd al-Dhara’i (Menghalangi Sarana) melibatkan pelarangan suatu tindakan yang, meskipun tampaknya diizinkan, dapat mengarah pada hasil yang dilarang. Semua sumber sekunder ini adalah bentuk Ijtihad (Pemikiran Kritis), yaitu penalaran independen oleh ahli hukum yang berkualitas untuk menurunkan hukum Islam.

Keberadaan dan struktur hierarkis sumber-sumber sekunder ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak statis tetapi memiliki mekanisme inheren untuk interpretasi dinamis dan adaptasi terhadap tantangan sosial-ekonomi baru. Ini sangat penting untuk mengatasi masalah modern, seperti instrumen keuangan kompleks atau undang-undang ketenagakerjaan kontemporer, yang tidak ada pada masa Nabi. Kapasitas adaptif ini memastikan relevansi dan penerapan ekonomi Islam yang berkelanjutan di abad ke-21, memungkinkan pengembangan produk keuangan dan kebijakan baru yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam sambil mengatasi kompleksitas modern. Ini juga menyoroti peran yang sangat diperlukan dari para cendekiawan dan ahli hukum yang berkualitas dalam menavigasi interpretasi yang berkelanjutan ini.

Konsep Inti dalam Ekonomi Islam

Beberapa konsep inti membentuk tulang punggung operasional ekonomi Islam, menerjemahkan prinsip-prinsip dasarnya ke dalam mekanisme ekonomi dan keuangan praktis.

Larangan Riba (Bunga) berdiri sebagai prinsip sentral, membedakan keuangan Islam dari sistem konvensional. Riba, yang berarti “meningkat” atau “melebihi,” mengacu pada pertukaran yang tidak setara atau biaya untuk meminjam, umumnya dipahami sebagai bunga. Ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan keuntungan yang tidak adil, secara eksplisit dilarang dalam Islam berdasarkan perintah Al-Quran, seperti Al-Quran 2:275. Alasan di balik larangan ini adalah bahwa Riba dianggap menghasilkan uang dari uang tanpa aktivitas produktif, yang mengarah pada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan melanggengkan ketidaksetaraan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa Riba tidak identik dengan semua bentuk bunga; yurisprudensi Islam berfokus pada keadilan etis dan ekonomi transaksi, hanya melarang bentuk-bentuk yang dianggap eksploitatif.  Untuk menghindari Riba, keuangan Islam menggunakan metode alternatif seperti bagi hasil dan bagi risiko, seperti Mudarabah dan Musharakah, untuk menghasilkan pendapatan, sehingga mendorong model berbasis kemitraan.

Larangan Riba, bersama dengan Gharar (ketidakpastian berlebihan) dan Maysir (spekulasi), dan penekanan simultan pada mekanisme bagi risiko seperti Mudarabah dan Musharakah, secara fundamental mengorientasikan kembali paradigma keuangan dari pembiayaan berbasis utang menjadi pembiayaan berbasis ekuitas. Pergeseran struktural ini dirancang untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi beban utang dan mengurangi risiko krisis keuangan. Dalam sistem di mana kerugian dibagi daripada ditransfer, pengembalian keuangan secara inheren selaras dengan kinerja ekonomi aktual dan tanggung jawab bersama, sehingga mengurangi risiko sistemik yang sering dikaitkan dengan leverage berlebihan dan gelembung spekulatif. Desain inheren ini berkontribusi pada ketahanan keuangan Islam selama kemerosotan ekonomi, karena lembaga keuangan lebih langsung terpapar pada kinerja ekonomi riil daripada hanya meminjamkan terhadapnya. Keunggulan struktural ini adalah argumen kunci untuk potensi transformatifnya dalam lanskap keuangan modern.

Zakat, pembayaran amal wajib, adalah salah satu dari lima rukun Islam. Ini mengharuskan umat Muslim untuk menyumbangkan proporsi tertentu (biasanya 2,5%) dari kekayaan akumulasi mereka setiap tahun untuk tujuan amal, asalkan melebihi ambang batas minimum yang dikenal sebagai nisab.

Zakat berfungsi untuk membersihkan kekayaan dan jiwa seorang Muslim. Implikasi ekonominya sangat mendalam: ia bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kohesi sosial, dan secara positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan merangsang aktivitas ekonomi.

Zakat juga memberikan dukungan penting bagi negara dengan meringankan beban kemiskinan.

Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan) dan Maysir (Spekulasi) semakin memperkuat kerangka etika. Gharar mengacu pada ketidakpastian berlebihan dalam kontrak, yang dilarang untuk mempromosikan transparansi dan kejelasan dalam transaksi.

Maysir mencakup spekulasi dan permainan untung-untungan, yang juga dilarang karena ketidakadilan inheren dan potensi eksploitasi.

Penekanan pada Bagi Risiko dan Kemitraan terwujud dalam instrumen seperti Mudarabah dan Musharakah. Mudarabah adalah kemitraan bagi hasil di mana satu pihak, rab al maal, menyediakan modal, sementara pihak lain, mudareb, menyumbangkan keahlian dan manajemen. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati, tetapi kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh rab al maal, kecuali jika mudareb terbukti lalai. Struktur ini banyak diterapkan dalam rekening investasi, reksa dana syariah, dan pembiayaan ekuitas swasta.

Musharakah, sebaliknya, adalah usaha patungan atau kemitraan di mana semua pihak menyumbangkan modal dan/atau keahlian, berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio yang telah ditentukan.

Institusi Wakaf (Endowment) adalah fitur khas lainnya. Wakaf melibatkan dedikasi aset—yang dapat mencakup uang tunai, saham, sekuritas, hak kekayaan intelektual, atau real estat—oleh individu atau institusi untuk tujuan amal atau tujuan tertentu. Korpus Wakaf menjadi tidak dapat dialihkan, dan usufruct (manfaatnya) secara permanen diarahkan kepada penerima manfaat yang ditunjuk. Secara historis, institusi

Wakaf telah memainkan peran sosial-ekonomi yang krusial, mendanai rumah sakit, institusi pendidikan, dan pekerjaan umum, sehingga berfungsi sebagai penghubung vital antara kebutuhan masyarakat dan ekonomi.

Baik Zakat maupun Wakaf bukan hanya tindakan amal sukarela tetapi merupakan mekanisme terlembaga untuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial, yang tertanam kuat dalam sistem ekonomi Islam. Keduanya berfungsi sebagai penstabil otomatis dan katalisator untuk kohesi dan pembangunan sosial. Zakat diamanatkan secara hukum, mirip dengan pajak, dan dianggap sebagai salah satu pilar fundamental Islam.

Wakaf memastikan bahwa aset secara permanen didedikasikan untuk kepentingan umum, menjadikannya tidak dapat dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Institusionalisasi ini menjamin sirkulasi kekayaan yang berkelanjutan dan penyediaan barang publik, sehingga menciptakan jaring pengaman sosial bawaan yang secara aktif mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia. Ini berbeda dengan sistem kesejahteraan konvensional, yang seringkali dianggap sebagai program pemerintah terpisah daripada komponen integral dari struktur ekonomi, menyoroti potensi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kesejahteraan kolektif.

Tabel 2: Konsep dan Instrumen Kunci dalam Ekonomi Islam

Pemikir Ekonomi Islam Klasik dan Kontribusinya

Garis keturunan intelektual pemikiran ekonomi Islam memiliki sejarah yang kaya, dengan para cendekiawan klasik membuat kontribusi signifikan berabad-abad sebelum ide-ide serupa muncul di dunia Barat. Konteks sejarah ini mengungkapkan perkembangan awal konsep dan teknik ekonomi yang canggih di dunia Muslim, memengaruhi wacana ekonomi global selanjutnya. Para pemimpin Islam awal menunjukkan upaya maju dalam pembiayaan fiskal dan moneter, termasuk pembiayaan defisit, dan mendorong produksi melalui instrumen pajak dan kredit.

Sebelum formalisasi teori ekonomi oleh para cendekiawan selanjutnya, periode awal Islam menyaksikan tokoh-tokoh seperti Abu Dharr al-Ghifari (w. 652 M), seorang sahabat Nabi Muhammad yang dihormati, yang tindakan dan pandangannya meletakkan prinsip-prinsip etika dasar untuk keadilan ekonomi. Abu Dharr secara luas dianggap oleh beberapa cendekiawan sebagai pendahulu utama sosialisme Islam. Dia dengan keras memprotes akumulasi kekayaan oleh kelas penguasa, terutama selama kekhalifahan Utsman ibn Affan, dan dengan penuh semangat mendesak untuk redistribusi kekayaan yang adil. Dia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang memperingatkan terhadap penimbunan kekayaan, menekankan bahwa mereka yang menimbun emas dan perak tanpa membelanjakannya di jalan Allah akan menghadapi azab yang menyakitkan. Abu Dharr mengutuk penyalahgunaan dana publik dan pengeluaran yang boros oleh para pejabat, menuduh orang kaya melakukan ketidakadilan terhadap orang miskin. Hidupnya mencontohkan prinsip-prinsipnya; dia menjalani kehidupan yang sederhana dan hemat, bahkan menolak sejumlah besar uang yang dikirim kepadanya, menggarisbawahi komitmennya terhadap kesetaraan sosial dan ekonomi.

Abu Yusuf (w. 798 M) berdiri sebagai tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam awal. Sebagai kepala ahli hukum untuk Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid, karyanya yang monumental, Kitab al-Kharaj (Kitab Perpajakan), berfungsi sebagai panduan kebijakan komprehensif tentang pendapatan publik dan perpajakan. Abu Yusuf dengan cermat menganalisis tanggung jawab ekonomi negara, strategi mobilisasi pendapatan, administrasi perpajakan, dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pengumpulan pajak. Dia mengusulkan sistem perpajakan yang sistematis dan efisien, secara luar biasa mengantisipasi “kanon perpajakan” yang akan diperkenalkan dalam pemikiran ekonomi Barat berabad-abad kemudian. Secara khusus, dia menganjurkan pajak proporsional atas hasil pertanian (Kharaj) daripada pajak properti tetap, dengan alasan bahwa pendekatan ini akan mendorong budidaya lahan yang lebih besar. Dia juga memperjuangkan kebijakan pajak yang memaafkan yang menguntungkan produsen dan administrasi pajak terpusat untuk mengekang korupsi. Selain itu, Abu Yusuf menekankan alokasi pendapatan pajak untuk infrastruktur sosial-ekonomi dan memprioritaskan “manfaat Ummah” (kesejahteraan publik) dalam semua keputusan manajemen keuangan.

Al-Ghazali (w. 1111 M), seorang polimatik yang kontribusinya meliputi teologi, filsafat, dan mistisisme, juga membuat wawasan ekonomi yang signifikan. Dia mengklasifikasikan ekonomi sebagai ilmu yang secara intrinsik terhubung dengan agama. Filosofi ekonominya berlabuh pada lima fondasi yang diamanatkan Syariah untuk kehidupan individu dan sosial: agama, kehidupan, keluarga, properti, dan akal. Al-Ghazali berfokus secara ekstensif pada Maslahah (utilitas sosial), membedakan antara kebutuhan pokok, kenyamanan, dan kemewahan dalam konsumsi. Dia dengan keras menekankan perilaku etis di pasar, memandang produksi dan pasokan kebutuhan pokok sebagai kewajiban. Dia mengutuk penimbunan dan memuji kerja sama di antara agen ekonomi. Al-Ghazali menganjurkan margin keuntungan moderat, menyarankan sekitar 5-10% dalam kondisi pasar normal, dan sangat menentang penetapan harga yang berlebihan atau eksploitasi. Dia juga menunjukkan pemahaman tentang teori moneter, merumuskan versi hukum Gresham, dan dengan tegas menolak riba. Bagi Al-Ghazali, keadilan, perdamaian, dan stabilitas diproyeksikan sebagai prasyarat penting untuk setiap kemajuan ekonomi. Dia mengartikulasikan peran negara, khususnya melalui institusi Hisbah, dalam memantau perilaku ekonomi dan mengatur pasar untuk mencegah praktik-praktik berbahaya.

Ibn Khaldun (w. 1406 M), seorang polimatik Tunisia, secara luas dianggap sebagai pelopor ekonom modern, dengan beberapa cendekiawan bahkan menjulukinya “bapak ekonomi modern”.Karyanya yang monumental, Muqaddimah (Prolegomena), membahas teori ekonomi dan politik. Ibn Khaldun membayangkan sistem ekonomi yang dibangun di atas lima komponen penting: Syariah, pemerintah, masyarakat, kepemilikan, dan aktivitas ekonomi yang bebas dan adil. Dia mengembangkan teori produksi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi, mengakui manusia sebagai makhluk yang secara inheren produktif, membutuhkan tenaga kerja, pembagian kerja, dan spesialisasi untuk menghasilkan surplus dan mendorong kemakmuran ekonomi. Dia adalah pendukung kuat pasar bebas, menentang intervensi kecuali untuk kesejahteraan orang miskin. Dia mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi secara positif merangsang penawaran dan permintaan, yang pada gilirannya menentukan harga. Analisisnya meluas ke kekuatan makroekonomi seperti pertumbuhan populasi, pengembangan modal manusia, dan kemajuan teknologi.

Pandangan Ibn Khaldun tentang perpajakan dan peran pemerintah sangatlah jauh ke depan. Dia menentang pajak dan tarif yang berlebihan, dengan alasan bahwa hal itu menghambat perdagangan dan produksi. Dia berposisi bahwa negara ideal harus mempertahankan birokrasi, tentara bayaran, dan perpajakan minimum, semata-mata untuk membiayai kegiatan negara yang esensial dan menegakkan hukum dan ketertiban. Secara kritis, dia memprediksi kemerosotan ekonomi di mana negara secara langsung campur tangan dalam perdagangan dan produksi, mengaitkan hal ini dengan inefisiensi birokrasi dan kurangnya motivasi komersial dibandingkan dengan pedagang swasta. Dia berpendapat bahwa meskipun negara harus melaksanakan pekerjaan umum untuk menciptakan lapangan kerja dan kepercayaan, serta membangun infrastruktur untuk mendorong produksi dan perdagangan, keterlibatan langsungnya dalam urusan komersial dan ekonomi akan mengarah pada tirani dan kontraksi ekonomi. Ibn Khaldun juga mengartikulasikan teori nilai tenaga kerja, menggambarkan tenaga kerja sebagai sumber nilai fundamental. Ide-idenya tentang filosofi populasi mendahului Thomas Malthus, dan teorinya tentang asabiyya (kohesi sosial) telah dibandingkan dengan ekonomi Keynesian, sementara wawasannya tentang perpajakan dan insentif ekonomi mengantisipasi ekonomi sisi penawaran (sering disebut sebagai Kurva Khaldun-Laffer).

Kontribusi para cendekiawan Islam klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun menunjukkan perkembangan awal teori-teori ekonomi yang canggih, menantang narasi Eurosentris tentang asal-usul pemikiran ekonomi. Analisis mereka mencakup keuangan publik, mekanisme pasar, nilai, pertumbuhan, dan peran negara, membentuk kumpulan pemikiran yang konsisten di berbagai domain ekonomi dari abad ke-8 hingga ke-14. Warisan intelektual yang kaya ini menggarisbawahi bahwa ekonomi Islam modern bukanlah konstruksi baru-baru ini melainkan berakar kuat dalam tradisi panjang penyelidikan ekonomi.

Selain itu, pemikir klasik seperti Ibn Khaldun mengartikulasikan perspektif yang bernuansa tentang peran ekonomi negara, membedakan antara fungsi esensialnya sebagai fasilitator perdagangan, infrastruktur, dan keadilan, dan dampak merugikannya sebagai aktor ekonomi langsung. Pandangan ke depan ini mengenai campur tangan pemerintah tetap sangat relevan dalam diskusi kontemporer tentang kapitalisme negara dan efisiensi pasar. Perspektif ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan sosial adalah yang terpenting, hal itu harus dicapai melalui kerangka kerja yang memungkinkan dan mekanisme redistributif, seperti Zakat, daripada melalui produksi yang dipimpin negara atau distorsi pasar. Ini memberikan dasar historis untuk perdebatan yang sedang berlangsung mengenai liberalisasi pasar versus intervensi negara di negara-negara mayoritas Muslim.

Tabel 3: Kontribusi Ekonom Islam Klasik

Pemikir Ekonomi Islam Modern dan Kemajuannya

Ekonomi Islam modern muncul pada pertengahan abad ke-20, khususnya dari tahun 1940-an hingga 1970-an, closely intertwined with the practical development of Islamic finance. Disiplin akademik ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan yang dirasakan dari sistem ekonomi konvensional dan aspirasi untuk menerapkan kerangka ekonomi Islam yang komprehensif di negara-negara mayoritas Muslim.

Muhammad Umer Chapra diakui sebagai salah satu pakar terkemuka dalam ekonomi Islam kontemporer. Dia telah menjabat sebagai penasihat di Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari Islamic Development Bank (IDB) dan sebelumnya memegang peran penasihat ekonomi penting di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). Kontribusi utama Chapra meliputi rekonstruksi pemikiran klasik Ibn Khaldun untuk menyediakan kerangka kerja modern untuk pembangunan ekonomi. Dia menulis “The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharīảh,” yang mengartikulasikan bagaimana mengintegrasikan tujuan Syariah ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Karyanya menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Maqasid al-Shariah (tujuan hukum Islam) sebagaimana dijelaskan oleh cendekiawan klasik seperti Al-Shatibi dan pemikir modern seperti Jasser Auda. Model pembangunan Chapra mengemukakan siklus dinamis yang melibatkan interaksi Syariah (S), Kekuatan olitik/Pemerintah (G), Masyarakat (N), Kekayaan/Sumber Daya (W), Keadilan (j), dan Pembangunan (g). Dia menekankan bahwa kesejahteraan sejati melampaui akumulasi kekayaan semata. Integrasi eksplisit Maqasid al-Shariah ke dalam teori pembangunan ekonomi oleh para cendekiawan seperti Chapra merupakan kemajuan yang signifikan. Ini menyediakan kerangka kerja yang kuat dan berorientasi tujuan untuk pembuatan kebijakan yang bergerak melampaui kepatuhan hukum semata. Alih-alih hanya bertanya “Apakah ini diizinkan?”, fokusnya bergeser ke “Apakah kebijakan ini mencapai tujuan Syariah yang lebih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat?”. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan holistik untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan. Kerangka kerja ini adalah alat yang ampuh untuk merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil yang berakar pada etika Islam, namun dapat disesuaikan dengan kompleksitas modern, menunjukkan potensi konvergensi dengan kerangka ekonomi etis lainnya.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dihormati sebagai pelopor dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer, setelah menerima penghargaan bergengsi seperti King Faisal International Prize pada tahun 1982 dan Shah Waliullah Award pada tahun 2003. Seorang penulis produktif dalam bahasa Urdu dan Inggris, gaya analitis namun mudah diaksesnya membuat karyanya sangat berpengaruh, terutama bukunya yang monumental “Banking without Interest,” yang telah diterbitkan lebih dari 30 edisi. Siddiqi dengan cermat merangkum pemikiran ekonomi Muslim dan bahkan menerjemahkan Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Pada tahun 2013, ia mengusulkan lima pergeseran strategis untuk analisis ekonomi: memprioritaskan keluarga daripada pasar sebagai titik awal; menekankan kerja sama di samping persaingan; memberikan peran subsider pada utang; mengecualikan bunga dan instrumen berbunga dari penciptaan uang dan manajemen moneter; dan mengutamakan pemikiran berbasis Maqasid daripada penalaran analogis dalam yurisprudensi ekonomi Islam. Siddiqi menantang gagasan bahwa kemiskinan adalah berkah ilahi, menegaskan bahwa sumber daya materi dimaksudkan untuk perbaikan manusia dan bahwa ketidaksetaraan tetap ada ketika prinsip-prinsip ilahi diabaikan. Dia dengan penuh semangat menganjurkan masyarakat egaliter dan tanpa kelas dengan memastikan akses yang adil terhadap modal dan sumber daya bagi populasi yang terpinggirkan.

Monzer Kahf adalah ekonom Islam modern terkemuka lainnya yang dikenal karena kritiknya terhadap konsep “manusia ekonomi” yang lazim dalam ekonomi konvensional. Dia berpendapat bahwa “manusia ekonomi” konvensional terlalu menuntut (mengasumsikan informasi lengkap), gagal menggambarkan perilaku manusia yang sebenarnya (mengabaikan emosi), mengemukakan pilihan yang tidak konsisten, dan terlalu materialistis. Sebagai tanggapan, Kahf mengusulkan konsep

“Manusia Islam,” seorang individu yang memaksimalkan al-falah (kesuksesan dan kesejahteraan) dengan orientasi pada tujuan duniawi dan akhirat. Individu ini dibimbing oleh prinsip-prinsip Islam, termasuk keyakinan pada Hari Kiamat, pemahaman tentang kekayaan sebagai amanah ilahi, dan kepatuhan pada konsumsi etis. Perkembangan ini, yang mendefinisikan homo islamicus yang berbeda, merupakan kemajuan krusial dalam pemikiran ekonomi Islam. Ini mengusulkan model perilaku normatif yang mendasari seluruh sistem ekonomi Islam, menunjukkan bahwa transformasi etis individu adalah fundamental untuk mencapai tujuan sistemik. Jika agen ekonomi benar-benar mewujudkan persona “manusia Islam”, prinsip-prinsip etis ekonomi Islam, seperti moderasi, keadilan, dan penghindaran Riba, menjadi lebih inheren menguatkan diri. Ini mengurangi ketergantungan pada regulasi eksternal dan mengurangi masalah seperti asimetri informasi dalam pengaturan bagi hasil. Ini menyoroti penekanan mendalam pada pendidikan moral dan pengembangan karakter sebagai komponen integral dari kebijakan ekonomi dalam Islam, menyiratkan bahwa ekonomi yang benar-benar Islami bergantung tidak hanya pada kerangka hukum tetapi pada transformasi masyarakat dari perilaku ekonomi individu.

Kahf mengembangkan teori konsumsi berdasarkan “Pengeluaran Akhir” dan pertimbangan etis, menekankan kepatuhan pada Halal dan Haram serta menghindari pemborosan (israf dan tabzir). Teori produksinya mengaitkan kesalehan individu dengan produktivitasnya, didorong oleh motif pemanfaatan sumber daya alam semesta dan tujuan peningkatan kondisi materi dan moral. Dalam ekonomi makro-moneter, Kahf menggarisbawahi peran Zakat dalam mencapai keadilan sosial-ekonomi dan larangan Riba, menganjurkan al-Qirad (bentuk Mudarabah) sebagai alternatif yang layak untuk sistem berbasis bunga. Dia juga mengartikulasikan peran negara sebagai perencana dan pengawas, bertugas memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meminimalkan disparitas distribusi kekayaan, dan menetapkan peraturan bagi pelaku ekonomi.

Muhammad Baqir al-Sadr, seorang cendekiawan Islam Syiah terkemuka, membuat kontribusi signifikan dengan karyanya yang monumental Iqtisaduna (Ekonomi Kita). Al-Sadr dengan tegas membedakan ekonomi Islam sebagai doktrin yang berakar pada moralitas, keadilan, dan kesejahteraan sosial, yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, berbeda dengan apa yang ia pandang sebagai ekonomi konvensional yang bebas nilai. Ia mengembangkan konsep kepemilikan yang kompleks, mengkategorikannya menjadi bentuk pribadi, negara, publik, dan bersama, menegaskan bahwa kepemilikan pribadi tidak mutlak tetapi terbatas dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia sangat menekankan distribusi kekayaan yang adil, mengkritik kapitalisme karena mendorong konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan memberikan peran krusial kepada negara dalam mengatur distribusi untuk mencapai keseimbangan sosial. Teori produksi Al-Sadr berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat daripada semata-mata memaksimalkan keuntungan, dengan memasukkan pertimbangan moral dan etika. Teori konsumsinya menganjurkan konsumsi berdasarkan “kebutuhan” daripada “keinginan,” melarang pemborosan dan limbah.

Tabel 4: Kontribusi Ekonom Islam Modern

Aplikasi Praktis dan Tantangan dalam Sistem Modern

Prinsip dan teori ekonomi Islam telah menemukan aplikasi praktis yang signifikan, terutama dalam bidang perbankan dan keuangan Islam yang berkembang pesat. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan substansial, dengan lebih dari $500 miliar aset yang dikelola oleh keuangan syariah secara global pada tahun 2008, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan melebihi 10%. Bank-bank syariah telah didirikan di banyak negara, dan bunga secara eksplisit dilarang di negara-negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan.

Perbankan Syariah beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, menyediakan produk dan layanan keuangan tanpa bunga. Alih-alih transaksi berbasis bunga konvensional, bank-bank ini menggunakan mode pembiayaan seperti Mudarabah (bagi hasil) dan Musharakah (usaha patungan) untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Pendekatan ini menyelaraskan pengembalian finansial dengan kinerja ekonomi aktual dan tanggung jawab bersama.

Pasar Modal Syariah juga telah muncul sebagai komponen penting dari lanskap keuangan global. Instrumen seperti Sukuk (obligasi syariah) menawarkan alternatif yang sesuai Syariah untuk obligasi konvensional, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dukungan aset dan bagi hasil. Pengembangan indeks saham syariah lebih lanjut mengintegrasikan investasi yang sesuai Syariah ke dalam pasar keuangan yang lebih luas.

Takaful (Asuransi Syariah) beroperasi pada prinsip saling membantu dan tanggung jawab bersama, di mana pemegang polis berkontribusi pada dana bersama yang memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkan selama kesulitan. Selanjutnya, inisiatif

Pembiayaan Mikro, yang berasal dari dunia Muslim (misalnya, Grameen Bank di Bangladesh), juga berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan Islam.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan unik untuk mengatasi tantangan ekonomi global kontemporer. Mekanisme bagi risikonya yang inheren berkontribusi pada peningkatan ketahanan dan stabilitas keuangan, terutama selama krisis ekonomi, karena kerugian didistribusikan daripada terkonsentrasi. Untuk Pengentasan Kemiskinan, Zakat dan Wakaf berfungsi sebagai mekanisme terlembaga yang secara signifikan berkontribusi pada pembangunan manusia dan memberikan bantuan kemanusiaan. Penekanan pada Konservasi Lingkungan juga patut dicatat, dengan keuangan Islam mempromosikan inisiatif seperti sukuk hijau dan wakaf untuk mendukung proyek reboisasi dan konservasi air. Pada akhirnya, sistem ini memprioritaskan Keadilan Sosial dan distribusi kekayaan yang adil daripada sekadar akumulasi kekayaan, bertujuan untuk masyarakat yang lebih seimbang dan penuh kasih.

Meskipun aplikasi ini menjanjikan, ekonomi Islam menghadapi beberapa Tantangan dalam integrasinya ke dalam sistem global arus utama. Hambatan signifikan adalah Kurangnya Regulasi Global yang Terstandardisasi. Tidak adanya kerangka regulasi global yang seragam untuk keuangan Islam menghambat pertumbuhannya dan integrasi yang mulus ke dalam sistem keuangan konvensional. Berbagai interpretasi prinsip-prinsip Syariah di berbagai yurisdiksi semakin memperumit transaksi dan investasi lintas batas. Fragmentasi regulasi ini merupakan hambatan kritis bagi integrasi global. Perbedaan ini menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan, pengurangan investasi lintas batas, dan laju adopsi yang lebih lambat dibandingkan dengan keuangan konvensional, yang diuntungkan dari standar global yang lebih harmonis. Agar ekonomi Islam mencapai potensi transformatifnya dalam skala global, mengatasi perbedaan regulasi dan interpretasi ini sangat penting, memerlukan upaya kolaboratif di antara badan-badan internasional, regulator nasional, dan cendekiawan Islam untuk menetapkan kerangka kerja dan interpretasi umum. Selain itu, Kesalahpahaman dan Kesadaran Terbatas seputar ekonomi Islam menjadi penghalang bagi adopsi luasnya.

Adaptasi terhadap Instrumen Keuangan Modern juga memerlukan inovasi berkelanjutan dan keahlian khusus untuk memastikan bahwa transaksi kontemporer yang kompleks tetap sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kritik yang menonjol, yang diartikulasikan oleh para cendekiawan seperti Timur Kuran, menyoroti potensi “Dilema Bentuk vs. Substansi” dalam keuangan Islam. Kuran berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam yang diusulkan, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh beberapa ekonom Islam kontemporer, bergantung pada asumsi yang tidak realistis, proposal yang kontradiktif, dan inferensi yang salah. Dia secara khusus berpendapat bahwa norma perilaku, meskipun ideal, ambigu dan sulit dicapai dalam masyarakat yang besar dan kompleks. Dia juga menyarankan bahwa skema Zakat tradisional mungkin terlalu restriktif untuk ekonomi modern dan bahkan dapat menyebabkan perpajakan regresif. Yang paling penting, Kuran menunjukkan bahwa larangan bunga dapat menyebabkan masalah “bentuk-atas-substansi”, di mana bank-bank syariah mungkin melegitimasi bentuk-bentuk bunga tidak langsung melalui celah hukum, sehingga mereplikasi struktur keuangan konvensional tanpa sepenuhnya mewujudkan semangat bagi risiko dan keadilan etis. Kritik ini menggarisbawahi ketegangan yang sedang berlangsung antara cita-cita aspiratif ekonomi Islam dan realitas praktis implementasi. Meskipun keuangan Islam telah berhasil mengembangkan instrumen yang sesuai Syariah untuk menghindari bunga eksplisit, tantangannya terletak pada memastikan instrumen ini benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip etika yang mendasarinya daripada hanya berfungsi sebagai fasad legalistik. Debat internal dalam ekonomi Islam ini memerlukan kewaspadaan berkelanjutan oleh dewan Syariah dan regulator untuk menjaga keaslian, karena integritas sistem tidak hanya bergantung pada kepatuhan hukum tetapi pada komitmen yang lebih dalam terhadap tujuan etika (Maqasid al-Shariah) yang mendasari larangannya.

Ketegangan antara teori ideal dan aplikasi praktis ini telah menyebabkan pembagian dalam disiplin ilmu antara aliran “berorientasi aspirasi”, yang memperjuangkan visi ideal ekonomi Islam, dan aliran “berorientasi realitas”, yang memprioritaskan kepraktisan dan tantangan realitas ekonomi.

Tabel 5: Instrumen Keuangan Islam dan Padanan Konvensionalnya

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam menyajikan dirinya sebagai sistem yang komprehensif, didorong secara etis, yang didedikasikan untuk mencapai kesejahteraan holistik dan keadilan sosial. Fondasinya tertanam kuat dalam bimbingan ilahi, didukung oleh sejarah intelektual yang kaya yang membentang lebih dari satu milenium. Laporan ini telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip inti seperti keunggulan hukum ilahi, perbedaan antara Halal dan Haram, moderasi, kebebasan ekonomi dalam batas-batas etika, dan keadilan yang utama, secara kolektif membentuk paradigma ekonomi yang unik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya konstruksi teoritis tetapi dioperasionalkan melalui konsep-konsep seperti larangan Riba, Zakat wajib, penghindaran Gharar dan Maysir, dan penekanan pada mekanisme bagi risiko seperti Mudarabah dan Musharakah, di samping peran institusional Wakaf.

Kontribusi historis para cendekiawan klasik seperti Abu Dharr al-Ghifari, Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun mengungkapkan wawasan ekonomi yang canggih yang mendahului banyak teori Barat, membangun warisan intelektual yang mendalam. Ekonom Islam modern, termasuk Muhammad Umer Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Muhammad Baqir al-Sadr, telah membangun warisan ini, memajukan teori-teori yang mengatasi tantangan kontemporer. Karya mereka, khususnya integrasi Maqasid al-Shariah dan pengembangan konsep “Manusia Islam”, menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk pembuatan kebijakan dan perilaku individu yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Evolusi pemikiran ekonomi Islam, dari ahli hukum klasik hingga ekonom modern, dicirikan oleh interaksi berkelanjutan antara cita-cita teoritis yang berasal dari wahyu dan aplikasi praktisnya dalam realitas ekonomi yang beragam dan berkembang. Negosiasi yang sedang berlangsung ini adalah mesin penggerak perkembangannya. Tantangan yang dihadapi, seperti dilema “bentuk vs. substansi” dalam keuangan Islam dan kurangnya regulasi global yang terstandardisasi, tidak menunjukkan cacat fundamental tetapi lebih mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam menerjemahkan sistem yang sarat nilai ke dalam pasar global yang kompetitif. Tantangan-tantangan ini memerlukan inovasi berkelanjutan dalam instrumen keuangan dan kerangka kebijakan, didorong oleh kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan ini. Keberhasilan dan integritas keuangan Islam bergantung pada kemampuan para cendekiawan dan praktisi untuk menjaga keaslian etika sistem sambil memastikan kelayakan praktis dan daya saingnya dalam ekonomi global.

Jalan ke depan bagi ekonomi Islam melibatkan upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara cita-cita aspiratifnya dan realitas praktis implementasi. Maqasid al-Shariah akan terus berfungsi sebagai kerangka panduan krusial untuk inovasi dan adaptasi, memungkinkan sistem untuk merespons secara fleksibel terhadap kompleksitas ekonomi baru sambil tetap setia pada inti etisnya. Selanjutnya, keharusan untuk regulasi global yang terstandardisasi dan peningkatan kesadaran sangat penting untuk mendorong integrasi global yang lebih luas dan mengatasi hambatan yang ada.

Sebagai kesimpulan, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menarik untuk mengatasi banyak tantangan global kontemporer. Penekanannya pada ketahanan finansial melalui bagi risiko, mekanisme terlembaganya untuk pengentasan kemiskinan melalui Zakat dan Wakaf, dan komitmen inherennya terhadap keadilan sosial dan konservasi lingkungan memposisikannya sebagai kekuatan transformatif potensial. Resonansinya dengan kerangka ekonomi holistik lainnya, seperti “Donut Economics,” lebih lanjut menggarisbawahi potensinya untuk daya tarik yang lebih luas dan kapasitasnya untuk berkontribusi pada masa depan global yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan, yang bermanfaat tidak hanya bagi komunitas Muslim tetapi juga bagi semua anggota masyarakat.

Daftar Pustaka :

1. Islamic Economics: A Historical Perspective – Number Analytics, diakses Agustus 3, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/islamic-economics-historical-perspective
2. Islamic Economic System: 6 Key Principles & Characteristics, diakses Agustus 3, 2025, https://aims.education/study-online/islamic-economic-system/
3. Economic Thought of al-Ghazali. – Munich Personal RePEc Archive, diakses Agustus 3, 2025, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/53465/
4. Why Islamic Economics Is a Game Changer in the Modern Era, diakses Agustus 3, 2025, https://iaei.or.id/en/news-and-articles/articles/why-islamic-economics
5. On the Notion of Economic Justice in Contemporary Islamic Thought | International Journal of Middle East Studies – Cambridge University Press, diakses Agustus 3, 2025, https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/on-the-notion-of-economic-justice-in-contemporary-islamic-thought/F4685949B858FE5DF041B209FE23B2CF
6. ISLAMIC ECONOMICS SYSTEM: FROM PRINCIPLES TO …, diakses Agustus 3, 2025, https://www.ukm.my/ekonis/wp-content/uploads/2021/02/ISLAMIC-ECONOMICS-SYSTEM-FROM-PRINCIPLES-TO-MICROECONOMICS.pdf
7. Principles of Islamic economics | Islamic World Class Notes | Fiveable, diakses Agustus 3, 2025, https://library.fiveable.me/the-islamic-world/unit-9/principles-islamic-economics/study-guide/iTHLybCB7ugc2bQ1
8. What Is Riba in Islam, and Why Is It Forbidden?, diakses Agustus 3, 2025, https://www.education.gov.au/system/files/2023-09/AUA_inter_tranche6a_133%20Dr%20Quazi%20Mamun%20Attachment.pdf
9. Navigating the Prohibition of Ribā in the Modern Islamic World, diakses Agustus 3, 2025, https://islamiclaw.blog/2025/01/14/navigating-the-prohibition-of-riba-in-the-modern-islamic-world/
10. The Case of Islamic Banking in Pakistan, diakses Agustus 3, 2025, https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10400.5/17632/1/DM-SR-2018.pdf
11. Zakat: The Basic Rules for One of the Five Pillars of Islam – Investopedia, diakses Agustus 3, 2025, https://www.investopedia.com/terms/z/zakat.asp
12. Mudaraba | Practical Law – Thomson Reuters, diakses Agustus 3, 2025, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-500-6963?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
13. The Basic Guide to Mudarabah – Funding Souq, diakses Agustus 3, 2025, https://fundingsouq.com/ae/en/blog/the-basic-guide-to-mudarabah/
14. Waqf in Islamic Economics and Finance: An Instrument for Socioeconomic – Routledge, diakses Agustus 3, 2025, https://www.routledge.com/Waqf-in-Islamic-Economics-and-Finance-An-Instrument-for-Socioeconomic-Welfare/Ayub-Khan-Ismail/p/book/9781032762050
15. Islamic economic thought – Institute of Islamic Banking and Insurance, diakses Agustus 3, 2025, https://islamic-banking.com/islamic-economic-thought/
16. journal.iaisyaichona.ac.id, diakses Agustus 3, 2025, https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/jeir/article/download/127/133/649#:~:text=Abu%20Yusuf%20provided%20the%20legal,required%20clear%20and%20practical%20guidance.
17. ABU YUSUF’S CONTRIBUTION TO THE THEORY OF PUBLIC FINANCE – CORE, diakses Agustus 3, 2025, https://core.ac.uk/download/pdf/144512270.pdf
18. THE CONTRIBUTION OF ABU YUSUF’S THOUGHT: ISLAMIC ECONOMIC LAW RENEWAL IN THE PUBLIC FINANCE – Rumah Jurnal IAIN Bone, diakses Agustus 3, 2025, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/download/660/pdf
19. View of Ethical Teachings of Abu Hamid Al-Ghazali: Economics of …, diakses Agustus 3, 2025, https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/1242/470
20. The concept of economic thought Ibn Khaldun – Munich Personal …, diakses Agustus 3, 2025, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87143/1/MPRA_paper_87143.pdf
21. The Economic Theory of Ibn Khaldun and the Rise and Fall of Nations – Muslim Heritage, diakses Agustus 3, 2025, https://muslimheritage.com/uploads/The%20Economic%20Theory%20of%20Ibn%20Khaldun.pdf
22. Ibn Khaldun’s Legacy: Inspiring the Modern Economy – Islamonweb, diakses Agustus 3, 2025, https://en.islamonweb.net/ibn-khalduns-legacy-inspiring-the-modern-economy
23. Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons – J-Stage, diakses Agustus 3, 2025, https://www.jstage.jst.go.jp/article/asafas/11/2/11_114/_article
24. Maqashid Al Shariah in Economic Development … – Journal UII, diakses Agustus 3, 2025, https://journal.uii.ac.id/Millah/article/download/19806/14260/76643
25. Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra’s Thoughts | Millah: Journal of Religious Studies, diakses Agustus 3, 2025, https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/19806
26. Works of Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi – Islamic Economics …, diakses Agustus 3, 2025, https://islamiceconomicsproject.com/2023/03/08/nejatullah-siddiqi/
27. Mohammad Nejatullah Siddiqi – Islamic Horizons, diakses Agustus 3, 2025, https://islamichorizons.net/mohammad-nejatullah-siddiqi/
28. Remembering Indian Economist Dr. Nejatullah Siddiqi, the Father of Islamic Banking, diakses Agustus 3, 2025, https://www.newageislam.com/islamic-personalities/dr-mohammad-ghitreef-new-age-islam/remembering-indian-economist-dr-nejatullah-siddiqi-father-islamic-banking/d/128507
29. Development Of Monzer Kahf’s Islamic Consumption Theory And Ethics – Ejournal UPNVJ, diakses Agustus 3, 2025, https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/8868/3478
30. Asist Proceedings Template – Word, diakses Agustus 3, 2025, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/SAJGIBE/article/download/4075/2978/
31. An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (late) Muhammad Baqir al-Sadr, diakses Agustus 3, 2025, https://www.icit-digital.org/articles/an-islamic-perspective-of-political-economy-the-views-of-late-muhammad-baqir-al-sadr
32. Baqir al-Sadr on Capitalist Economy – Shah-i-Hamadan Institute of Islamic Studies, University of Kashmir, diakses Agustus 3, 2025, https://islamicstudies.uok.edu.in/Files/36892408-1fed-4431-9848-0761b9e02587/Journal/ef108da0-6560-4218-8f2c-4c8a0aad1bbb.pdf
33. The Economic System in Contemporary Islamic … – DukeSpace, diakses Agustus 3, 2025, https://dukespace.lib.duke.edu/server/api/core/bitstreams/b7802e80-52b9-4864-b4b2-1761c23aad74/content
34. al-takaful al-ijtima’i and islamic socialism, diakses Agustus 3, 2025, https://repository.globethics.net/bitstream/handle/20.500.12424/222759/Al_Takaful_Al_Ijtimai_and_Islamic_Socialism.pdf?sequence=1&isAllowed=y
35. Hazrat Abu Dharr Al Ghifari – Islamic Blessings, diakses Agustus 3, 2025, http://islamicblessings.com/upload/Hazrat%20Abu%20Dharr%20Al%20Ghifari.pdf