KARAKTERISTIK KETERTINGGALAN WILAYAH HINTERLAND DI KOTA BATAM

1. A. Latar Belakang Masalah.

Sejak pemerintah Indonesia melakukan adopsi modernisasi dengan strategi industrialisasi sebagai acuannya dalam pengembangan perekonomian nasional, maka proses industrialisasi dan modernisasi menjadi tak terelakkan. Pelan tetapi pasti dalam proses industrialisasi dan modernisasi tersebut sumbangan sector industri memberikan porsi semakin besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Secara makro sektor industri juga menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional dan menjadi leading sector dalam perkembangan perekonomian nasional secara agregat. Di lain pihak kita juga menyaksikan sebagian masyarakat berkembang menjadi masyarakat moderen dengan segala karakteristik yang melekatnya.

Pendeknya proses industrialisasi, menurut Gie (l985) telah mengubah Indonesia dari perekonomian yang bercorak dan berbasis pada sector agraris (tradisional) menjadi perekonomian yang berlandaskan industri dan jasa (modern). Transformasi dari perekonomian pertanian ke arah perekonomian industrial dan jasa telah memberikan nilai tambah yang cukup besar dan secara ekonomik memberikan implikasi bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya pendapatan perkapita, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan sebagainya. Sementara pada aras masyarakat secara sosio cultural juga terjadi transformasi nilai-nilai baru yang moderen menggantikan nilai-nilai lama yang dianggap sebagai tradisional.

Temuan empirik dari perspektif ekonomi tentang industrialisasi yang telah memberikan banyak keuntungan ekonomi baik pada skala makro maupun mikro memang tak dapat dipungkiri. Namun seiring dengan proses industrialisasi dan modernisasi yang selanjutnya dilakukan secara massif, berbagai keuntungan ekonomik yang diperolehnya sejak tahun 1985-an mulai banyak digugat oleh para ahli.

Penelitian dilandasai oleh paradoks empiris maupun teoritis mengenai modernisasi dan industrialisasi. Realitas empiris yang berkembang di Batam antara kawasan hinterland dan bonded merupakan fenomena sosiologis, ekonomis, budaya maupun politis yang mencerminkan paradoks teoritis tentang modernisasi dan industrialisasi. Di satu sisi perspektif yang memandang modernisasi dan industrialisasi sebagai “berkah” yang kemudian dikategorikan dalam pendekatan “the industrialization and modernization camp”. Di sisi lain memahami industrialisasi dan modernisasi sebagai “masalah” yang lebih dikenal sebagai “the impacts externalities camp”.

Pada aras empirik dapat disaksikan bahwa fenomena yang terjadi di Batam antara kawasan bonded dan hinterland mencerminkan proses industrialisasi dan modernisasi tidak berjalan yang linier. Di sebagian besar masyarakat bahkan kurang menikmati hasil percepatan modernisasi dan industrialisasi; sekalipun harus pula diakui bahwa sebagian masyarakat sangat diuntungkan dan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka dari proses industrialisasi dan modernisasi.

Pendekatan teoritik maupun hasil penelitian empirik seringkali banyak menyajikan konfigurasi kesimpulan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat dalam mengikuti derap arus modernisasi dan industrialisasi bersumber pada dua hal penting. Faktor obyektif-struktural mencakup struktur ekonomi, politik, budaya dan sistem nilai yang melingkupi kehidupan masyarakat dalam keseharian.

Sebaliknya, berbagai temuan empiris yang mengacu pada pendekatan subyektif psiko-kultural menyajikan kesimpulan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan sebagian masyarakat dalam merespon modernisasi/ industrialisasi lebih berkaitan dengan faktor psikologis individu dan faktor-faktor subyektif lain seperti  kurangnya pendidikan, sikap tradisional yang fatalistik dan ketiadaan motivasi/ kebutuhan berprestasi (N-Ach) sebagaimana dikemukakan oleh ahli psikologi David McClelland dan Artkinson (l980).

1. B. Pertanyaan dan Tujuan Penelitian.

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Batam di kawasan hinterland relatif tertinggal /terbelakang dengan segala atributnya apabila dibandingkan dengan masyarakat Batam yang berada di kawasan bonded ?
2. Mengapa kesenjangan antara masyarakat Batam di kawasan hinterland dan kawasan bonded itu dapat terjadi?
3. Bagaimanakah suatu model alternatif pemberdayaan masyarakat  Batam di kawasan hinterland harus dirumuskan untuk memberikan  penguatan untuk mengeliminasi ketertinggalannya dan untuk          mengeliminasi kendala-kendala yang selama ini menyebabkan   masyarakat tidak mampu mengakses sumber-sumber modernisasi ?

Sedangkan tujuan penelitian ini mencakup beberapa hal.

1. Mengidentifikasi karakter yang factor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat Batam di kawasan hinterland.
2. Mengidentifikasi berbagai factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat di kawasan hinterland dengan masyarakat di kawasan bonded Batam.
3. Menyiapkan rencana model atau desain penguatan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan hinterland Batam.

Pembahasan

Dalam survei ini masyarakat yang menjadi sampel sebanyak 200 orang dengan sampling error sebesar 3,4 persen dan derajat kepercayaan 5 persen. Jumlah sampel dari Kecamatan Belakang Padang sebanyak 120 orang dan dari Kecamatan Bulang sebanyak 80 orang. Sampel diambil secara random setelah terlebih dulu dilakukan pendekatan purposif untuk menentukan area dan karakter latar belakang responden

Jumlah responden dari dua Kecamatan di kawasan hinterland Batam sebanyak 200 orang yang mencakup berbagai lapisan masyarakat bawah baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan,  usia dan suku bangsa.

Tabel 7.  Responden atas dasar jenis kelamin.

Sumber : Data survei

Tabel 8 : Responden atas dasar pendidikan.

Sumber : Data survei

Tabel 9 : Responden atas dasar pekerjaan.

Sumber : Data survei

Tabel 10. Responden Atas Dasar Usia

Sumber : Data Survei.

Tabel 11. Responden atas dasar etnis.

Sumber : Data survei

Masyarakat dan Hiruk Pikuk Industrialisasi.

Sebagaimana hasil keputusan politik yang menjadikan Kota Batam sebagai pusat pengembangan industri,  perkembangan industrialisasi di Kota Batam maju sangat pesat. Akibatnya Kota Batam berkembang menjadi sentra ekonomi yang sangat kuat dan menjadi magnet bagi masyarakat untuk  ikut “mengundi nasib” di Batam. Bagai pepatah “ada gula ada semut” , maka Batam berubah menjadi semacam “gula” yang kemudian banyak menyedot “semut”.

Kota Batam kemudian berkembang menjadi daerah tujuan pencari kerja utama selain Jakarta, baik yang datang dari daerah yang jauh dari Batam maupun daerah di sekitar Kota Batam termasuk masyarakat di kawasan hinterland.

Tabel 15.  Pengalaman responden mencari kerja di Batam.

Sumber : Data survei

Dari hasil survei, sebanyak  147 orang responden menyatakan tidak pernah mencari kerja di Batam; sebanyak 34 orang mengatakan kadang-kadang dan hanya 19 orang yang sering mencari kerja di Batam. Mereka yang mengatakan bahwa tidak pernah mencari kerja di Batam juga mencerminkan sikap mereka yang terdahulu, yakni lebih baik bertahan di desa dan menjadi nelayan (tabel 15).

Dari wawancara baik dengan elit masyarakat maupun hasil survei ada kesan kuat bahwa mencari kerja di Batam dengan hiruk pikuk industrialisasinya ternyata tidak mudah bagi masyarakat di kawasan hinterland. “Datang – membal ……   datang membal” demikian kata Ketua PPMS Belakang Padang.

Tabel 16. Distribusi responden terhadap kesulitan mencari kerja di Batam.

Sumber : Data survei

Hasil survei memberikan gambaran bahwa sebanyak 176 orang mempunyai kesan bahwa mencari kerja di Batam akan mengalami kesulitan; 11 orang menyatakan tidak tahu dan hanya 13 orang yang mengatakan bahwa tidak sulit mencari kerja di Batam (tabel 16).

Menurut pandangan masyarakat, kesulitan untuk mencari kerja di Batam yang dialami oleh masyarakat kawasan hinterland berkaitan dengan masalah kualitas sumber daya manusia.

Tabel 17. Distribusi responden terhadap pemanfaatan peluang kerja di

Batam.

Sumber : Data survei

Sebanyak 142 orang responden mengatakan bahwa kesulitan masyarakat Batam kawasan hinterland dalam mencari kerja di Batam berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang tidak terpenuhi; 18 responden menyatakan tak pernah ada informasi tentang peluang kerja di Batam ; 12 responden menyatakan ada diskriminasi dalam penerimaan pegawai/ karyawan antara masyarakat hinterland dengan pendatang lainnya; merasa kalah bersaing sebanyak 14 responden dan 14 orang menyatakan bahwa masyarakat tidak berminat mencari kerja di Batam (tabel 17).

Sementara itu mereka yang pernah berusaha dan kerja di Batam banyak yang tidak betah. Sebanyak 70 responden menyatakan bahwa kerja di Batam penghasilannya kecil apabila dibandingkan dengan kerja di desa sebagai nelayan. Dalam wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Bulang, misalnya, ketidakbetahan kerja di Batam adalah hasilnya tidak sebanding dengan penghasilan yang dapat diperoleh apabila mereka melaut. Contohnya, kerja di Batam di sektor industri paling tinggi gajinya mencapai 1,5 juta rupiah. Itupun harus masuk setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Sebaliknya kalau kerja nelayan, uang gaji sebesar itu kalau beruntung saat melaut dapat diperoleh hanya dalam waktu semalam.

Dalam perspektif teori “rational choice” apa yang dikemukakan oleh seorang elit masyarakat di Kecamatan Bulang barangkali dapat dipahami. Namun apabila kerja dinilai sebagai aktualisasi diri,  simbol status dan sebagainya, maka persoalannya akan lain. Apabila makin banyak masyarakat kawasan hinterland bekerja di Batam, maka makin banyak masyarakat yang akan bersinggungan dengan berbagai lapisan masyarakat lain. Secara teoritik proses interaksi sosial itu akan dapat membuka cakrawala baru dan hal itu dapat menjadi pendorong bagi kemajuan masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat yang tertutup dan hanya berkutat di desanya, tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar , maka hal itu akan  membuat masyarakat tertinggal atau terbelakang. Realitas ini nampaknya dialami oleh masyarakat Batam di kawasan hinterland.

Tabel 18. Distribusi responden yang pernah mencari kerja atau bekerja

kemudian gagal atau keluar.

Sumber : Data survei

Berkaitan dengan kultur masyarakat kawasan hinterland yang kebanyakan suku bangnsa Melayu, ketidakbetahan kerja di Batam sangat berkait dengan faktor kultural tersebut. Sebanyak 55 responden menjawab bahwa masyarakat kawasan hinterland yang mayoritas suku Melayu mempunyai karakter yang tidak suka diperintah, tidak suka terikat; 12 orang menyatakan bahwa kerja di Batam membosankan dan 63 responden menyatakan bahwa ketidakbetahan kerja di Batam karena dirasa tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya (tabel 18).

Sebagai akibat kesulitan dan ketidakbetahan masyarakat Batam kawasan hinterland dalam mengikuti arus hiruk pikuk industrialisasi di Batam, maka masyarakat di kawasan pulau-pulau ini merasa tidak menikmati hasil dari proses industrialisasi secara maksimal.

Tabel 19. Distribusi pernyataan responden terhadap penikmatan hasil

pembangunan Batam atas dasar suku bangsa.

Sumber : Data survei

Sebanyak 104 responden menyatakan bahwa yang paling banyak menikmati hasil industrialisasi di Batam adalah saudara kita dari suku bangsa Cina; 39 responden menyatakan urutan kedua yang menikmati hasil industrialisasi adalah dari suku Minang; disusul dengan 31 jawaban yang menyatakan suku Batak di urutan ketiga dan keempat dari suku Jawa; selebihnya dari suku-suku bangsa lain yang ada di Batam (tabel 19)

Tabel 20. Distribusi responden terhadap alasan penikmatan hasil

Pembangunan.

Sumber : Data survei

Namun demikian, masyarakat di kawasan hinterland Batam tidak merasa iri atas keberhasilan mereka dalam menikmati proses industrialisasi di Batam. Sebanyak 69 responden menyatakan bahwa mereka layak menikmati hasil industrialisasi yang lebih karena mereka mempunyai pendidikan lebih baik; sebanyak 45 responden menyatakan karena mereka gigih dan ulet;  43 responden menjawab bahwa mereka lebih adaptif ; 22 orang menyatakan bahwa mereka lebih mampu menjalin kerjasama dan 21 responden menjawab bahwa mereka yang dapat lebih menikmati hasil industrialisasi di Batam karena mempunyai sikap hidup hemat dan tidak boros (tabel 20).

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal (indigeneus people) seringkali “kalah bersaing” dengan masyarakat perantau (pendatang) karena di manapun nampaknya menjadi kelaziman bahwa masyarakat perantau untuk mempertahankan survivalnya harus mau bekerja keras, ulet, adaptif, dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat sebagai salah satu strategi survival agar mereka dapat hidup baik di tempat baru. Sedangkan masyarakat lokal umumnya merasa tidak perlu harus bekerja keras dan sebagainya karena anggapan bahwa mereka hidup “dirumahnya” sendiri sehingga mendorong berkembangnya sikap fatalistik.

Menurut masyarakat Batam di kawasan hinterland, mereka yang sering berusaha mencari kerja atau berusaha di Batam sangat berkait dengan bidang kerja yang diminati masyarakat. Dengan kata lain peluang kerja yang mampu menjadi daya tarik bagi penduduk untuk ikut mengadu nasib sangat bergantung pada sektor-sektor produksi yang ada di Batam.

Tabel 21. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Industri / Pabrikan)

Sumber : Data survei

Hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat di kawasan hinterland Batam sangat menaruh perhatian pada peluang kerja yang ada di sektor industri. Sebanyak 163 responden menjawab bahwa masyarakat sesungguhnya mempunyai minat pada sektor industri. Hanya 25 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak berminat kerja di sektor industri; sementara 12 responden tidak memberikan jawaban. (tabel 21).

Tabel 22. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Kantor Pemerintah)

Sumber : Data survei

Hasil yang sangat menarik adalah bahwa masyarakat di kawasan hinterland ternyata tidak banyak menaruh minat untuk kerja di kantor pemerintah. Sebanyak 172 responden mengaku tidak tertarik kerja di kantor pemerintah, sementara yang mengatakan masyarakat berminat kerja di kantoran hanya sebanyak 72 orang, sedangkan 15 responden lainnya tidak menjawab. (tabel 22).

Padahal sesuai dengan kultur mereka yang lebih diwarnai kultur “menak” atau “priyayi” dalam bahasa Jawa dan “amtemnaar” banyak masyarakat suku Melayu khususnya sangat berkait dengan kerja kantoran. Namun dalam survei diketemukan lain. Hal ini nampaknya berkaitan dengan “kebosanan” masyarakat untuk terus menerus melamar pekerjaan di kantor pemerintah  tetapi tidak pernah dapat masuk. “Nak mau masuk selalu membal karena penerimaan pegawai di kantor pemerintah sangat diskriminatif dan banyak KKN”, demikian dikatakan salah seorang elit masyarakat diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini.  Dengan kata lain sistem dan struktur birokrasi yang ada di Batam nampaknya tidak memberikan peluang bagi masyarakat Batam di kawasan hinterland ini.

Tabel 23. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Galangan Kapal)

Sumber : Data survei

Demikian pula masyarakat Batam di kawasan hinterland juga tidak berminat kerja di galangan kapal yang di Batam jumlahnya puluhan buah. Sebanyak 147 responden menyatakan tidak berminat kerja di galangan kapal; 45 orang menyatakan berminat dan 8 orang mengaku tidak tahu      (tabel 23).

Dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola dan manajer Galangan Kapal yang ada di Kecamatan Belakang Padang, Ah Siyang, diperoleh penjelasan bahwa tidak berminatnya masyarakat untuk kerja di galangan kapal karena selain gajinya kecil, kerjanya cukup berat, tetapi juga karena umumnya mereka sering bosan.

“Sulit untuk menarik kerja masyarakat di sekitar sini (Belakang Padang) untuk kerja di galangan kapal. Mereka umumnya cepat bosan dan tidak tahan dengan sistem kerja yang terstruktur”.

Ah Siyang juga memberikan penjelasan apabila ke-banyakan masyarakat suku Melayu sulit diperintah, ingin bebas dan tidak suka terikat. ”Padahal kerja di galangan kapal harus disiplin dan mau kerja keras”, kata Siyang.

Tabel 24. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Hotel / Restoran)

Sumber : Data survei

Tabel 25. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Transportasi /

Komunikasi)

Sumber : Data survei

Tabel 26. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Sektor Informal)

Sumber : Data survei

Tabel 27. Penilaian responden atas bidang kerja yang diminati masyarakat

Hinterland selain nelayan di Batam (pada Pekerjaan Serabutan)

Sumber : Data survei

Bidang kerja lain yang tidak diminati masyarakat di kawasan hinterland adalah sektor perhotelan/restoran, sektor transportasi/komunikasi, sektor informal atau kerja serabutan lainnya (tabel 24, 25, 26, 27). Apa yang diperoleh dari hasil survei ini setidaknya mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat kawasan hinterland dalam melihat peluang kerja yang ditawarkan di Batam di samping adanya kendala-kendala struktural dan kultural yang dihadapi mereka.

Apa Kata Masyarakat.

Kawasan hinterland Batam yang terdiri dari 2 Kecamatan dan berpulau-pulau  memang sangat kontras apabila di bandingkan dengan Kota Batam yang sangat maju dan moderen dengan perkembangan perekonomian yang sangat menakjubkan.

Hidup di kawasan hinterland adalah hidup dengan segala keterbatasan, ketertinggalan dan keterbelakangan yang tentu sangat berbeda jauh dengan kehidupan di Kota Batam. Jika hidup di Kota Batam tersedia jalan-jalan aspal hotmix yang sangat halus, tidak demikian hidup di pulau-pulau. Jangankan jalan aspal hotmix, jalan beraspal biasa pun sulit ditemukan. Umumnya jalan-jalan yang ada di pulau-pulau kecil dan hanya disemen.

Demikian pula jika hidup di Kota Batam dapat menaiki mobil-mobil mewah yang di wilayah Indonesia lain sangat sulit ditemukan, tidaklah demikian hidup di kawasan hinterland. Jangankan mobil, sepeda motor atau becak pun tidak ada kecuali di P. Belakang Padang. Selebihnya untuk mengelilingi wilayah desa di daratan umumnya hanya dengan jalan kaki.

Yang jelas paradoks kehidupan di Batam dengan kawasan hinterland dapat dengan mudah disaksikan. Ketertinggalan dan keterbelakangan kehidupan di kawasan hinterland Batam hampir terjadi di berbagai dimensi, tidak saja dimensi fisik tetapi juga dimensi non fisik seperti cara berfikir, kebudayaan, perilaku dan sebagainya.

Dalam perspektif teoritik, ketertinggalan atau ke terbelakangan mempunyai akar yang bersumber dari dimensi individual (individual deficit) seperti pendidikan, etnisitas, kesehatan dan sebagainya; dimensi kultural (cultural deficit) seperti adat istiadat yang membelenggu kreativitas, budaya malas dan sebagainya; serta dimensi struktural (structural deficit) seperti sistem dan kebijakan ekonomi, politik, sosial yang tidak memberikan ruang partisipatoris bagi kelompok miskin atau tertinggal.

Hasil survei memberikan penjelasan bagaimana ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat pulau-pulau di Batam dilihat dari perspektif mereka. Dengan kata lain apa kata mereka tentang sebab-sebab yang menjadikan masyarakat pulau-pulau tidak dapat maju seperti  yang terjadi pada masyarakat di kawasan bonded di Kota Batam.

Tabel 28. Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland

karena  Pendidikan rendah.

Sumber : Data survei

Masyarakat mengatakan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan yang dialami “masyarakat pulau” disebabkan oleh banyak faktor. Sebanyak 135 orang megatakan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat hinterland karena faktor pendidikan yang rendah.  Mereka yang menjawab tidak setuju pendidikan sebagai faktor penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan sebanyak 63 orang dan yang tidak menjawab 2 orang (tabel 28).

Tabel 29. Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland

karena  sifat malas.

Sumber : Data survei

Asumsi orang luar yang selama ini mengatakan bahwa masyarakat pulau adalah masyarakat yang malas-malas dinilai mereka tidak pas. Sebanyak 112 orang yang menyatakan ketidaksetujuannya apabila mereka dikatakan sebagai komunitas yang memiliki sifat malas. Mereka yang setuju apabila dikatakan masyarakat hinterland memiliki sifat malas sebanyak 83 orang sedangkan 5 orang lainnya tidak menjawab (tabel 29).

Namun demikian dalam wawancara mendalam dan hasil pengamatan terllibat banyak diperoleh penjelasan bahwa masyarakat khususnya dari suku Melayu cepat puas dan ketika memperoleh hasil yang dinilai cukup maka mereka tidak akan berusaha lagi dan menghabiskan peghasilan yang saat itu diperolehnya. Sebagai contoh, seorang nelayan di Belakang Padang menyatakan:

“Semalam cari ikan, dapat 2 juta dan cukup untuk keperluan hidup dua tiga hari. Maka hari itu ia dipastikan tidak akan cari ikan, tetapi nunggu uangnya habis”.

Dengan kata lain kehidupannya dapat diibaratkan seperti pepatah “kais pagi makan pagi, kais petang makan petang”. Tetapi itu dilakukan bukan karena kemiskinan dan ketidakberdayaan namun lebih karena malas saja.

Tabel 30. Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland

karena  dimanjakan alam

Sumber : Data survei

Lebih dari itu mereka juga membantah bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan mereka karena selama ini dimanjakan alam. Sebanyak 144 orang menyatakan ketidaksetujuannya dengan asumsi itu (tabel 30).

Tabel  31. Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland

karena  kebiasaan hidup.

Sumber : Data survei

Sebaliknya mereka mengakui bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat pulau lebih dikarenakan oleh faktor kebiasaan hidup (suka judi, pemboros, tidak punya kemauan menabung, dan sebagainya). Sebanyak 127 responden memberikan persetujuan bahwa ketertinggalan atau keterbelakangan yang dialami mereka karena faktor kebiasaan hidup ini. Sebanyak 45 orang menolak anggapan ini dan 28 orang menjawab tidak tahu. (tabel 31).

Tabel  32. Distribusi responden atas dasar penilaian terhadap kebiasaan

dan perilaku masyarakat Hinterland (Kebiasaan Boros)

Sumber : Data survei

Kebiasaan untuk memboroskan uang dalam tradisi “joget” juga dinilai sebagai penghambat kemajuan. Sekalipun tradisi “joget” sepintas tidak memberikan penjelasan yang rasional apabila dikaitkan dengan masalah ketertinggalan masyarakat, namun perlu dipahami bahwa apabila tradisi ini dilakukan secara masif maka secara ekonomik absorbsi dana masyarakat yang keluar pulau cukup besar.

Seseorang yang ingin tampil dalam “joget” untuk satu giliran dikenai biaya Rp. 20.000,- dengan diiringi sebanyak 10 lagu. Dalam satu kali giliran secara bersamaan tampil 8 sampai 10 pasang penari. Padahal untuk untuk semalam dapat dilakukan sekitar 7 giliran sehingga dana yang terserap untuk kepentingan “joget” per malam dapat mencapai jutaan rupiah.

Tabel  33.  Tanggapan masyarakat terhadap hiburan “joget”

Sumber : Data survei

Hasil survei memberikan gambaran bahwa tradisi “joget” ini dinilai sebagai suatu kebiasaan yang sudah turun temurun 22%, di samping karena tidak adanya sangsi hukum 41 %, sekedar sebagai “hiburan” 22,5% dan ikut-ikutan 14,5 % (tabel 33).

Tabel 34. Penilaian Responden terhadap “Joget” memberatkan

Sumber : Data survei

Tabel 35. Responden Lembaga Adat/Desa untuk memerangi kebiasaan

judi,  minum-minum, “joget”.

Sumber : Data survei

Sekalipun tradisi “joget” dianggap memberatkan ekonomi rumah tangga, toh mereka menganggap bahwa “joget” sulit dihilangkan (tabel 34), di samping karena sebagai media “hiburan” juga institusi sosial yang ada tidak pernah melarang (tabel 35). Sebanyak 88 orang menyatakan bahwa lembaga adat/desa tidak pernah melakukan pelarangan terhadap judi, “joget” atau minum-minum. Sebanyak 60 orang menjawab bahwa institusi adat/desa sudah seringkali melarang namun karena tidak ada penegakan hukum yang tegas maka fenomena sosial yang patologis itu tetap berlangsung.

Demikian pula kebiasaan berjudi yang hampir di setiap sudut desa/kecamatan dapat ditemui, absorbsi dana masyarakat yang ke luar khususnya ke Singapura tiap bulannya dapat mencapai milyaran rupiah. Namun semua itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu “hiburan” dan bukannya pemborosan.

Tabel 36. Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland

karena  pasrah

Sumber : Data survei

Menurut mereka masyarakat di kawasan hinterland Batam yang tertinggal dan terbelakang juga berkaitan dengan sikap hidup yang fatalistis, yakni pasrah pada nasib dan keadaan. Sebanyak 100 responden menyatakan bahwa sifat dan sikap pasrah pada nasib membuat mereka menjadi tidak maju. Sedangkan mereka yang tidak memberikan persetujuan sebanyak 65 orang dan tidak menjawab sebanyak 35 orang (tabel 36).

Sikap fatalistik yang menjangkiti masyarakat pulau tidak dapat dilepaskan dari kondisi alam dan lingkungan yang memang membuat mereka tak berdaya. Masyarakat benar-benar powerless. Di tengah kondisi alam yang sangat terbatas berbagai akses ekonomi, politik dan sosial tidak dapat dimilikinya. Akibatnya masyarakat pulau menjadi terisolasi dan teralienasi.

Tidak adil apabila ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat pulau hanya ditimpakan pada faktor budaya yang melingkupi mereka dan sifat individual masyarakat. Menurut masyarakat pulau, mereka tertinggal dan terbelakang bukan karena semata-mata malas, boros dan sebagainya, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan kesempatan bagi mereka untuk maju.

Tabel 37. Penilaian responden atas ketertinggalan masyarakat hinterland

karena  kurang kesempatan

Sumber : Data survei

Sebanyak 157 responden setuju apabila ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat pula diakibatkan oleh tidak adanya kesempatan untuk maju. Sebanyak 29 orang menyatakan tidak setuju dan 14 orang menjawab tidak tahu (tabel 37). Ini artinya sistem dan struktur ekonomi, politik dan sosial yang tercipta tidak pernah memberikan peluang bagi masyarakat pulau untuk terlibat dalam proses ke arah kemajuan.

Hal ini juga dapat dilihat dari penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Batam dinilai tidak mempunyai desain kebijakan yang komprehensif dalam mengembangkan kawasan hinterland.

Tabel 38. Penilaian responden terhadap kebijakan Pemko Batam untuk

mengembangkan kawasan hinterland.

Sumber : Data survei

Sebanyak 87 orang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Batam dinilai belum membuat rancangan untuk pembangunan kawasan hinterland; sebanyak 62 orang menyatakan tidak tahu dan 51 orang yang menganggap bahwa desain pengembangan kawasan hinterland telah dibuat oleh pemerintah Kota Batam (tabel 38).

Tabel 39. Pengetahuan tentang Polda dan Renstra Kota Batam

Sumber : Data survei

Demikian pula masyarakat pulau menilai bahwa Pemerintah Kota Batam belum memberikan sosialisasi akan rencana strategis (Renstra) Kota Batam untuk membangun kawasan pulau-pulau. Sebanyak 88 orang menyatakan tidak tahu adanya rencana strategis Pemko Batam; sebanyak 65 orang menyatakan memberikan jawaban dan hanya 47 orang yang merasa mengetahui adanya Renstra Kota Batam (tabel 39).

Dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana strategis maupun kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk pengembangan kawasan hinterland, maka upaya untuk melibatkan  dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah akan banyak mengalami kendala. Karena sesungguhnya proses pembangunan yang manajemennya bersifat “hit and run” sebagaimana diterapkan Pemerintah Kota Batam hingga saat ini tidak akan membuat masyarakat memiliki political afficacy dan ikut merasa bertanggungjawab atas kemajuan wilayahnya.

Ketidaktahuan masyarakat akan adanya Renstra dan desain pengembangan wilayah hinterland Batam secara komprehensif juga akan menyulitkan bagi upaya social engeneering untuk mempersiapkan masyarakat terlibat dan bertanggungjawab bagi pengembangan wilayah.

Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Batam di kawasan hinterland menurut perspektif masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Menurut mereka sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengembangkan wilayah hinterland dan memberdayakan masyarakatnya agar dapat maju seperti yang terjadi pada masyarakat di kawasan bonded dan tidak lagi tertinggal/ terbelakang.

Oleh karena itu, menurut masyarakat pulau-pulau, sejumlah agenda kebijakan yang perlu dilakukan dan itu merupakan harapan masyarakat di kawasan hinterland agar dapat dilakukan pemerintah dan merupakan kebutuhan masyarakat meliputi beberapa hal.

Tabel 40. Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan

Pemko Batam dengan melakukan pelatihan profesi dan

alih profesi.

Sumber : Data survei

Masyarakat hinterland sangat berharap apabila pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator untuk mengembangkan kebijakan yang menyangkut kebutuhan alih profesi. Sebanyak 183 orang setuju apabila pemerintah memberikan pendidikan dan latihan agar terjadi transformasi tenaga kerja sehingga mereka dapat ikut terlibat dalam hiruk pikik industrialisasi yang ada di Batam (tabel 40).

Pemerintah kota Batam juga dituntut untuk dapat mengembangkan transportasi modern antar desa. Sebanyak 194 responden memberikan persetujuannya apabila di kemudian hari masalah transportasi antar desa ini ditingkatkan (tabel 41).

Tabel 41. Persetujuan responden atas kebijakan yang perlu dilakukan

Pemko Batam dalam mengembangkan sistim transportasi

modern antar Desa.

Sumber : Data survei

Sampai saat ini transportasi antar desa di kawasan hinterland yang mempunyai tiga kelurahan dan delapan ini hanya dilayani dengan menggunakan “Pompong”, sejenis perahu kayu tradisional dengan menggunakan mesin disel. Kapasitas angkut penumpang “Pompong” bisa mencapai 20 orang lebih dan kecepatannya lambat. Berbeda dengan perahu Ferry yang moderen dan berkecepatan tinggi. “Pompong” yang melayani rute antar desa ini tiap harinya hanya berjalan sekali sehingga mobilitas penduduk menjadi sangat terbatas.

Tabel 42. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan   membuka  transportasi  antar  Desa

lebih dari satu kali.

Sumber : Data survei

Wajar apabila masyarakat berharap agar pemerintah dapat membuka intensitas angkutan dapat lebih dari satu kali tiap harinya. Sebanyak 195 responden menyatakan agar pemerintah dapat mengusahakan terbukanya isolasi yang dialami desa-desa dengan menambah intensitas angkutan antar desa dengan menggunakan alat transportasi yang lebih moderen (tabel 42).

Selain “Pompong” sebagai alat transportasi utama, juga tersedia “Pancung” tetapi sewanya untuk satu desa ke desa lain cukup mahal. Daya angkut “Pancung” ini sebanyak 8 orang.  Alat transpotasi yang menggunakan mesin tempel dengan kekuatan antara 20-80 PK ini memang cukup cepat jalannya, namun  untuk kepentingan mobilitas yang cukup tinggi harus dibayar dengan ongkos yang sangat mahal.

Menurut pandangan masyarakat, apabila pemerintah mampu membuka isolasi desa dengan membangun sistem transportasi yang memadai bagi masyarakat di kawasan hinterland, maka masyarakat akan lebih mempunyai peluang untuk melakukan mobilitas horizontal yang lebih banyak sehingga akan banyak berinteraksi dengan berbagai masyarakat luas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi wawasan dan cara berfikirnya untuk dapat lebih maju.

Tabel 43. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan industri dikawasan

Hinterland

Sumber : Data survei

Di samping itu masyarakat di kawasan pulau-pulau juga berharap agar untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan mereka pemerintah perlu mengembangkan industrialisasi di kawasan hinterland. Sebanyak 181 responden menyatakan bahwa pengembangan industrialisasi di kawasan hinterland akan sangat membantu masyarakat untuk lebih maju.

Tabel 44. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan prasarana

Pendidikan.

Sumber : Data survei

Yang paling penting, menurut perspektif masyarakat kawasan hinterland, untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan  pemerintah sangat perlu mengembangkan dan membangun prasarana dan sarana pendidikan termasuk penyediaan tenaga guru yang cukup dan berkualitas. Sebanyak 198 responden dari  200 sampel menyatakan bahwa mereka percaya pendidikan akan memegang peran penting dalam mensejajarkan dengan masyarakat Batam di kawasan bonded (tabel 44).

Namun demikian masyarakat tidak setuju apabila model pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan jarak jauh. Sebanyak 187 responden menolak apabila untuk mengatasi ketertinggalan mereka diberlakukan model pendidikan jarak jauh (tabel 45).

Tabel 45. Persetujuan  responden  atas   kebijakan  yang  perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan pendidikan jarak jauh

Sumber : Data survei

Mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia di kawasan hinterland masih sangat rendah yang ditandai dengan besarnya persentase masyarakat yang tidak tamat SD atau hanya menamatkan SD, maka kebutuhan akan adanya sekolah lanjutan menjadi sangat urgen. Dari data yang ada, hingga saat ini di dua Kecamatan kawasan hinterland tersebut baru ada tiga SLTP dan 1 SLTA Negeri. Dengan mengingat kondisi alam kawasan hinterland yang berpulau-pulau maka keberadaan SLTP di masing-masing desa akan memberikan manfaat yang cukup tinggi. Karena masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan biaya yang cukup tinggi apabila ingin menyekolahkan anaknya hingga sekolah lanjutan.

Sekedar sebagai contoh apabila salah seorang orang tua di Desa Bulan Lintang Kecamatan Bulang ingin menyekolahkan anaknya ke SLTP. Ia harus membiayai transportasi laut tiap harinya pulang pergi ke P. Buluh di mana SMP berada sebesar Rp. 8000,- . Dengan biaya yang cukup besar  maka hal itu akan sangat memberatkan orang tua. Tidak heran apabila setelah tamat SD banyak anak usia sekolah lanjutan tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 46. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan  Agro business.

Sumber : Data survei

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hinterland, masyarakat di kawasan ini berharap agar pemerintah bersedia mengembangkan agribisnis di pulau-pulau yang memungkinkan untuk dikembangkan seperti di P. Kepala Jeri. Sebanyak 165 responden mengemukakan harapannya agar sektor agribisnis dapat dikembangkan di kawasan pulau-pulau ini (tabel 46). Dengan mengambil contoh pengembangan agribisnis buah mangga di P. Kasu  dan sayuran di P. Kepala Jeri masyarakat memerlukan dikembangkan teknik-teknik budidaya pertanian ke arah agribisnis.

Tabel 47. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan industri rumah

tangga.

.

Sumber : Data survei

Tabel 48. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan pariwisata.

Sumber : Data survei

Tabel 49. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan teknologi budaya

ikan.

Sumber : Data survei

Tabel 50. Persetujuan responden atas  kebijakan  yang perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  mengembangkan trade centre.

Sumber : Data survei

Tabel 51. Persetujuan  responden  atas  kebijakan  yang  perlu  dilakukan

Pemko  Batam  dengan  pengerukan pasir untuk PAD.

Sumber : Data survei

Sektor ekonomi lain yang perlu dikembangkan di kawasan ini menurut perspektif masyarakat adalah industri rumah tangga; pariwisata laut; teknologi budi daya ikan dan mengembangkan pusat perdagangan di kawasan hinterland. Sedangkan kebijakan pengerukan pasir untuk meningkatkan PAD banyak ditolak oleh masyarakat karena dianggap mematikan lahan tangkapan ikan sehingga profesi sebagian besar masyarakat sebagai nelayan akan sangat terancam.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI  KEBIJAKAN

Hasil temuan dalam penelitian ini memberikan konfigurasi dan pemetaan karakter sosiologis, sosial, budaya yang ada dan berkembang di kawasan hinterland Batam.  Baik dengan pendekatan observasi yang disertai dengan wawancara mendalam dengan para elit masyarakat lokal maupun pendekatan survei dengan menanyakan langsung kepada masyarakat melalui kuesioner, diperoleh beberapa temuan yang dapat diacu sebagai kesimpulan.

Pertama, ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat di kawasan hinterland sudah begitu kompleks yang secara empiris merupakan fungsi dari persoalan-persoalan individual, kultural dan struktural. Secara individual, masyarakat hinterland Batam banyak dijangkiti oleh rasa cepat puas; sikap pasrah/fatalistik; sulit diatur; sikap individualisme yang tanggi; sifat boros; dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang salah satunya ditunjukkan dengan indikator rendahnya pendidikan.

Kedua,   masyarakat di kawasan hinterland secara kolektif terjepit oleh berlakunya tradisi, adat istiadat dan budaya yang tidak kondusif bagi  upaya pemberdayaan dan penguatan diri dan masyarakat.  Tradisi dan budaya yang kemudian menjadi “way of life” masyarakat di kawasan hinterland Batam ini pada akhirnya bersifat eksploitatif dan menghisap sumber-sumber ekonomi rumah tangga sehingga sirkulasi sumber ekonomi desa lebih banyak keluar yang pada giliran berikutnya sulit untuk dijadikan isntrumen mobilisasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ketiga, masyarakat di kawasan hinterland Batam selain tak mampu mengikuti ritme dan derap laju industrialisasi juga tak berdaya menghadapi sistem politik, ekonomi dan sosial yang tercipta dan diciptakan di kawasan Batam secara keseluruhan. Sistem perekonomian lilberal yang lebih banyak mengacu pada ekonomisme internasional telah menjerat masyarakat interlahnd ke dalam pusaran kapitalisme yang sangat eksploitatif. Demikian pula sistem politik yang memberlakukan secara diskriminatif antara masyarakat di kawasan hinterland dan kawasan bonded yang pada akhirnya memberikan implikasi ekonomi yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat di kawasan hinterland.

Demikian pula sistem sosial yang tercipta telah mengakibatkan masyarakat di kawasan hinterland menjadi masyarakat “klas dua”.  Sehingga sistem sosial yang ada tidak cukup efektif untuk mendorong masyarakat lebih progresif, lebih-lebih ditambah dengan munculnya stereotipe yang secara kultural menyudutkan masyarakat ke arah ketidakberdayaan.

Keempat, kelembagaan tradisional yang ada dalam kaitannya dengan  penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sangsi-sangsi hukum dan sosial  untuk kepentingan rekayasa sosial ke arah yang lebih maju, serta penguatan fungsi-fungsinya sebagai wadah dinamika masyarakat dan dinamika kelompok tidak dapat berlaku efektif.  Di sisi lain masyarakat di kawasan hinterland sangat terbatas untuk dapat mengakses keberadaan lembaga-lembaga moderen seperti koperasi dan perbankan yang dapat dijadikan sebagai instrumen bagi upaya penguatan kelompok dan masyarakatnya.

Dihadapkan dengan berbagai problema yang sifatnya multifaset tersebut, masyarakat di kawasan hinterland tidak saja tak berdaya menghadapi berbagai tekanan eksternal, tetapi juga tak berdaya untuk mengangkat kepentingan dirinya sehingga sangat memerlukan bantuan orang lain, termasuk pemerintah untuk mengangkat dari jeram ketertinggalan dan ketidakberdayaannya.

Oleh karena itu beberapa implikasi kebijakan yang perlu dilakukan khususnya pemerintajh sebagai suatu solusi yang  untuk mendorong masyarakat hinterland agar dapat maju antara lain :

1. Pemerintah harus dapat memperluas dan  memperbaiki fasilitas  pendidikan termasuk penyediaan tenaga guru yang cukup untu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemerintah harus dapat membuka akses komunikasi dan transportasi  di kawasan hinterland sehingga tidak terisolir.
3. Pemerintah harus dapat menegakkan law enforcement secara baik agar masalah perjudian yang memboroskan dapat diperkecil.
4. Pemerintah harus mampu mendorong pengalihan investasi ke arah kawasan hinterland sehingga dapat  membuka peluang kerja bagi masyarakat  yang pada akhirnya  dapat meningkatkan aktivitas  perekonomian kawasan hinterland.
5. Pemerintah secara kontinue dituntut untuk melakukan sosialisasi hidup hemat, sosialisasi “saving habbits” dan mendirikan berbagai lembaga keuangan di desa-desa kawasan hinterland.
6. Pemerintah diharapkan dapat melakukan  upaya-upaya pelatihan  ketenaga kerjaan agar terjadi alih profesi  atau transformasi  tenaga kerja dari sektor tradisional (perikanan laut) ke arah sektor modern (industri dan jasa).
7. Pemerintah diminta mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi produksi yang dilakukan oleh masyarakat hinterland yang hingga saat ini masih tertinggal dan terbelakang.
8. Pemko Batam diharapkan  dapat membentuk semacam Badan Otorita Hinterland yang secara khusus menangani  berbagai persoalan yang menyangkut upaya-upaya memajukan kawasan hinterland.
9. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan reformasi  penguasaan tanah sehingga pulau-pulau  yang masih kosong  dapat dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan  ekonomi produktif di bidang agrobisnis/agroindustri.
10. Pemerintah diminta untuk dapat menjaga ekosistem laut sehingga sumber-sumber produksi ikan dapat tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat nelayan.

Referensi:

1.   M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

2.   Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2000

3.   Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2000

4.   Sritua Arief, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES, Jakarta, 1998

5.   Soerjono Soekanto, Beberapa Teori tentang Struktur Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1993

6.   World Bank,  The Quality of Growth, PT. Gramedia Utama,  Jakarta, 2001

7.   Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

8.   Sumitro Djodjohadikusumo, Perdagangan dan Industri Dalam Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1985

9.   Sumitro Djodjohadikusumo, Kebijaksanaan di Bidang Ekonom Perdagangan, Jajasan Penjuluh, Jakarta, 1972

10. Thee Kian Wie, Industrialisasi di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1996