Kado untuk Bangsa : 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Pada 17 Agustus 2025, Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya, sebuah tonggak sejarah yang krusial untuk merefleksikan perjalanan panjang pembangunan bangsa. Momen ini bukan hanya perayaan, tetapi juga kesempatan strategis untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan langkah ke depan secara komprehensif. Perayaan ini menjadi wadah untuk mengapresiasi berbagai upaya dan kebijakan yang telah membawa Indonesia pada posisinya saat ini, sekaligus memicu optimisme kolektif untuk masa depan yang lebih cerah. Secara historis, Indonesia telah melewati berbagai fase pembangunan ekonomi dan sosial sejak kemerdekaan, dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, masing-masing dengan tantangan dan capaiannya sendiri. Perjalanan ini menunjukkan kapasitas adaptasi dan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai gejolak, sebuah fondasi penting bagi langkah selanjutnya.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita ambisius yang dicanangkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 tahun kemerdekaan. Visi ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2019. Target ambisius yang ditetapkan meliputi menjadi ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia dengan PDB mencapai US 7.3 triliun dan pendapatanper kapita US25.000 pada 2045. Kadin Indonesia memproyeksikan Indonesia dapat keluar dari middle-income trap pada 2038. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan fondasi awal dan peta jalan yang krusial untuk mewujudkan visi ini, dengan delapan agenda pembangunan utama yang bersifat kolaboratif lintas bidang.

Pada usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia tidak hanya merayakan pencapaian masa lalu, tetapi juga secara strategis meluncurkan komitmen masa depan yang terwujud dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. RPJMN 2025-2029 secara eksplisit dinyatakan sebagai fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Ini menunjukkan bahwa “kado” utama bagi bangsa pada momen bersejarah ini bukanlah sekadar rekapitulasi keberhasilan historis, melainkan sebuah janji dinamis yang diwujudkan melalui rencana strategis yang kokoh dan terdefinisi dengan baik untuk dua dekade mendatang. Pergeseran fokus dari refleksi sejarah semata menuju komitmen strategis yang proaktif dan berorientasi masa depan adalah manifestasi dari kematangan berbangsa.

Tabel 1: Indikator Kunci Visi Indonesia Emas 2045 dan Progres Terkini (2025)

Fondasi Pembangunan: Capaian dan Transformasi Nasional

Transformasi Ekonomi

Perekonomian nasional diproyeksikan tetap terjaga dan mengalami akselerasi pertumbuhan pada tahun 2025, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan fiskal yang sehat, akseleratif, dan suportif. Belanja negara pada APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun, untuk mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan, dengan keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Targetnya adalah mendekati 0% pada tahun 2024. Strategi nasional pengentasan kemiskinan, yang ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, mencakup tiga pilar utama: pengurangan beban pengeluaran masyarakat (melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan/PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat/KPM dan Bansos Sembako untuk 18,3 juta KPM, subsidi pangan, serta layanan pendidikan dan kesehatan gratis), peningkatan pendapatan masyarakat (melalui program padat karya, pemberdayaan ekonomi desa, pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perhutanan sosial), dan pemenuhan gizi (termasuk program Makan Bergizi Gratis). Pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melalui Perpres Nomor 163 Tahun 2024 menunjukkan upaya terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

RPJMN 2025-2029 secara eksplisit memprioritaskan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ini mencakup program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar, garam, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauksit, dan tembaga. Strategi ini sejalan dengan fokus RPJPN 2025-2045 pada transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan pengembangan ekonomi produktif, termasuk industri manufaktur, ekonomi syariah, agromaritim, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Kadin Indonesia dalam roadmap Indonesia Emas 2045 juga menyoroti pilar “foster prosperity” dengan menumbuhkan sektor bernilai tinggi melalui pembukaan “mercusuar” di sektor manufaktur strategis dan akselerasi pertumbuhan UMKM.

Transformasi digital diakui sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pendorong ekonomi inklusif, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 210-360 miliar pada 2030. Digitalisasi UMKM telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Seluruh UMKM (100%) yang menggunakan platform digital melaporkan peningkatan penjualan, 99,21% merasakan penguatan hubungan dan loyalitas pelanggan, dan 98,82% mengalami peningkatan jumlah pelanggan. UMKM yang beralih dari usaha offline ke online (kategori Offline-Online) juga mengalami penambahan jumlah tenaga kerja (24,42%) dan peningkatan omzet rata-rata tahunan.  Untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah perlu memperluas program literasi digital dan memberikan fleksibilitas dalam skema pembiayaan serta penurunan hambatan administratif bagi pelaku UMKM.

Digitalisasi UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator inklusi ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, berkembang pesat melalui adopsi digital, hal ini secara langsung berkontribusi pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Ini mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan bagi banyak keluarga, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput. Dengan demikian, kontribusi digitalisasi melampaui sekadar angka pertumbuhan ekonomi; ia memberdayakan warga negara biasa, menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3: Dampak Transformasi Digital pada UMKM: Indikator Kunci

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Di usia ke-80 tahun kemerdekaan, ketimpangan pendidikan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pemerintah. Diperlukan pembaruan menyeluruh pada sistem pendidikan untuk memastikan setiap anak bangsa memiliki akses dan kesempatan belajar yang setara, serta memerdekakan mereka dalam mengakses dan menikmati kesempatan belajar. Program Merdeka Belajar, yang dicanangkan sejak 2020, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik, serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dampak positif dari Merdeka Belajar meliputi peningkatan kemandirian belajar siswa, fleksibilitas kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, penumbuhan sikap kemandirian, serta penguatan kolaborasi dan komunikasi. Untuk mengatasi disparitas pendidikan, program ini juga berupaya meningkatkan akses di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) melalui program Afirmasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Pemerintah menunjukkan perhatian pada kesejahteraan dan kompetensi guru dengan memberikan insentif bagi 341.248 guru non-ASN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 253.407 pendidik PAUD non-formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi akademik S-1/D-4. Anggaran pendidikan profesi guru untuk 808.570 guru dialokasikan pada tahun 2025. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas adalah sasaran utama RPJPN 2025-2045, dengan target peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) menjadi 0,73. IPM Indonesia sendiri terus meningkat, mencapai 75,02 pada 2024, dengan peningkatan didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Sektor kesehatan telah mencatat capaian signifikan, termasuk penurunan angka stunting dari 37% pada 2013 menjadi 21,5% pada 2023, meskipun target penurunan di bawah 20% sesuai standar WHO masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah mencapai 98,16% populasi pada 2023, menunjukkan penguatan perlindungan sosial yang masif. Tantangan utama di sektor kesehatan adalah rasio dokter yang masih jauh di bawah standar WHO (0,47 dokter per 1.000 penduduk vs. target 1 per 1.000), serta ketidakmerataan distribusi dokter spesialis yang terkonsentrasi di Pulau Jawa (59%). Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan membuka lebih banyak kuota pendidikan dokter umum dan spesialis, memberikan beasiswa bagi putra-putri daerah, dan menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil. RPJPN 2025-2045 juga mencakup penguatan perlindungan sosial yang adaptif, termasuk peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat, serta integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim.

Investasi dalam pendidikan dan kesehatan bukan hanya merupakan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, tetapi merupakan investasi strategis yang fundamental bagi ketahanan nasional dan daya saing global. Sumber daya manusia yang lebih sehat, terdidik, dan terampil secara inheren akan lebih produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Peningkatan kualitas SDM ini secara langsung berkontribusi pada transformasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan kemampuan Indonesia untuk memainkan peran kepemimpinan di kancah global. Ini adalah elemen inti dari visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebuah kontribusi yang akan membentuk kekuatan dan kemakmuran bangsa di masa depan.

Infrastruktur dan Konektivitas Digital

Pembangunan infrastruktur strategis terus diakselerasi sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi nasional. Pembangunan ini menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja. Pemerintah menargetkan total 2.700 km jalan tol baru yang fungsional hingga akhir 2024, hampir tiga kali lipat dari 780 km yang operasional pada 2014, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas masyarakat. RPJMN 2025-2029 mencakup 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan carry-over dari pemerintahan sebelumnya, meliputi berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, dan pengembangan kawasan industri. Contoh PSN baru termasuk program Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas, pengembangan food estate, PLTA Kayan 9 GW, dan pembangunan 3 juta rumah.

Namun, pembangunan PSN juga menimbulkan dampak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak masyarakat adat/lokal. Terdapat kasus kriminalisasi, penggusuran, dan kerusakan lingkungan yang dilaporkan oleh Komnas HAM, seperti dalam pembangunan Bendungan Bener dan kawasan industri di pesisir. Masyarakat terdampak pembangunan Bandara Kertajati juga mengalami kehilangan hak ekonomi, sosial, dan budaya karena harus pindah dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menimbulkan kekhawatiran akan penggusuran penduduk adat karena masalah legalitas lahan dan potensi konflik sosial akibat kesenjangan sosial.

Transformasi digital diakui sebagai keniscayaan yang harus disiapkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan target menjadi negara dengan kekuatan ekonomi tertinggi ke-5 di dunia pada 2045. Strategi transformasi digital nasional dibagi dalam tiga fase: penguatan fondasi digital (pemerataan jaringan broadband nasional, peningkatan penetrasi 5G, penyiapan ekosistem teknologi konektivitas generasi berikutnya), pengembangan ekosistem digital berdaya saing (penerapan Smart City, integrasi IoT dan edge computing), dan pengembangan inovasi berkelanjutan (peningkatan kapasitas data center, jaringan ultra-fast, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan). Pentingnya penguatan talenta digital bagi generasi muda dan usia produktif, serta peningkatan literasi digital bagi seluruh masyarakat, ditekankan sebagai bagian dari strategi ini. Inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan cloud computing, menjadi senjata baru bagi startup dan UMKM Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bisnis digital. Indonesia juga akan menampilkan beragam inovasi teknologi mitigasi bencana pada EDRR Indonesia 2025.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu kontribusi besar pemerintah dalam mendorong kemajuan, namun implementasinya menunjukkan adanya dualitas dampak yang perlu diperhatikan. Meskipun PSN dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara makro, laporan menunjukkan bahwa pelaksanaannya dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok masyarakat rentan. Konflik lahan, penggusuran paksa, dan dampak terhadap hak asasi manusia yang terjadi dalam beberapa proyek menggambarkan bahwa manfaat pembangunan belum selalu inklusif. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar menjadi kontribusi yang positif bagi seluruh rakyat, diperlukan kerangka kerja implementasi yang lebih kuat, yang menjamin perlindungan hak, kompensasi yang adil, dan keterlibatan masyarakat yang bermakna. Tanpa mekanisme ini, potensi manfaat besar dari PSN dapat tergerus oleh masalah sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, menghambat tercapainya visi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tabel 4: Proyek Strategis Nasional (PSN) Unggulan 2025-2029 dan Sektor Dampak (dengan catatan isu sosial/lingkungan)

Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan

Tingginya perhatian terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan ekonomi/sosial mendorong mayoritas anak muda Indonesia untuk mendesak pemerintah segera beralih ke ekonomi hijau. Peralihan ini dianggap mampu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, serta menjamin kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja baru. Ekonomi hijau dipandang sebagai konsep yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi tetapi juga menjaga lingkungan hidup dan mendorong inovasi.

Transisi dari energi fosil ke energi terbarukan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan ketahanan energi nasional. Proyeksi menunjukkan penciptaan 1,8 juta green jobs pada 2030 di Indonesia, dan 30 juta di Asia Tenggara. Sektor energi surya fotovoltaik sendiri diproyeksikan menyerap 4,9 juta pekerjaan. Indonesia menargetkan 17-20 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025. Namun, ada tantangan dalam mencapai target ini, dan ketergantungan pada energi fosil dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045. Pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, dapat menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja di daerah penghasil batubara dan menghindari emisi setara 18 juta ton CO2.

Pemerintah memperkuat komitmen nasional menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025, dengan target ambisius 100% pengelolaan sampah. Pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) ditargetkan pada periode 2023-2025 sebagai bagian dari stimulus ekonomi hijau, memberikan dampak positif berupa pengurangan sampah, emisi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Pengelolaan sampah yang tidak memadai saat ini masih menciptakan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan (polusi udara, pencemaran tanah dan air) dan kesehatan masyarakat. Pentingnya infrastruktur pengelolaan sampah sebagai infrastruktur hijau dan peran kebijakan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam mendukung ekonomi sirkular ditekankan untuk keberlanjutan.

Ekonomi hijau tidak hanya menjadi strategi mitigasi krisis iklim, tetapi juga pendorong utama peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi. Dengan memposisikan diri sebagai “referensi dunia dalam dekarbonisasi yang inovatif dan terjangkau” dan “pusat bisnis hijau terbesar di dunia”, Indonesia dapat meningkatkan posisi global dan resiliensi ekonominya. Strategi ini memungkinkan negara untuk mengurangi risiko iklim sambil secara bersamaan membangun ekonomi yang lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Kebijakan lingkungan yang proaktif dan transisi menuju energi terbarukan menjadi kontribusi yang akan mengamankan masa depan ekonomi dan kesehatan masyarakat, secara langsung mendukung aspek “maju” dan “berkelanjutan” dari Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 5: Target dan Progres Kebijakan Lingkungan dan Energi Terbarukan 2025-2045

Tata Kelola Pemerintahan, Hukum, dan HAM

Reformasi birokrasi merupakan pilar fundamental bagi terwujudnya demokrasi dan bertujuan untuk mencapai clean and good governance. Pemerintah berupaya mewujudkan birokrasi yang adaptif,agile, dan fluid di tengah disrupsi Revolusi Industri 4.0, dengan penggunaan elektronik dalam administrasi pemerintahan (e-Gov) yang semakin masif dan menjadi keharusan. Tantangan dalam reformasi birokrasi meliputi penentuan kompensasi yang adil bagi pegawai dan penguatan pengawasan untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Digitalisasi prosedur birokrasi di semua lini dan gerakan anti pungli juga menjadi masukan dari masyarakat untuk perbaikan. Selain itu, ada masalah terkait hak kekayaan intelektual dan kurangnya kreativitas dalam pengembangan inovasi yang perlu diatasi.

RPJMN 2025-2029 memprioritaskan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Secara formal, Indonesia telah diakui sebagai entitas demokrasi sejak 1999 dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi diharapkan membawa pembaharuan yang lebih baik dan berfaedah bagi rakyat. Namun, demokrasi pasca-reformasi masih menghadapi tantangan, seringkali bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substansial, dengan munculnya “demokrasi massa” dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah.

Masyarakat sipil secara aktif mendesak penguatan regulasi dan komitmen keberlanjutan Open Government Indonesia, termasuk keterlibatan mereka dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan keterbukaan pemerintah, seperti dalam penyelenggaraan program strategis RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Mereka juga menyerukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil. Isu keadilan sosial, termasuk keadilan hukum bagi masyarakat miskin, masih menjadi tantangan signifikan. Terdapat pandangan bahwa penegakan hukum seringkali “tajam ke bawah, tumpul ke atas,” dan keadilan seringkali hanya milik orang kaya. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga menimbulkan dampak terhadap HAM, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kelompok rentan. Kasus kriminalisasi terhadap masyarakat terdampak dan penggusuran tanah tanpa kejelasan penggantian hak telah dilaporkan. Terdapat pula kekhawatiran masyarakat sipil terkait isu-isu sensitif seperti penyangkalan sejarah pemerkosaan massal 1998 dan isu Bank Tanah yang dinilai membahayakan petani dan melanggar konstitusi.

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam membangun institusi demokrasi dan kerangka hukum untuk hak asasi manusia, realisasi substantif dari cita-cita ini, khususnya keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan, masih merupakan pekerjaan yang terus-menerus. Keberadaan kebijakan dan struktur formal tidak selalu secara otomatis diterjemahkan menjadi keadilan yang dirasakan oleh setiap warga negara. Perbedaan antara aspirasi dan realitas ini menunjukkan bahwa “kado” tata kelola pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia masih dalam proses pembukaan, mengungkapkan kompleksitas dan kontradiksi yang memerlukan reformasi sistemik yang lebih dalam daripada sekadar pernyataan kebijakan. Untuk mencapai aspek “adil” dari Indonesia Emas 2045, perlu mengatasi masalah struktural yang mengakar, bukan hanya menetapkan peraturan baru.

Tabel 6: Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 dan Keterkaitannya dengan Visi 2045

Tantangan dan Peluang Menuju Indonesia Emas 2045

Identifikasi Tantangan Utama

Meskipun telah banyak capaian, Indonesia di usia 80 tahun masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam perjalanannya menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

Pertama, ketimpangan masih menjadi isu krusial. Ketimpangan pendidikan antarwilayah masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar, dan ketidakmerataan akses kesehatan dan pendidikan masih menjadi perhatian. Meskipun tingkat kemiskinan ekstrem telah berkurang secara signifikan, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Target koefisien Gini di bawah 0.3 dan kemiskinan menuju nol persen menjadi indikator penting untuk memperkuat inklusivitas.

Kedua, isu lingkungan mendesak penanganan yang lebih serius. Pengelolaan sampah yang belum memadai, dengan hanya sekitar 61% sampah yang terkelola pada 2023, masih menciptakan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, isu lingkungan krusial lainnya yang menjadi perhatian generasi muda adalah cuaca ekstrem akibat krisis iklim, pengelolaan limbah industri, polusi udara, deforestasi, dan kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan. Risiko mengabaikan emisi metana dari pertambangan batubara juga menjadi perhatian yang dapat memperburuk krisis iklim.

Ketiga, tantangan sosial terkait dengan pasar kerja dan urbanisasi. Keterbatasan lapangan kerja masih menjadi perhatian utama bagi 74% responden generasi muda. Isu kesejahteraan pekerja juga disoroti. Selain itu, pembangunan kawasan seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan tantangan sosial budaya akibat urbanisasi dan potensi konflik karena kesenjangan sosial, serta kekhawatiran akan terusirnya masyarakat adat.

Keempat, dalam tata kelola dan hukum, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih menjadi isu dalam birokrasi, yang memerlukan digitalisasi prosedur dan gerakan anti pungli. Ada masalah terkait hak kekayaan intelektual dan kurangnya kreativitas dalam pengembangan inovasi. Tantangan dalam penguatan Open Government Indonesia dan keterlibatan masyarakat sipil juga perlu diatasi. Isu keadilan agraria, termasuk perampasan tanah dan keberadaan Bank Tanah yang dinilai membahayakan petani dan melanggar konstitusi, menjadi sorotan tajam dari masyarakat sipil.

Dalam ranah perpajakan, keadilan menjadi pilar utama, namun tantangan seperti perlawanan dari wajib pajak karena kurangnya kesadaran atau upaya penghindaran pajak masih ada. Efektivitas pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap transaksi digital (e-commerce, aset kripto) juga masih terbatas. Meskipun reformasi pajak 2024 berupaya memangkas tarif pajak, menyederhanakan administrasi, dan mengkaji penguatan regulasi perpajakan, koordinasi antar lembaga dan edukasi wajib pajak menjadi kunci sukses. Selain itu, inkonsistensi peraturan dan ketidakpastian hukum menjadi masalah serius bagi investor asing, yang dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Ketidakjelasan regulasi, perubahan kebijakan yang tiba-tiba, dan inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko tinggi bagi investor, bahkan menyebabkan pengalihan investasi ke negara lain. Tantangan dalam regulasi hukum investasi juga mencakup birokrasi yang rumit dan ketidaksesuaian antara peraturan nasional dan daerah. Inkonsistensi vertikal undang-undang juga dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Terakhir, dalam kesenjangan SDM, masih rendahnya angka pekerja hijau di Indonesia, yang hanya mencapai 2,6% dari total tenaga kerja pada 2023, disebabkan oleh kesenjangan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia untuk green jobs. Ini menunjukkan bahwa meskipun peluang besar ada, kapasitas SDM belum sepenuhnya siap untuk transisi ekonomi hijau.

Peluang Kolaborasi dan Inovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia, alih-alih menjadi penghalang, justru berfungsi sebagai pendorong kuat bagi inovasi berkelanjutan, tata kelola yang adaptif, dan penguatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Adanya permasalahan yang kompleks telah memicu pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan terintegrasi. Kemampuan bangsa untuk mengidentifikasi masalah dan secara sistematis mengembangkan respons yang kolaboratif merupakan indikasi ketahanan dan visi strategis.

Berbagai peluang kolaborasi dan inovasi telah teridentifikasi. Pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga masyarakat lainnya ditekankan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan mewujudkan keadilan sosial. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penelitian dan pengembangan (R&D) sangat dibutuhkan untuk menghasilkan solusi teknologi yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Akselerasi energi terbarukan membuka peluang investasi baru dan penciptaan lapangan kerja hijau yang signifikan. Pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan inklusi, terutama bagi UMKM. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil juga menjadi kunci. Selain itu, komitmen universitas-universitas di Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, dengan riset dan inovasi yang mendukung lingkungan dan sosial, menunjukkan potensi besar dari sektor akademik.

Rekomendasi Strategis: Memaksimalkan “Kado” untuk Masa Depan

Untuk memaksimalkan potensi “kado” pembangunan yang telah dan akan terus diupayakan bagi Indonesia, diperlukan serangkaian rekomendasi strategis yang berfokus pada penguatan fondasi, peningkatan partisipasi, dan penjaminan keadilan. Rekomendasi ini mencerminkan evolusi filosofi pembangunan dari pendekatan yang mungkin lebih sentralistik menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif. Artinya, pembangunan tidak lagi hanya “untuk rakyat” tetapi secara fundamental “bersama rakyat,” di mana setiap elemen bangsa memiliki peran aktif dan merasakan manfaatnya secara adil. Transformasi ini memperkuat proses demokrasi, keadilan sosial, dan kepemilikan kolektif atas capaian pembangunan.

Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pendekatan intersektoral atau multidisiplin harus didorong secara konsisten dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Hal ini esensial untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional terintegrasi secara menyeluruh, mencakup semua aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan level pemerintahan yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sangat krusial. Seluruh elemen bangsa harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar sektor, didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, akan mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Peningkatan Partisipasi Publik dan Akuntabilitas dalam Proses Pembangunan

Penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan. Keterlibatan masyarakat sipil perlu diperkuat dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan keterbukaan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan program strategis seperti RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Selain itu, perluasan dan perlindungan ruang sipil, serta kebijakan fasilitasi dana abadi, dapat memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Ini akan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakomodasi dalam proses pembangunan.

Fokus pada Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Sosial

Pembangunan PSN harus dilaksanakan secara setara dan adil, dengan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan dampaknya diukur secara periodik dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat marginal dan rentan.³⁷ Lingkungan yang inklusif perlu ditingkatkan bagi kelompok rentan seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya. Upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.⁹ Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dengan membangun dari desa dan dari bawah, adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan secara fundamental.

Penutup: Optimisme dan Komitmen Bersama untuk Indonesia Maju

Indonesia di usia 80 tahun berdiri di persimpangan sejarah, dengan fondasi pembangunan yang kuat dan visi yang jelas menuju Indonesia Emas 2045. Capaian di berbagai sektor, dari pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hingga reformasi pendidikan dan ekspansi infrastruktur, menunjukkan potensi besar untuk terus maju. Visi Indonesia Emas 2045, didukung oleh RPJPN dan RPJMN yang terencana, adalah komitmen kolektif dari sebuah bangsa untuk mengubah masa depan, menghadirkan kehidupan yang lebih baik untuk generasi berikutnya, dan menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Pencapaian visi ambisius ini tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi seluruh elemen bangsa, yang berlandaskan pada filosofi luhur “Gotong Royong” dan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semangat ini menjadi perekat dalam menghadapi berbagai tantangan. Meskipun tantangan seperti ketimpangan, isu lingkungan, dan kompleksitas tata kelola masih ada, semangat adaptasi, inovasi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman akan menjadi kunci untuk mengatasinya.

Laporan ini menggarisbawahi optimisme terhadap masa depan Indonesia, namun juga menyerukan komitmen berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang tersisa dengan keberanian, transparansi, dan keadilan. “Kado” terbaik bagi Indonesia di usia 80 tahun adalah fondasi yang kokoh, rencana yang ambisius, dan semangat persatuan yang tak tergoyahkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka :

1. 80 Tahun Merdeka, Ketimpangan Pendidikan Masih Jadi PR Besar Pemerintah RI, accessed August 15, 2025, https://www.nu.or.id/nasional/80-tahun-merdeka-ketimpangan-pendidikan-masih-jadi-pr-besar-pemerintah-ri-g9e2i
2. Sejarah Pembangunan Ekonomi di Indonesia, accessed August 15, 2025, https://feb.umsu.ac.id/sejarah-pembangunan-ekonomi-di-indonesia/
3. Sejarah Perkembangan Ekonomi Indonesia Setelah Masa Kemerdekaan Halaman 1 – Kompasiana.com, accessed August 15, 2025, https://www.kompasiana.com/lili08/650e91ae856e0a58be590312/sejarah-perkembangan-ekonomi-indonesia-setelah-masa-kemerdekaan
4. Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini – Hijra Bank, accessed August 15, 2025, https://hijra.id/blog/articles/pembangunan-ekonomi-di-indonesia/
5. Indonesia Emas 2045, accessed August 15, 2025, https://indonesia2045.go.id/
6. Analisis Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 – DPR RI, accessed August 15, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-1-1-November-2023-216-4.pdf
7. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025, accessed August 15, 2025, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_rpjpn.pdf
8. Indonesia Emas – Kadin Indonesia, accessed August 15, 2025, https://kadin.id/en/program/indonesia-emas/
9. RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045 | Sekretariat Negara, accessed August 15, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjmn_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045
10. Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 – Kementerian Keuangan, accessed August 15, 2025, https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf
11. Memasuki Tahun 2025, Perekonomian Nasional Diproyeksikan Tetap Terjaga – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, accessed August 15, 2025, https://ekon.go.id/publikasi/detail/6133/memasuki-tahun-2025-perekonomian-nasional-diproyeksikan-tetap-terjaga
12. Tahun 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Media Keuangan, accessed August 15, 2025, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/tahun-2025-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia
13. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024 – DataIndonesia.id, accessed August 15, 2025, https://assets.dataindonesia.id/2024/11/19/1731999092025-33-19.-Berita-Resmi-Statistik—Indeks-Pembangunan-Manusia-IPM-2024.pdf
14. Menuju Indonesia Emas: Revolusi SDM Kesehatan untuk Generasi 2045, accessed August 15, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8645/menuju-indonesia-emas-revolusi-sdm-kesehatan-untuk-generasi-2045?lang=1
15. Indonesia menargetkan 17–20 persen energi terbarukan pada 2025 – ANTARA News, accessed August 15, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4894993/indonesia-menargetkan-17-20-persen-energi-terbarukan-pada-2025
16. KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025, accessed August 15, 2025, https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025
17. Ekspansi energi bersih Indonesia dapat mendorong pertumbuhan dan kesetaraan – Ember, accessed August 15, 2025, https://ember-energy.org/id/laporan/ekspansi-energi-bersih-indonesia-dapat-mendorong-pertumbuhan-dan-kesetaraan/
18. Pemerintah Apresiasi Pemda yang Berkomitmen dan Berkinerja Baik dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, accessed August 15, 2025, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5476/pemerintah-apresiasi-pemda-yang-berkomitmen-dan-berkinerja-baik-dalam-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
19. Mengurai Kemiskinan dengan Pemerataan dan Genjot Kualitas SDM – Indonesia.go.id, accessed August 15, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9592/mengurai-kemiskinan-dengan-pemerataan-dan-genjot-kualitas-sdm?lang=1
20. Daftar 77 Proyek Strategis Nasional 2025-2029 dalam RPJMN Perpres 12/2025, accessed August 15, 2025, https://www.ruangenergi.com/daftar-77-proyek-strategis-nasional-2025-2029-dalam-rpjmn-perpres-12-2025/
21. Digitalisasi Dorong Ekonomi Inklusif Usaha ‘Wong Cilik’ – Indonesia.go.id, accessed August 15, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8834/digitalisasi-dorong-ekonomi-inklusif-usaha-wong-cilik?lang=1
22. Akselerasi Transformasi Digital dan Pemulihan Ekonomi – Sekretariat Negara, accessed August 15, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/akselerasi_transformasi_digital_dan_pemulihan_ekonomi
23. peran platform digital terhadap pengembangan umkm di indonesia | indef, accessed August 15, 2025, https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Final-Peran-Platform-Digital-Terhadap-Pengembangan-UMKM-di-Indonesia-INDEF.pdf
24. Analisis Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi Terhadap Transformasi Digital UMKM – DJPb, accessed August 15, 2025, https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3712-analisis-efektivitas-paket-kebijakan-ekonomi-terhadap-transformasi-digital-umkm.html
25. Capaian Pembangunan Infrastruktur Strategis – Indonesia.go.id, accessed August 15, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6792/capaian-pembangunan-infrastruktur-strategis?lang=1
26. 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur: Menghubungkan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi – Indonesia.go.id, accessed August 15, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8648/10-tahun-pembangunan-infrastruktur-menghubungkan-
27. Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia – Komnas HAM, accessed August 15, 2025, https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf
28. Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara – Jurnal, accessed August 15, 2025, https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/download/1444/567/8831
29. Strategi Transformasi Digital Indonesia, AI dan Semikonduktor Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, accessed August 15, 2025, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6519/strategi-transformasi-digital-indonesia-ai-dan-semikonduktor-jadi-pengungkit-pertumbuhan-ekonomi
30. EDRR Indonesia 2025 Tampilkan Beragam Inovasi Teknologi Mitigasi Bencana, accessed August 15, 2025, https://mediaindonesia.com/humaniora/800984/edrr-indonesia-2025-tampilkan-beragam-inovasi-teknologi-mitigasi-bencana
31. Masyarakat Sipil Indonesia Desak Penguatan Regulasi dan Komitmen Keberlanjutan Open Government Indonesia di tengah Tantangan Global dan Regional – Transparency International Indonesia, accessed August 15, 2025, https://ti.or.id/masyarakat-sipil-indonesia-desak-penguatan-regulasi-dan-komitmen-keberlanjutan-open-government-indonesia-di-tengah-tantangan-global-dan-regional/
32. Tegakkan Konstitusionalisme Agraria untuk Kedaulatan dan Keselamatan Rakyat, Hentikan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Sejati! | WALHI, accessed August 15, 2025, https://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusionalisme-agraria-untuk-kedaulatan-dan-keselamatan-rakyat-hentikan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-sejati
33. Isu Kesejahteraan dan Lingkungan Jadi Perhatian, Anak Muda Desak Pemerintah Segera Transisi ke Ekonomi Hijau – Greenpeace Indonesia, accessed August 15, 2025, https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/57908/isu-kesejahteraan-dan-lingkungan-jadi-perhatian-anak-muda-desak-pemerintah-segera-transisi-ke-ekonomi-hijau/
34. EKONOMI HIJAU MENDORONG PERTUMBUHAN LAPANGAN KERJA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN – IBEKA, accessed August 15, 2025, https://ibeka.or.id/ekonomi-hijau-mendorong-pertumbuhan-lapangan-kerja-dan-pembangunan-berkelanjutan/
35. Mengenal Dampak Pemanfaatan EBT Untuk Menuju Masyarakat Sehat yang Lebih Berkelanjutan – SolarKita, accessed August 15, 2025, https://www.solarkita.com/blog/mengenal-dampak-pemanfaatan-ebt-untuk-menuju-masyarakat-sehat-yang-lebih-berkelanjutan
36. Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau – Bappenas Working Papers, accessed August 15, 2025, https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/365/146/
37. Paket Stimulus Hijau untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Sampah – Partnership for Action on Green Economy, accessed August 15, 2025, https://www.un-page.org/static/699f00c733d709ec40389cb6c36b81e7/54427-paket-stimulus-hijau-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional-sektor-sampah-final.pdf
38. ESG untuk Mewujudkan Infrastruktur Hijau (Green Infrastructure) dalam Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Persampahan – KPBU, accessed August 15, 2025, https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1227-1769/umum/kajian-opini-publik/esg-untuk-mewujudkan-infrastruktur-hijau-green-infrastructure-dalam-penerapan-ekonomi-sirkular-di-sektor-persampahan
39. REFORMASI BIROKRASI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – DPR RI, accessed August 15, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-46.pdf
40. Transformasi Birokrasi Menuju Organisasi yang Adaptif, Agile, dan Fluid, accessed August 15, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_birokrasi_menuju_organisasi_yang_adaptif_agile_dan_fluid
41. Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat, accessed August 15, 2025, https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/119/41/
42. Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi | As-Shahifah, accessed August 15, 2025, https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asshahifah/article/view/8282
43. PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT, accessed August 15, 2025, https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/429/453/573
44. Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin | Oleh: Sri Hartati, S.H., M.H. (20/6) – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, accessed August 15, 2025, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin
45. Petani dan Rakyat Gugat Bank Tanah | WALHI, accessed August 15, 2025, https://www.walhi.or.id/petani-dan-rakyat-gugat-bank-tanah
46. Reformasi Kepemimpinan Sekolah – Media Indonesia, accessed August 15, 2025, https://mediaindonesia.com/opini/800613/reformasi-kepemimpinan-sekolah
47. IESR: Target 100% Listrik Terbarukan dalam 10 Tahun Perlu Rencana dan Kebijakan Konkret, accessed August 15, 2025, https://iesr.or.id/iesr-target-100-listrik-terbarukan-dalam-10-tahun-perlu-rencana-dan-kebijakan-konkret/
48. Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional – KPPIP, accessed August 15, 2025, https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-proyek-strategis-nasional-mendukung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/
49. Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Innovative: Journal Of Social Science Research, accessed August 15, 2025, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/17118/11444/29435
50. ANALISA YURIDIS INKONSISTENSI VERTIKAL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN”PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 | JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, accessed August 15, 2025, https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3191