Tentang IMF dan Bank Dunia Dalam Pembangunan Indonesia

International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia), meskipun memiliki mandat yang berbeda, telah memainkan peran komplementer yang krusial. IMF berfokus pada stabilitas makroekonomi dan intervensi krisis, terutama terlihat selama Krisis Keuangan Asia 1997-1998, di mana intervensinya memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan namun juga memicu perdebatan sengit mengenai kondisionalitas dan dampaknya terhadap otonomi kebijakan nasional. Sementara itu, Bank Dunia telah menjadi mitra jangka panjang dalam agenda pembangunan Indonesia, mencakup pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan modal manusia, dan keberlanjutan lingkungan.

Keterlibatan kedua institusi ini di Indonesia telah berevolusi secara signifikan. Dari peran sebagai pemberi bantuan darurat dan resep pembangunan pasca-krisis, hubungan ini kini berkembang menjadi kemitraan yang lebih kolaboratif dan strategis, seiring dengan peningkatan status ekonomi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dan perannya yang semakin menonjol di kancah global. Meskipun kontribusi mereka terhadap pembangunan Indonesia tidak dapat disangkal, laporan ini juga menyoroti kritik dan tantangan yang terus-menerus muncul, khususnya terkait dengan isu otonomi kebijakan dan kesesuaian solusi eksternal dengan konteks domestik. Laporan ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk mengoptimalkan kolaborasi di masa depan, menekankan pentingnya ketahanan domestik dan kemitraan yang adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan global.

Konteks Hubungan Indonesia dengan Institusi Keuangan Internasional

International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (WBG), yang umumnya dikenal sebagai Bank Dunia, adalah pilar utama arsitektur keuangan global yang dibentuk pasca-Perang Dunia II. Kedua institusi ini didirikan pada Juli 1944 dalam konferensi internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Tujuan utama pembentukan mereka adalah untuk menciptakan kerangka kerja kerja sama ekonomi yang bertujuan membangun ekonomi global yang lebih stabil dan sejahtera, khususnya untuk mencegah devaluasi mata uang kompetitif yang berkontribusi pada Depresi Besar tahun 1930-an.

Meskipun lahir dari tujuan bersama untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggota , IMF dan Bank Dunia memiliki mandat yang berbeda namun saling melengkapi. Mandat utama IMF adalah mempromosikan stabilitas makroekonomi dan keuangan global. Institusi ini memberikan saran kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. Secara khusus, IMF menyediakan pinjaman jangka pendek dan menengah untuk membantu negara-negara yang mengalami masalah neraca pembayaran dan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran internasional. Pendanaan pinjaman IMF sebagian besar berasal dari kontribusi kuota dari negara-negara anggotanya. Staf IMF sebagian besar adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan makroekonomi dan keuangan.

Di sisi lain, mandat utama Bank Dunia adalah mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan. Ini dilakukan melalui penyediaan dukungan teknis dan finansial untuk membantu negara-negara mengimplementasikan reformasi atau proyek-proyek spesifik, seperti pembangunan sekolah, penyediaan air dan listrik, penanggulangan penyakit, dan perlindungan lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya bersifat jangka panjang dan didanai oleh kontribusi negara anggota serta penerbitan obligasi.Staf Bank Dunia seringkali merupakan spesialis dalam isu-isu tertentu, seperti iklim, atau sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan.

Pembentukan IMF dan Bank Dunia pasca-Perang Dunia II tidak hanya berfokus pada rekonstruksi segera tetapi juga pada penciptaan tatanan ekonomi global yang stabil. Mandat mereka yang berbeda—IMF untuk stabilitas jangka pendek dan Bank Dunia untuk pembangunan jangka panjang—menunjukkan pembagian kerja yang disengaja. Ini mencerminkan keyakinan mendasar bahwa stabilitas makroekonomi adalah prasyarat untuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, dan sebaliknya, menunjukkan pendekatan sistemik terhadap kesehatan ekonomi global. Sifat komplementer mereka juga berarti bahwa isu-isu kompleks seperti keberlanjutan utang memerlukan analisis bersama , yang menyoroti pengakuan yang melekat akan keterkaitan dalam arsitektur keuangan global. Kehadiran gabungan mereka di negara seperti Indonesia menandakan pengaruh eksternal yang komprehensif, meskipun terkadang intrusif, pada kebijakan makro-keuangan dan strategi pembangunan sektoral.

Evolusi Ekonomi Indonesia dan Keterlibatannya dengan Institusi Keuangan Internasional (IFIs)

Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli, telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Negara ini telah mencapai kemajuan signifikan dalam pengurangan kemiskinan, memangkas tingkat kemiskinan lebih dari separuh sejak 1999, menjadi di bawah 10% pada 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda.

Indonesia saat ini sedang mengejar rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun (2005-2025), yang dibagi menjadi rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMN). Rencana saat ini, yang merupakan fase terakhir dari visi 20 tahun, bertujuan untuk lebih memperkuat ekonomi Indonesia dengan meningkatkan modal manusia dan daya saing di pasar global. Pada Juli 2023, Indonesia berhasil kembali meraih status negara berpendapatan menengah ke atas setelah sempat turun pada tahun 2020 akibat dampak COVID-19 terhadap perekonomian.

Selain itu, Indonesia telah menunjukkan peran kepemimpinan yang semakin menonjol di kancah global. Negara ini berhasil memegang Presidensi G20 pada November 2022 dan Keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan kapasitas Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dan strategis dalam bekerja sama dengan negara-negara maju untuk mencapai pembangunan pasca-pandemi yang berkelanjutan, serta kemampuannya dalam mewakili kepentingan negara-negara berkembang.

Perjalanan ekonomi Indonesia, dari negara yang dilanda krisis pada tahun 1998  menjadi negara berpendapatan menengah ke atas  dan pemimpin di forum G20/ASEAN  menunjukkan pergeseran signifikan dalam kedudukan globalnya. Bantuan Bank Dunia, yang telah berkembang menjadi “sistem dukungan kolaboratif untuk agenda kebijakan dengan kontrol dan panduan domestik yang signifikan” sejak tahun 2004 , secara langsung mencerminkan kematangan ini. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang peningkatan otonomi kebijakan dan dinamika kemitraan yang lebih setara, menjauh dari “kondisionalitas” yang sering dikaitkan dengan pinjaman krisis. Hubungan dengan IMF dan Bank Dunia tidak lagi semata-mata tentang bantuan darurat atau resep pembangunan dari atas ke bawah, tetapi semakin menjadi tentang kolaborasi strategis dalam tantangan global bersama seperti perubahan iklim  dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

International Monetary Fund (IMF): Mandat, Fungsi, dan Keterlibatan di Indonesia

International Monetary Fund (IMF) memiliki tiga misi inti yang saling terkait untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kemakmuran bagi 191 negara anggotanya. Misi-misi ini adalah: mendorong kerja sama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta mencegah kebijakan yang dapat merugikan kemakmuran. Untuk mencapai tujuan ini, IMF menjalankan tiga fungsi kritis:

Pertama, Pengawasan Ekonomi Global (Surveillance). IMF secara aktif memantau perkembangan ekonomi dan keuangan di negara-negara anggotanya dan memberikan nasihat kebijakan yang relevan. Fungsi ini melibatkan pemeriksaan kebijakan ekonomi negara-negara yang memiliki perjanjian pinjaman dengan IMF untuk menentukan apakah kekurangan modal disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan yang tidak tepat. Perhatian khusus IMF adalah mencegah krisis keuangan menyebar dan mengancam sistem keuangan dan mata uang global secara keseluruhan, seperti yang terjadi di Meksiko pada tahun 1982, Brasil pada tahun 1987, krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dan krisis keuangan Rusia pada tahun 1998.

Kedua, Bantuan Keuangan (Financial Assistance). IMF menyediakan pinjaman dan bantuan keuangan lainnya kepada negara-negara anggota yang menghadapi masalah neraca pembayaran. Pinjaman ini umumnya bersifat jangka pendek dan menengah, bertujuan untuk membantu negara-negara memenuhi kewajiban pembayaran internasional mereka. Dana untuk pinjaman ini sebagian besar berasal dari kontribusi kuota yang diberikan oleh negara-negara anggotanya.

Ketiga, Pengembangan Kapasitas (Capacity Development). IMF menawarkan bantuan teknis dan pelatihan kepada pejabat pemerintah di negara-negara anggota. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membantu negara-negara memperkuat institusi ekonomi mereka, meningkatkan kualitas statistik, serta membangun kapasitas di berbagai bidang seperti perpajakan dan administrasi, pengelolaan pengeluaran, kebijakan moneter dan nilai tukar, dan kebijakan sektor keuangan.

Peran IMF secara fundamental berubah setelah tahun 1971 dengan adopsi nilai tukar mengambang. Pergeseran ini, dari sistem nilai tukar tetap ke nilai tukar mengambang, berarti fokus IMF bergeser dari mempertahankan paritas mata uang menjadi mencegah krisis keuangan dengan mengamati kebijakan ekonomi. Perubahan ini menyiratkan peran yang lebih reaktif, bukan murni proaktif, dalam pencegahan krisis, seringkali melakukan intervensi ketika kelemahan sudah terlihat. Penekanan pada “kondisionalitas”  untuk pinjaman muncul langsung dari pergeseran ini, karena IMF berusaha memastikan perubahan kebijakan yang mengatasi masalah mendasar. Oleh karena itu, efektivitas IMF sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota untuk menerapkan reformasi struktural yang seringkali tidak populer, yang dapat menyebabkan potensi gesekan dan kritik.

Peran IMF dalam Krisis Moneter Asia 1997-1998 di Indonesia

Krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998 menjadi salah satu periode paling menantang dalam sejarah ekonomi Indonesia, yang memaksa negara ini untuk mencari bantuan dari IMF.

Kondisi Ekonomi Indonesia Pra-Krisis dan Pemicu Krisis

Selama beberapa dekade sebelum krisis, Indonesia telah mencatat pembangunan ekonomi yang pesat. Sejak tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun, yang secara signifikan meningkatkan PDB per kapita dan secara drastis menurunkan angka kemiskinan. Struktur ekonomi telah terdiversifikasi, mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan mengembangkan basis manufaktur berorientasi ekspor yang didukung oleh sektor swasta yang dinamis, tabungan domestik yang tinggi, dan arus masuk investasi asing langsung (FDI) yang besar. Keseimbangan makroekonomi juga terjaga dengan baik: anggaran berimbang, inflasi terkendali pada tingkat yang relatif rendah, defisit transaksi berjalan yang moderat, dan cadangan internasional yang nyaman.

Namun, di balik kinerja makroekonomi yang kuat ini, terdapat sejumlah kelemahan mendasar yang membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal yang merugikan. Kekakuan struktural akibat regulasi dalam perdagangan domestik dan monopoli impor menghambat efisiensi dan daya saing. Pada saat yang sama, stabilitas relatif rupiah selama sebagian besar tahun 1990-an, ditambah dengan tingkat pengembalian investasi domestik yang tinggi, mendorong dan memfasilitasi tingkat pinjaman luar negeri yang tinggi, di mana sebagian besar merupakan utang jangka pendek swasta yang tidak dilindungi nilai. Pada akhir Desember 1997, utang luar negeri Indonesia mencapai $140 miliar (sekitar dua pertiga PDB), dengan $20 miliar di antaranya adalah utang jangka pendek.⁶ Ekspansi pesat sistem keuangan sejak akhir 1980-an juga menyebabkan sejumlah bank memiliki sejumlah besar kredit macet, menekan likuiditas mereka dan, dalam beberapa kasus, merusak kelangsungan finansial mereka.

Pemicu krisis adalah gejolak mata uang regional yang menyebabkan depresiasi rupiah yang mengkhawatirkan. Dari pertengahan Juli 1997 hingga awal Januari 1998, depresiasi kumulatif rupiah mencapai 70%, dengan lebih dari separuh penurunan ini terjadi sejak akhir November. Indeks bursa saham Jakarta juga anjlok 50%. Depresiasi besar rupiah ini tampaknya tidak berasal dari ketidakseimbangan makroekonomi yang mendasarinya, melainkan mencerminkan hilangnya kepercayaan yang parah terhadap mata uang, sektor keuangan, dan ekonomi secara keseluruhan. Rupiah jatuh dari Rp2.450 menjadi Rp4.000 per dolar AS antara Juli dan Oktober 1997, dan lebih lanjut menjadi lebih dari Rp14.800 pada Januari 1998.

Dampak awal krisis sangat parah. Depresiasi rupiah yang luar biasa menyebabkan peningkatan besar dalam biaya layanan utang rupiah bagi bank dan korporasi yang meminjam dari luar negeri tanpa lindung nilai. Selain itu, karena depresiasi mata uang memicu kenaikan suku bunga domestik yang substansial, beban pembayaran dan penagihan pinjaman mata uang domestik juga meningkat, semakin menekan posisi korporasi dan lembaga keuangan, terutama yang sudah lemah. Proses ini menjadi siklus yang saling menguatkan: tekanan yang meningkat pada perusahaan memperkuat ketidakpastian investor dan mendorong pelarian modal, sehingga mengintensifkan tekanan pada nilai tukar dan suku bunga domestik. Krisis ini juga menyebabkan pengangguran massal dan harga pangan yang melambung tinggi.

Kinerja ekonomi Indonesia pra-krisis secara nominal terlihat kuat, dengan pertumbuhan yang solid, anggaran yang berimbang, inflasi yang rendah, dan ekonomi yang terdiversifikasi. Namun, negara ini justru terpukul sangat parah oleh krisis. Hal ini menunjukkan bahwa indikator makroekonomi utama dapat menutupi kerentanan struktural yang mendasarinya, terutama di sektor keuangan (kredit macet) dan manajemen utang korporasi (utang jangka pendek tidak dilindungi nilai). “Hilangnya kepercayaan yang parah” ⁶ menjadi pendorong utama krisis, menunjukkan bahwa sentimen pasar, yang seringkali dapat bersifat irasional atau didorong oleh perilaku kawanan, dapat mengesampingkan kekuatan ekonomi fundamental. Konsep “moral hazard” , di mana pemerintah dianggap bersedia menanggung atau melindungi perusahaan swasta yang menghadapi kondisi sulit, menyebabkan investasi atau pinjaman berlebihan, semakin menjelaskan kerentanan ini. Ini berarti bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kehati-hatian fiskal dan moneter, tetapi juga pada kerangka peraturan yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik, dan pengelolaan arus modal yang efektif, terutama yang bersifat spekulatif jangka pendek. Krisis ini mengungkap batas-batas “ekonomi yang kuat” ketika kepercayaan menguap.

Intervensi IMF: Paket Bantuan dan Syarat-Syarat (Letter of Intent)

Menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk, pemerintah Indonesia meminta pinjaman dari IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya. Permintaan ini menghasilkan penandatanganan beberapa Letter of Intent (LoI) atau Surat Niat, yang merinci kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari persyaratan bantuan keuangan IMF. LoI pertama ditandatangani pada 31 Oktober 1997 , diikuti oleh yang kedua pada 15 Januari 1998, dan yang ketiga pada April 1998.

Tabel 1: Ringkasan Kebijakan dan Syarat IMF untuk Indonesia (Krisis 1998)

Kondisi yang diberlakukan oleh IMF sangat luas, mencakup reformasi makroekonomi, keuangan, dan struktural. Sumber penelitian secara eksplisit menyatakan bahwa “solusi yang diberikan oleh IMF tidak dapat diterapkan secara menyeluruh di negara seperti Indonesia, tetapi sebelumnya telah digunakan untuk membantu masalah di Amerika Selatan”. Hal ini menunjukkan pendekatan “satu ukuran untuk semua” yang dikritik karena gagal memperhitungkan konteks sosial-politik dan ekonomi unik Indonesia. “Dampak merugikan” dan “hilangnya kohesi kebijakan, antara IMF dan otoritas Indonesia, dan di antara otoritas itu sendiri”  semakin menyoroti hal ini. Misalnya, pengurangan subsidi  atau kenaikan suku bunga hingga 70%  memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang parah, berkontribusi pada ketidakpuasan publik dan kerusuhan.

Dampak Jangka Pendek dan Panjang Kebijakan IMF terhadap Ekonomi Indonesia

Intervensi IMF pada krisis 1998 di Indonesia menghasilkan dampak yang kompleks, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, meskipun ada upaya stabilisasi, volatilitas rupiah terus berlanjut, meskipun ada tanda-tanda penguatan. Terdapat beberapa perkembangan positif seperti penurunan harga pangan, stabilisasi tingkat harga secara keseluruhan, dan keuntungan di pasar saham. Inflasi juga mereda, diperkirakan akan terkendali dalam 80% untuk tahun 1998 dan turun menjadi 10% pada tahun 1999.Penurunan

output untuk tahun 1998 diproyeksikan sebesar 15%, dengan pertumbuhan positif moderat diharapkan pada pertengahan 1999, dan beberapa sektor bahkan menunjukkan tanda-tanda pemulihan awal. Surplus transaksi berjalan eksternal juga berada di atas target program karena permintaan impor yang lebih lemah dari perkiraan. Pengelolaan BULOG yang cermat membantu menstabilkan situasi beras dan meningkatkan prospek output dan harga secara keseluruhan, dengan subsidi beras berkualitas rendah akan disediakan secara eksplisit melalui anggaran.

Namun, di sisi lain, perjanjian dengan IMF secara umum dinilai memiliki “dampak merugikan” pada ekonomi Indonesia karena solusi yang diberikan tidak berlaku secara universal untuk konteks Indonesia. Kenaikan suku bunga yang drastis hingga 70% membatasi ketersediaan kredit untuk sektor korporasi. Krisis ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik secara luas, yang berkontribusi pada kerusuhan Mei 1998  dan pada akhirnya berujung pada jatuhnya rezim Soeharto.

Dalam jangka panjang, Letter of Intent (LoI) yang disepakati menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi pemerintah, terutama di sektor keuangan. Indonesia dipaksa untuk melakukan perubahan relevan pada regulasi yang berorientasi pasar dan memprivatisasi sejumlah sektor ekonomi. Krisis dan intervensi IMF juga menyebabkan kompromi pada otonomi kebijakan Indonesia, di mana negara harus menerima pengaruh eksternal atas keputusan ekonomi kunci. Beberapa analisis menunjukkan bahwa kebijakan dan persyaratan IMF, meskipun bertujuan membantu mengatasi krisis keuangan, seringkali memperburuk kondisi negara-negara dalam krisis. Meskipun demikian, IMF terus memainkan peran dalam menciptakan stabilitas ekonomi global.

Meskipun beberapa indikator makroekonomi seperti inflasi dan stabilisasi rupiah menunjukkan tanda-tanda perbaikan pasca-intervensi IMF , biaya sosial dan politiknya sangat besar, yang tercermin dalam kerusuhan dan jatuhnya Soeharto. “Dampak merugikan”  dan “kompromi otonomi kebijakan”  menyoroti pertukaran penting antara stabilisasi keuangan segera dan kedaulatan jangka panjang serta kesejahteraan sosial. Kritik terhadap “suku bunga yang terlalu tinggi, kebijakan fiskal yang terlalu ketat, dan kondisionalitas struktural yang terlalu ketat”  merupakan poin signifikan, meskipun kemudian ada modifikasi dalam pandangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun resep teknis IMF mungkin secara ekonomi sehat secara terpisah, implikasi politik dan sosialnya di negara berkembang yang dilanda krisis bisa sangat merusak, menyebabkan hilangnya kohesi kebijakan. Krisis 1998 secara fundamental membentuk kembali pendekatan Indonesia terhadap tata kelola ekonomi, mendorong penekanan yang lebih kuat pada ketahanan domestik dan sikap yang lebih hati-hati terhadap kondisionalitas eksternal, meskipun mengakui perlunya dukungan eksternal dalam keadaan ekstrem. Pengalaman tersebut menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan pemulihan ekonomi dengan kedaulatan nasional dan stabilitas sosial.

Kritik dan Kontroversi Terhadap Peran IMF dalam Penanganan Krisis

Krisis Asia 1997-1998 memicu munculnya literatur yang luas, sebagian besar bersifat kritis terhadap peran IMF. Kritik utama yang dialamatkan kepada IMF meliputi penerapan suku bunga yang terlalu tinggi, kebijakan fiskal yang terlalu ketat, dan kondisionalitas struktural yang dianggap terlalu ketat. Resep kebijakan awal IMF mengasumsikan pemulihan cepat kepercayaan pasar, namun hal ini tidak tercapai, dan perselisihan publik mengenai elemen-elemen kebijakan justru merusak kepercayaan.

Salah satu poin kritik signifikan adalah bahwa solusi yang diberikan oleh IMF tidak berlaku secara universal untuk konteks unik Indonesia, karena solusi tersebut sebelumnya telah digunakan untuk membantu masalah di Amerika Selatan. Sebagai contoh, pengurangan subsidi, yang merupakan salah satu syarat IMF, dianggap tidak cocok untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan dan persyaratan IMF seringkali memperburuk kondisi negara-negara dalam krisis. Krisis di Indonesia, yang jauh lebih parah daripada di negara-negara tetangga Asia lainnya meskipun telah mengalami pertumbuhan kuat selama beberapa dekade dan memiliki tim pembuat kebijakan yang berpengalaman, menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran dan efektivitas intervensi IMF. IMF juga dikritik karena dugaan dukungan terhadap kediktatoran dan sifat kondisionalitas pinjamannya. Lebih lanjut, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa keluarga dan rekan-rekan Soeharto terhindar dari persyaratan reformasi IMF yang paling ketat, yang menyebabkan konflik terbuka antara teknokrat yang menerapkan rencana IMF dan kepentingan-kepentingan terkait Soeharto, sehingga semakin merusak kepercayaan terhadap ekonomi. Meskipun demikian, IMF telah merespons kritik ini dengan mengembangkan pembelaannya, memodifikasi elemen pendekatannya, dan mengadopsi beberapa proposal yang diajukan oleh para kritikus.

Kritik terhadap IMF tidak hanya berpusat pada efikasi kebijakan spesifik, tetapi juga pada dinamika kekuasaan mendasar antara negara berdaulat yang sedang dalam kesulitan dan institusi internasional yang kuat. Kritik “satu ukuran untuk semua”  menyiratkan kurangnya sensitivitas kontekstual, sementara tuduhan memperburuk kondisi  menunjukkan kegagalan dalam manajemen krisis. “Kompromi otonomi kebijakan”  adalah tantangan langsung terhadap kedaulatan nasional, yang merupakan prinsip inti dalam hubungan internasional. Konflik ini menyoroti ketegangan antara resep teknis IMF dan realitas spesifik ekonomi berkembang yang beragam.

World Bank Group (WBG): Mandat, Fungsi, dan Keterlibatan di Indonesia

World Bank Group (WBG) adalah sebuah keluarga yang terdiri dari lima organisasi internasional yang menyediakan pinjaman terungkit kepada negara-negara berkembang. WBG diakui sebagai bank pembangunan terbesar dan paling terkenal di dunia, serta memiliki status pengamat di United Nations Development Group. Kantor pusatnya berlokasi di Washington, D.C., Amerika Serikat.

Struktur organisasi WBG terdiri dari lima lembaga utama, yang masing-masing memiliki mandat dan fungsi spesifik:

1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD): Didirikan pada tahun 1944, IBRD menyediakan pembiayaan utang berdasarkan jaminan kedaulatan.
2. International Finance Corporation (IFC): Didirikan pada tahun 1956, IFC menyediakan berbagai bentuk pembiayaan tanpa jaminan kedaulatan, terutama kepada sektor swasta.
3. International Development Association (IDA): Didirikan pada tahun 1960, IDA menyediakan pembiayaan konsesional (pinjaman bebas bunga atau hibah), biasanya dengan jaminan kedaulatan.
4. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID): Didirikan pada tahun 1965, ICSID bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi risiko investasi.
5. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA): Didirikan pada tahun 1988, MIGA menyediakan asuransi terhadap jenis risiko tertentu, termasuk risiko politik, terutama kepada sektor swasta.

Istilah “Bank Dunia” umumnya merujuk hanya pada IBRD dan IDA, sedangkan “World Bank Group” atau “WBG” digunakan untuk merujuk pada kelima institusi secara kolektif. World Bank Institute, sebagai cabang pengembangan kapasitas Bank Dunia, menyediakan program pembelajaran dan pembangunan kapasitas lainnya kepada negara-negara anggota.

Kelima institusi WBG ini dijalankan oleh Dewan Gubernur yang bertemu setahun sekali, di mana setiap negara anggota menunjuk seorang gubernur, umumnya adalah menteri keuangan mereka. Secara harian, WBG dijalankan oleh Dewan Direktur Eksekutif yang terdiri dari 25 direktur, yang didelegasikan kekuasaan tertentu oleh para gubernur. Setiap direktur mewakili satu negara (untuk negara-negara terbesar) atau sekelompok negara, dan ditunjuk oleh pemerintah masing-masing atau konstituennya. Presiden Bank Dunia secara tradisional adalah warga negara AS yang dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat, sebagai pemegang saham terbesar Bank. Presiden saat ini adalah Ajay Banga.

Struktur WBG yang terdiri dari lima institusi yang berbeda namun saling terkait mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan multifaset terhadap pembangunan. Ini melampaui sekadar bantuan finansial, mencakup dukungan untuk sektor publik dan swasta, mitigasi risiko, dan penyelesaian sengketa. Pendekatan holistik ini menjadikan Bank Dunia mitra yang sangat penting untuk transformasi struktural jangka panjang suatu negara.

Keterlibatan Bank Dunia di Indonesia: Sejarah dan Proyek Terkini

Keterlibatan World Bank Group di Indonesia telah berkembang selama enam puluh tahun terakhir menjadi salah satu operasi paling signifikan bagi Grup tersebut, mencakup pinjaman, layanan pengetahuan, dan dukungan implementasi.

3.2.1. Sejarah Keterlibatan

Sejak tahun 2004, bantuan Bank Dunia telah berevolusi menjadi sistem dukungan yang lebih kolaboratif untuk agenda kebijakan dengan kontrol dan panduan domestik yang signifikan, yang lebih sesuai dengan klasifikasi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. International Finance Corporation (IFC), sebagai komponen dari World Bank Group, telah menunjukkan keterlibatan yang sangat tinggi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. IFC telah berinvestasi pada 31 klien dan program, dengan total nilai sekitar $2,24 miliar. Tujuan yang dinyatakan IFC adalah untuk meningkatkan akses keuangan bagi 1,6 juta orang Indonesia dan 5.000 usaha kecil menengah (UKM), serta memperluas akses infrastruktur bagi lebih dari 8,5 juta orang. IFC juga sangat aktif dalam memberikan saran kepada sektor agribisnis Indonesia, dengan proyek yang berdampak pada hingga 11.000 petani kecil.

Pada Desember 2015, Dewan Bank Dunia memperkenalkan strategi menyeluruh yang direvisi untuk Indonesia, yang dikenal sebagai Country Partnership Framework (CPF). Penyelesaian CPF ini mengikuti serangkaian konsultasi ekstensif dengan sektor publik dan swasta Indonesia, serta kelompok masyarakat sipil. Sebagai hasilnya, CPF selaras dengan tujuan rencana pembangunan jangka menengah Jakarta. Kerangka kerja ini secara khusus berfokus pada sektor energi dan infrastruktur Indonesia, yang merupakan area spesialisasi IBRD dan IFC.

Bank Dunia juga mengelola beberapa program untuk mengatasi masalah keuangan Indonesia. Salah satunya adalah program Generasi, yang menyediakan hibah blok insentif kepada masyarakat. Program Generasi hadir di 5.488 desa di 11 provinsi, dengan sebanyak 5 juta penerima. Bank juga telah membentuk program PNPM Urban, yang menjangkau 30 juta orang dan berupaya mengatasi kekurangan infrastruktur di permukiman kumuh perkotaan, termasuk jalan dan fasilitas pasokan air. PNPM juga menyediakan layanan kredit mikro dan pelatihan manajemen keuangan. Pemerintah Indonesia juga telah menerima dukungan substansial dari Bank Dunia dalam Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk sesi pengembangan keluarga dan materi instruksional mengenai kesehatan ibu dan gizi anak.

Evolusi kemitraan Bank Dunia dengan Indonesia mencerminkan perjalanan negara ini dari penerima bantuan pasca-krisis menjadi mitra strategis yang lebih kuat. Hubungan tersebut telah matang dari intervensi donor-penerima menjadi kemitraan yang lebih seimbang, yang mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang tumbuh dan kepemilikan kebijakan yang lebih besar. Hal ini jelas terlihat dalam keselarasan CPF dengan rencana pembangunan nasional dan fokus pada layanan pengetahuan, yang menunjukkan bahwa Bank Dunia tidak lagi hanya menyediakan dana, tetapi juga keahlian dan dukungan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia.

Proyek dan Inisiatif Terkini

Bank Dunia terus mendukung pembangunan Indonesia melalui investasi besar dan inisiatif strategis. Baru-baru ini, Bank Dunia menyetujui dua investasi besar senilai total US$2,13 miliar atau sekitar Rp34,7 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses energi bersih di Indonesia.

Dua proyek utama tersebut adalah:

1. Indonesia Productive and Sustainable Investment Development Policy Loan (senilai US$1,5 miliar): Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan dengan memperluas layanan keuangan digital, mengatasi hambatan infrastruktur kredit, mengembangkan pasar modal, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim dan bencana. Selain itu, program ini akan mendukung pengadaan teknologi energi terbarukan dengan mengurangi kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), menyelaraskan kebijakan kawasan industri dengan standar lingkungan internasional, dan menerapkan mekanisme penangkapan nilai lahan untuk mendorong investasi swasta di sektor infrastruktur.
2. Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2): Proyek ini didanai melalui pinjaman IBRD sebesar US600jutaditambahhibahdariberbagaimitrainternasional,dengantotalnilaiUS2,13 miliar. Tujuannya adalah memperluas akses listrik bagi 3,5 juta orang serta membangun kapasitas pembangkit tenaga surya dan angin sebesar 540 megawatt (MW). Proyek ini diperkirakan akan menurunkan biaya pembangkitan listrik setidaknya 8% dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 10% di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Proyek ISLE-2 juga merupakan yang pertama menerapkan skema step-up loan dari Bank Dunia, yaitu pinjaman dengan suku bunga rendah selama sembilan tahun masa pelaksanaan proyek, disertai insentif penurunan biaya pinjaman jika dilakukan refinancing setelah proyek selesai. Skema ini sejalan dengan strategi Originate to Distribute yang bertujuan mendorong lebih banyak investasi swasta, dan diproyeksikan akan memobilisasi investasi swasta tambahan hingga US$345 juta untuk proyek energi surya dan angin.

Dukungan Bank Dunia saat ini juga difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses listrik, serta reformasi sektor keuangan. Kerangka kerja pembangunan 20 tahun Indonesia (2005-2025) juga didukung oleh Bank Dunia melalui empat area keterlibatan utama: memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, memelihara modal manusia, dan mempertahankan pengelolaan aset alam, mata pencarian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan bencana.

Selama pandemi COVID-19, Bank Dunia memberikan dukungan untuk program vaksinasi nasional gratis, pengamanan pasokan vaksin, dan perluasan jaringan PCR dari 49 menjadi lebih dari 1.100 laboratorium pengujian. Bank Dunia juga membantu Indonesia memperkuat respons finansialnya terhadap bencana alam melalui Proyek Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) dan Proyek Indonesia Infrastructure Financial Facility (IIFF), yang bertujuan untuk merancang solusi keuangan dan memobilisasi investasi swasta untuk infrastruktur yang tahan iklim. Program Percepatan Reforma Agraria, yang bertujuan memberikan kejelasan hak atas tanah dan penggunaan lahan di luar kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan, telah mendaftarkan lebih dari satu juta bidang tanah pada tahun 2021  Untuk mendorong transisi Indonesia menuju ekonomi biru, Bank Dunia mengimplementasikan Program Laut Berkelanjutan Indonesia (ISOP), yang telah membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan membantu masyarakat melindungi ekosistem kritis. Bank Dunia juga mendukung langkah-langkah mitigasi dan adaptasi iklim Indonesia di sektor penggunaan lahan, kelautan, dan energi, serta memobilisasi pembiayaan iklim, termasuk dukungan untuk Program Mangrove Nasional dan instrumen penetapan harga karbon.

Proyek-proyek Bank Dunia saat ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan. Proyek-proyek ini memperlihatkan pergeseran dari bantuan pengentasan kemiskinan yang luas ke investasi yang lebih terarah dan berdampak tinggi di sektor-sektor strategis seperti energi, keuangan, dan iklim. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia, menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan pembangunan spesifik Indonesia dan dukungan yang disesuaikan.

Evaluasi Program Kunci (PKH dan PNPM Urban)

Bank Dunia telah terlibat dalam beberapa program pembangunan sosial dan infrastruktur kunci di Indonesia, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Urban.

Program Keluarga Harapan (PKH):

Bank Dunia telah mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017.4 PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang memberikan transfer tunai kepada rumah tangga miskin penerima manfaat untuk mendorong pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak serta mendorong kehadiran dan pendaftaran sekolah. Hasil dari program ini mencakup perluasan cakupan dan manfaat, peningkatan partisipasi sekolah, dan keterlibatan berkelanjutan dalam pendidikan dan kesehatan bahkan setelah menerima bantuan program. Sebagai bagian dari respons COVID-19 pada tahun 2020, Bank Dunia juga mendukung pendanaan tambahan untuk reformasi bantuan sosial, yang meningkatkan transfer tunai sementara kepada penerima PKH yang sudah ada.

Sebuah survei tahun 2020 yang mengevaluasi graduasi dari PKH menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga yang lulus dari program berada di desil empat atau lebih tinggi dan banyak yang keluar secara sukarela, hanya sepertiga yang melaporkan adanya peningkatan ekonomi. Banyak keluarga yang lulus merasa siap untuk keluar dari PKH, terutama di pulau Jawa, namun hampir separuh keluarga yang lulus tidak mengetahui aturan graduasi Terdapat juga isu pelabelan yang mungkin menyebabkan pengecualian. Meskipun pandemi COVID-19 menjadi guncangan ekonomi besar bagi rumah tangga yang lulus, data menunjukkan bahwa lebih banyak anggota rumah tangga yang lulus PKH bekerja pada Desember 2020 dibandingkan Februari 2020, dan mereka tampaknya mengumpulkan lebih banyak aset selama pandemi. Dalam 13 tahun terakhir, PKH telah menjangkau sepuluh juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Di Kabupaten Bangka Tengah, PKH dinilai “cukup maksimal” meskipun masih ada kendala seperti akses yang jauh ke tempat tinggal penerima bantuan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Bantuan PKH diberikan per tiga bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam rumah tangga, bukan kepada suami, dan mencakup bantuan tetap serta bantuan pendidikan. Program ini juga memberikan pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk mata pencarian alternatif bagi KPM, dan telah membantu memenuhi kebutuhan primer seperti perumahan. Namun, ada juga kritik bahwa KPM menjadi terlalu nyaman dengan bantuan.

PNPM Urban (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Urban):

PNPM Urban adalah proyek yang didukung Bank Dunia yang menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk membantu membangun dan memperbaiki infrastruktur lokal di permukiman kumuh perkotaan.7 Program ini menjangkau 30 juta orang dan berupaya mengatasi kekurangan infrastruktur di perkotaan, termasuk jalan dan fasilitas pasokan air. PNPM juga menyediakan layanan kredit mikro dan pelatihan manajemen keuangan.

Proyek Second Urban Poverty Program (UPP2) memperluas proyek percontohan yang sukses dalam pengurangan kemiskinan perkotaan ke seluruh Indonesia, mencakup .300 kelurahan di 33 provinsi. Di bawah program ini, masyarakat mendapatkan perawatan di klinik kesehatan baru, anak-anak mereka bersekolah di sekolah yang direnovasi, menggunakan jalan yang lebih mulus, air yang lebih bersih, dan membeli barang dari berbagai usaha kecil baru. Fase program yang lebih luas ini juga membantu menghubungkan masyarakat dan pemerintah daerah mereka dengan lebih baik, menjadikan pembangunan lokal sebagai upaya kolaboratif dan transparan. Infrastruktur yang dibangun melalui UPP 66% lebih murah daripada biaya kontraktor rata-rata, dan kontribusi komunitas sebesar 35% memastikan pemeliharaan. Kualitas infrastruktur yang dibangun juga dinilai memadai. Pada saat penyelesaian proyek pada tahun 2010, UPP2 telah membantu membangun lebih dari 7 juta meter jalan desa/trotoar, hampir 2 juta meter drainase, lebih dari 54.000 unit air bersih dan sanitasi, memperbaiki lebih dari 20.000 rumah, menyediakan listrik untuk hampir 10.000 rumah, membangun lebih dari 1.600 klinik kesehatan baru, merehabilitasi hampir 80 sekolah, memberikan bantuan kepada hampir 600.000 janda, lansia, dan siswa, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada lebih dari 140.000 anggota masyarakat.

Program-program seperti PKH dan PNPM Urban menunjukkan dampak nyata Bank Dunia terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, evaluasi juga menyoroti tantangan dalam implementasi, seperti keberlanjutan program setelah bantuan berakhir, pemahaman publik yang kurang, dan potensi “kenyamanan” penerima bantuan yang dapat menghambat kemandirian. Hal ini menunjukkan kompleksitas intervensi pembangunan skala besar dan pentingnya adaptasi terhadap konteks lokal untuk mencapai hasil yang optimal.

Kritik dan Keberhasilan Program Bank Dunia di Indonesia

Keterlibatan Bank Dunia di Indonesia telah membawa keberhasilan signifikan sekaligus memicu beberapa kritik.

Keberhasilan:

Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pengurangan kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan turun lebih dari separuh sejak 1999.4 Bank Dunia telah mendukung upaya ini melalui berbagai program, termasuk PKH yang telah meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga miskin. Dalam pengembangan modal manusia, Indonesia telah berhasil mengurangi tingkat stunting secara signifikan dari 37% pada tahun 2013 menjadi 21,6% pada tahun 2022, sebuah pencapaian yang didukung oleh inisiatif yang relevan. Bank Dunia juga terlibat aktif dalam perluasan akses listrik, penguatan sektor keuangan melalui layanan digital dan pengembangan pasar modal, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko iklim dan bencana. Dalam konteks perubahan iklim, Bank Dunia mendukung langkah-langkah mitigasi dan adaptasi, termasuk Program Mangrove Nasional dan instrumen penetapan harga karbon. Selain itu, program seperti Percepatan Reforma Agraria bertujuan untuk memberikan kejelasan hak atas tanah, dan Program Laut Berkelanjutan Indonesia (ISOP) berfokus pada pengelolaan ekosistem laut yang kritis.

Kritik:

Secara historis, keterlibatan Bank Dunia di Indonesia juga menghadapi kritik. Misalnya, setelah kematian pemerintahan Soekarno, Indonesia berkolaborasi dengan Bank Dunia melalui bantuan keuangan dengan syarat harus mengikuti Program Penyesuaian Struktural (SAPs). Namun, studi menunjukkan bahwa bantuan dana ini justru membuat Indonesia terjerat dalam utang yang tinggi dan rentan terhadap korupsi.

Di sektor pendidikan, bantuan Bank Dunia yang bertujuan mempercepat perdagangan bebas dan mencapai standar pendidikan global dikhawatirkan dapat mengancam hak atas pendidikan warga negara Indonesia, terutama terkait dengan standar “keberterimaan” yang kurang mempertimbangkan kearifan lokal. Selain itu, investasi Bank Dunia di sektor energi dan infrastruktur memicu spekulasi bahwa institusi yang dipengaruhi Washington ini mungkin sedang mengembangkan strategi untuk menghambat peluang investasi Tiongkok di Indonesia. Tantangan lain yang muncul adalah dampak penutupan sekolah selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran, setara dengan sekitar 11 bulan kehilangan dalam kemampuan bahasa dan matematika di kalangan siswa kelas empat.

Keterlibatan Bank Dunia di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembangunan dan potensi ancaman terhadap otonomi kebijakan nasional, terutama di sektor-sektor sensitif seperti pendidikan. Meskipun Bank Dunia telah memberikan dampak positif yang besar pada berbagai indikator sosio-ekonomi, tetap ada kekhawatiran yang terus-menerus mengenai kondisionalitas dan pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi arah pembangunan domestik. Ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan bantuan eksternal dengan prioritas dan kearifan lokal.

Perbandingan Fungsi dan Peranan IMF dan Bank Dunia di Indonesia

International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (Bank Dunia) adalah dua institusi keuangan internasional yang seringkali disalahpahami sebagai entitas yang sama, padahal memiliki mandat dan fokus yang berbeda namun saling melengkapi.

Perbedaan Mendasar dalam Mandat dan Fokus

IMF berfokus pada stabilitas makroekonomi dan keuangan global. Perannya adalah sebagai “pemadam kebakaran” untuk krisis keuangan jangka pendek dan menengah, menyediakan pinjaman untuk mengatasi masalah neraca pembayaran. Staf IMF sebagian besar adalah ekonom yang memiliki keahlian dalam kebijakan makroekonomi dan keuangan. Pendanaan IMF terutama berasal dari kontribusi kuota negara-negara anggotanya.

Sebaliknya, Bank Dunia memiliki mandat untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan. Institusi ini dapat diibaratkan sebagai “arsitek” yang merancang dan mendukung pembangunan struktural jangka panjang. Bank Dunia menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk proyek-proyek spesifik seperti pembangunan sekolah, penyediaan air bersih, dan infrastruktur energi. Staf Bank Dunia seringkali merupakan spesialis dalam isu-isu atau sektor-sektor tertentu, seperti iklim atau pendidikan. Pendanaannya berasal dari kontribusi negara anggota dan penerbitan obligasi.

Area Kolaborasi dan Sinergi

Meskipun memiliki perbedaan mandat, IMF dan Bank Dunia berbagi tujuan umum untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggota. Pendekatan mereka bersifat komplementer, memungkinkan sinergi dalam upaya pembangunan. Penilaian IMF terhadap situasi dan kebijakan ekonomi umum suatu negara seringkali menjadi dasar bagi penilaian Bank Dunia terhadap potensi proyek pembangunan atau reformasi. Demikian pula, saran Bank Dunia mengenai reformasi struktural dan sektoral memberikan informasi bagi nasihat kebijakan IMF.

Staf kedua institusi ini bekerja sama erat dalam bantuan negara dan isu-isu kebijakan yang relevan bagi keduanya. Mereka berkolaborasi dalam menganalisis keberlanjutan utang negara di bawah Kerangka Kerja Keberlanjutan Utang (DSF) yang dikembangkan bersama. Dalam isu perubahan iklim, IMF dan Bank Dunia memperkenalkan Penilaian Kebijakan Perubahan Iklim (CCPA) bersama pada tahun 2017 untuk membantu negara-negara beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, kedua institusi ini bekerja sama untuk mendukung negara-negara anggota mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015 Direktur Pelaksana IMF dan Presiden Bank Dunia juga secara teratur bertemu untuk berkonsultasi mengenai isu-isu utama, mengeluarkan pernyataan bersama, dan kadang-kadang menulis artikel bersama atau mengunjungi wilayah dan negara bersama-sama.

Dampak Kolektif terhadap Ekonomi Indonesia

Dampak kolektif IMF dan Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia sangat mendalam. IMF memainkan peran krusial dalam krisis 1998 dengan menyediakan likuiditas dan mendorong reformasi yang diperlukan, meskipun dengan biaya sosial dan politik yang signifikan serta kritik terhadap pendekatan “satu ukuran untuk semua”. Intervensi IMF pada saat itu secara fundamental menggeser Indonesia menuju kebijakan yang lebih berorientasi pasar dan liberalisasi ekonomi.

Di sisi lain, Bank Dunia telah menjadi mitra jangka panjang yang konsisten dalam upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan modal manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Hubungan dengan Bank Dunia telah berkembang menjadi lebih kolaboratif pasca-2004, mencerminkan peningkatan kapasitas dan kontrol domestik Indonesia atas agenda pembangunannya.

Secara keseluruhan, kedua institusi ini telah menjadi pusat dari lintasan ekonomi Indonesia, menyediakan dukungan finansial kritis dan keahlian teknis. Namun, mereka juga secara signifikan memengaruhi arah kebijakan dan menimbulkan pertanyaan tentang otonomi nasional. Dinamika kemitraan ini kompleks dan berkelanjutan. Pengaruh gabungan mereka telah membentuk struktur ekonomi dan tata kelola Indonesia. Evolusi dari manajemen krisis reaktif menjadi kemitraan strategis menunjukkan kematangan hubungan, tetapi ketegangan antara saran eksternal dan kedaulatan nasional tetap menjadi aspek yang relevan dalam interaksi mereka.

Hubungan Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia Terkini dan Prospek Masa Depan

Indonesia adalah anggota aktif dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (Bank Dunia), dengan keterlibatan yang berkelanjutan dan teratur.

IMF:

IMF secara rutin mempublikasikan data dan analisis mengenai ekonomi Indonesia. Misalnya, proyeksi pertumbuhan PDB riil Indonesia untuk tahun 2025 adalah 4,7%, dengan tingkat inflasi rata-rata harga konsumen diproyeksikan 1,7%. IMF juga menyediakan data tentang PDB, PDB per kapita, tingkat pengangguran, neraca transaksi berjalan, dan data fiskal. Laporan Article IV/Country Report terakhir untuk Indonesia diterbitkan pada 7 Agustus 2024. IMF juga melakukan penilaian kecukupan cadangan dan mempublikasikan data utang global serta indeks kesiapan AI untuk Indonesia.

Bank Dunia:

Bank Dunia juga mempublikasikan data ekstensif mengenai berbagai indikator sosial, ekonomi, lingkungan, dan institusional untuk Indonesia.27 Data terkini menunjukkan tingkat kemiskinan (berdasarkan $3,00 per hari PPP) sebesar 5,4% pada tahun 2024, dan proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,0% pada tahun 2024.27 Bank Dunia memiliki proyek dan operasi aktif di Indonesia, dengan IBRD/IDA menyetujui operasi senilai $653 juta pada tahun fiskal 2025. Bank Dunia mengakui ketahanan ekonomi dan manajemen fiskal Indonesia yang kuat, termasuk selama pandemi COVID-19 dan periode pelemahan permintaan global. Indonesia berhasil kembali ke status negara berpendapatan menengah ke atas pada Juli 2023 setelah sempat turun karena dampak pandemi.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Hubungan Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia akan terus menghadapi tantangan sekaligus membuka peluang baru, terutama mengingat posisi Indonesia yang semakin strategis di kancah global.

Tantangan:

Salah satu tantangan utama adalah risiko dari lingkungan ekonomi global yang masih tinggi, yang dapat membebani pertumbuhan Indonesia jika risiko tersebut terwujud. Di dalam negeri, meskipun telah ada kemajuan, stunting masih menjadi masalah yang perlu ditangani lebih lanjut, dengan tingkat 21,6% pada tahun 2022. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan hilangnya pembelajaran yang signifikan, diperkirakan setara dengan sekitar 11 bulan kehilangan dalam kemampuan bahasa dan matematika di kalangan siswa kelas empat, yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada modal manusia Indonesia jika tidak diatasi. Perubahan iklim juga merupakan ancaman serius, dengan potensi dampak pada ketersediaan air, kesehatan dan gizi, kemampuan mengelola risiko bencana, dan pembangunan perkotaan, terutama di zona pesisir, yang berimplikasi pada kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selain itu, ada tantangan untuk menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan kearifan lokal, terutama di sektor pendidikan, di mana standar global mungkin tidak selalu selaras dengan konteks domestik. Tantangan lain adalah pengelolaan utang yang berkelanjutan agar tidak terjerat dalam siklus “gali lubang tutup lubang” dalam pembayaran utang.

Peluang:

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan posisinya yang semakin kuat. Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 pada tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 menunjukkan kapasitasnya untuk mewakili kepentingan negara-negara berkembang dan memainkan peran yang lebih aktif dan strategis dalam kerja sama global. Indonesia dapat terus mendorong transisi menuju ekonomi biru melalui inisiatif seperti Program Laut Berkelanjutan Indonesia (ISOP). Ada juga peluang besar dalam memobilisasi pembiayaan iklim dan menerapkan instrumen penetapan harga karbon untuk mendukung aksi iklim.

Fokus berkelanjutan pada penguatan modal manusia, perluasan layanan keuangan digital, dan pengembangan energi terbarukan juga menjadi area peluang yang signifikan. Skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan step-up loan dari Bank Dunia dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak investasi swasta ke sektor-sektor kunci.

Peningkatan status ekonomi dan peran global Indonesia menempatkannya pada posisi yang lebih baik untuk menjalin kemitraan yang lebih strategis dan kurang kondisional dengan IMF dan Bank Dunia. Ini merupakan pergeseran dari manajemen krisis yang reaktif menuju kolaborasi proaktif dalam menghadapi tantangan global bersama. Hal ini menuntut kedua institusi keuangan internasional untuk terus mengadaptasi pendekatan mereka agar sesuai dengan mitra yang lebih matang dan kompleks seperti Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perjalanan Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) adalah kisah yang kompleks, ditandai oleh intervensi kritis selama masa krisis dan kemitraan jangka panjang dalam pembangunan. Kedua institusi ini, meskipun memiliki mandat yang berbeda, telah memainkan peran yang saling melengkapi dalam membentuk lanskap ekonomi Indonesia. IMF, dengan fokusnya pada stabilitas makroekonomi dan keuangan, menjadi penyedia likuiditas vital selama Krisis Keuangan Asia 1997-1998, mendorong reformasi yang mendalam namun juga memicu perdebatan sengit mengenai kondisionalitas dan dampaknya terhadap otonomi kebijakan nasional. Sementara itu, Bank Dunia, dengan mandat pembangunan jangka panjang dan pengurangan kemiskinan, telah menjadi mitra strategis dalam berbagai inisiatif mulai dari infrastruktur, modal manusia, hingga keberlanjutan lingkungan.

Dampak kolektif dari kedua institusi ini terhadap Indonesia sangat mendalam. Intervensi IMF pada tahun 1998, meskipun esensial untuk mencegah keruntuhan total, juga membawa biaya sosial dan politik yang signifikan, serta menggeser Indonesia menuju ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Di sisi lain, Bank Dunia telah berperan sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan, dengan hubungan yang semakin kolaboratif dan adaptif seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia. Evolusi hubungan ini, dari pola donor-penerima pasca-krisis menjadi kemitraan yang lebih setara, mencerminkan peningkatan kapasitas dan kepemilikan kebijakan domestik Indonesia.

Namun, dinamika ini tidak lepas dari tantangan. Kritik terhadap pendekatan “satu ukuran untuk semua” IMF dan kekhawatiran mengenai hilangnya otonomi kebijakan tetap menjadi poin penting dalam diskusi. Bagi Bank Dunia, tantangan terletak pada memastikan bahwa program-program pembangunan berskala besar tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga selaras dengan konteks sosial dan kearifan lokal, serta memitigasi risiko seperti utang dan isu-isu lingkungan yang kompleks.

Rekomendasi:

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengoptimalkan hubungan Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia di masa depan:

1. Bagi Indonesia:

• Perkuat Ketahanan Domestik: Terus bangun ketahanan ekonomi domestik melalui reformasi struktural yang berkelanjutan, pengelolaan fiskal yang prudent, dan pengembangan sektor keuangan yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal di masa krisis.
• Jaga Otonomi Kebijakan: Manfaatkan keahlian dan dukungan finansial dari IMF dan Bank Dunia, namun tetap teguh dalam menjaga otonomi kebijakan nasional, memastikan bahwa setiap reformasi selaras dengan prioritas pembangunan dan konteks sosial-politik Indonesia.
• Prioritaskan Modal Manusia dan Aksi Iklim: Lanjutkan investasi besar dalam pengembangan modal manusia, khususnya dalam mengatasi stunting dan kesenjangan pembelajaran pasca-pandemi. Tingkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memanfaatkan kemitraan internasional untuk mobilisasi pembiayaan iklim.
• Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pastikan transparansi penuh dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana bantuan dan implementasi program untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan risiko korupsi atau inefisiensi.

2. Bagi IMF dan Bank Dunia:

• Adaptasi Kebijakan dengan Konteks Lokal: Terus kembangkan dan sesuaikan resep kebijakan serta program bantuan agar lebih sensitif terhadap konteks spesifik negara, menghindari pendekatan “satu ukuran untuk semua” yang dapat memperburuk kondisi atau menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan.
• Dorong Kemitraan Sejati: Beralih dari model pemberi-penerima ke kemitraan yang lebih setara, di mana negara-negara anggota memiliki kepemilikan yang lebih besar atas agenda pembangunan mereka sendiri, dengan IMF dan Bank Dunia berperan sebagai fasilitator dan penyedia pengetahuan.
• Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang: Prioritaskan dukungan untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif, yang tidak hanya mengatasi masalah ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik.
• Dukung Kepemimpinan Regional dan Global Indonesia: Akui dan dukung peran kepemimpinan Indonesia yang semakin menonjol di forum regional dan global, memungkinkan negara ini untuk berkontribusi lebih besar pada stabilitas dan pembangunan ekonomi di tingkat yang lebih luas.

Daftar Pustaka : 

1. The IMF and the World Bank, diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-World-Bank-New
2. Peran Pinjaman International Monetary Funding (IMF) Untuk Perekonomian Indonesia Pada Sistem Standar Moneter – JURNAL DPPM UNIVERSITAS PELITA BANGSA, diakses Agustus 8, 2025, https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/1035/301/
3. What is the IMF? – International Monetary Fund (IMF), diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
4. Indonesia Overview: Development news, research, data | World Bank, diakses Agustus 8, 2025, https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
5. THE ROLE OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND IN THE 1998 REFORM CONFLICT IN INDONESIA, diakses Agustus 8, 2025, https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/2221/1804/6605
6. Indonesia Memorandum of Economic and Financial Policies …, diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/external/np/loi/011598.HTM
7. IEO (Independent Evaluation Office) Background Paper 04/3 , The IMF and the Indonesian Crisis Prepared by Stephen Gr, diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/external/np/ieo/2004/bckgn/bp043.pdf
8. Indonesia’s Acceptance of The International Monetary Fund’s Letter of Intent (1997-1998), diakses Agustus 8, 2025, https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/view/159
9. Indonesia Letter of Intent, November 13, 1998, diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/external/np/loi/1113a98.htm
10. Hubungan Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997- – E-Journal UNDIP, diakses Agustus 8, 2025, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/download/32859/26634
11. Perlukah Posisi Internasional Monetery Fund (IMF) Mendukung Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang?, diakses Agustus 8, 2025, https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/article/download/1825/1088
12. Tok! Bank Dunia Gelontorkan Rp34,7 Triliun untuk Ekonomi RI – CNBC Indonesia, diakses Agustus 8, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20250618133117-4-641959/tok-bank-dunia-gelontorkan-rp347-triliun-untuk-ekonomi-ri
13. Bank Dunia Beri Pinjaman Investasi Rp 34,65 Triliun ke RI untuk …, diakses Agustus 8, 2025, https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-beri-pinjaman-investasi-rp-3465-triliun-ke-ri-untuk-biayai-2-proyek-besar
14. Graduasi dari Program Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia – World Bank Documents and Reports, diakses Agustus 8, 2025, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099600012222121722/pdf/P1605900731f410730af2306a8be9ddde3b.pdf
15. EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANG, diakses Agustus 8, 2025, http://eprints.ipdn.ac.id/3742/1/19%20JURNAL%20DARI%20SKRIPSI%20%282%29.pdf
16. Community-driven Approach Improves Indonesia’s Local Infrastructure – World Bank, diakses Agustus 8, 2025, https://www.worldbank.org/en/news/video/2016/08/31/community-driven-approach-improves-indonesia-local-infrastructure
17. Indonesia: Second Urban Poverty Project (PNPM Urban) – World Bank, diakses Agustus 8, 2025, https://www.worldbank.org/en/results/2011/04/05/indonesia-second-urban-poverty-project
18. HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN KEGAGALAN EKONOMI DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU – Jurnal Unigal, diakses Agustus 8, 2025, https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/8961/pdf
19. Bantuan Dana Bank Dunia dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak EKOSOB – lppmunsera, diakses Agustus 8, 2025, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/692/pdf/2892
20. Indonesia – IMF DataMapper, diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/external/datamapper/profile/IDN
21. Indonesia and the IMF, diakses Agustus 8, 2025, https://www.imf.org/en/Countries/IDN
22. Indonesia – World Bank Open Data, diakses Agustus 8, 2025, https://data.worldbank.org/country/indonesia