Kebijakan Dumping dan Implementasi Tindakan Antidumping di Indonesia

Praktik dumping, yang merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam perdagangan internasional, mencerminkan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi, di mana perbatasan ekonomi menjadi semakin kabur, dumping tidak lagi sekadar taktik bisnis yang agresif, melainkan sebuah fenomena ekonomi multidimensi dengan motivasi, konsekuensi, dan kerangka regulasi yang rumit. Laporan ini disusun untuk menyajikan analisis mendalam yang melampaui definisi dasar, mengeksplorasi motivasi, dampak, kerangka hukum, dan efektivitas implementasi kebijakan antidumping di Indonesia.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik yang penting bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi. Dengan mengintegrasikan teori ekonomi dengan realitas pasar dan kerangka hukum, laporan ini akan menelaah bagaimana praktik dumping dapat merusak pasar, mengancam industri domestik, dan menimbulkan krisis ketenagakerjaan. Kami juga akan mengevaluasi respons kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia, termasuk peran lembaga-lembaga terkait, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi. Analisis ini didukung oleh studi kasus aktual, yang bersumber dari data dan dokumen pemerintah serta literatur akademik yang tersedia.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah analisis literatur komprehensif dari berbagai sumber, termasuk artikel berita, laporan industri, dan jurnal akademis. Pendekatan ini memungkinkan perangkaian data-data terpisah menjadi sebuah narasi yang koheren, menyoroti hubungan sebab-akibat, dan menawarkan evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.

Definisi, Konsep, dan Terminologi Kunci Dumping

Definisi Formal dan Elemen Perhitungan

Dumping secara formal didefinisikan sebagai praktik dagang di mana sebuah entitas menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasar domestik negara pengekspor. Praktik ini sering disebut sebagai “politik dumping”, yang merupakan kebijakan perdagangan untuk memenangkan persaingan. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, sebuah produk dianggap mengalami dumping apabila harga ekspornya “kurang dari nilai normal”.

Untuk menentukan apakah suatu produk mengalami dumping, diperlukan perbandingan antara dua elemen kunci:

1. Nilai Normal (Normal Value): Harga dari produk serupa di pasar domestik negara pengekspor. Jika tidak ada harga pembanding yang valid, nilai normal dapat dihitung dari harga jual ke negara ketiga atau berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan normal.
2. Harga Ekspor (Export Price): Harga barang yang dijual dari negara pengekspor ke negara pengimpor.

Selisih antara kedua nilai ini dikenal sebagai Margin Dumping. Apabila margin dumping terbukti dan menyebabkan “kerugian material” terhadap industri domestik, negara pengimpor dapat mengenakan

Bea Masuk Antidumping (BMAD) sebagai tindakan balasan.

Paradoks Legalitas dan Etika Perdagangan

Terdapat sebuah paradoks yang signifikan dalam praktik dumping. Di satu sisi, menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dumping dianggap sebagai hal yang legal. Ini berarti bahwa praktik diskriminasi harga lintas negara tidak dilarang secara mutlak. Namun, di sisi lain, banyak pihak, termasuk dalam laporan industri, menganggap dumping sebagai “tindakan curang” dan “praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil”.

Ketegangan ini mencerminkan kompleksitas kerangka hukum perdagangan internasional. WTO tidak melarang dumping secara langsung, tetapi memberikan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk mengambil tindakan balasan jika praktik tersebut terbukti merugikan industri domestik. Ini berarti, secara teknis, dumping diizinkan sampai ada bukti yang kuat bahwa praktik tersebut merusak pasar sasaran. Beban pembuktian adanya “kerugian material” (atau material injury) menjadi kunci bagi negara pengimpor untuk dapat memberlakukan bea masuk antidumping. Kondisi ini menempatkan dumping pada posisi yang ambigu—legal secara teknis, tetapi dianggap tidak etis jika tujuannya adalah untuk merusak persaingan pasar.

Tabel di bawah ini menggambarkan elemen-elemen kunci dalam perhitungan margin dumping.

Tabel 1: Perbandingan Harga Normal dan Harga Dumping

Export to Sheets

Klasifikasi, Tujuan, dan Motivasi Praktik Dumping

Jenis-Jenis Dumping dalam Perdagangan Internasional

Praktik dumping tidaklah homogen, melainkan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan motivasi, durasi, dan tujuannya. Empat jenis utama dumping yang diidentifikasi dari berbagai sumber mencakup:

1. Dumping Sporadis (Sporadic Dumping): Praktik ini dilakukan dalam jangka pendek untuk mengatasi kelebihan kapasitas produksi atau menghabiskan stok barang yang menumpuk. Tujuannya bukan untuk mematikan pesaing, melainkan untuk mengubah kelebihan persediaan menjadi uang tunai secara cepat.
2. Dumping Predatoris (Predatory Dumping): Ini adalah bentuk dumping yang paling agresif dan sering kali memiliki konotasi negatif. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan atau “memangsa” industri pesaing. Pelaku dumping secara sengaja menetapkan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk mendorong pesaing keluar dari pasar. Setelah kompetitor berguguran, pelaku akan menaikkan harga produknya secara bertahap untuk mendominasi pasar.
3. Dumping Persisten (Persistent Dumping): Praktik ini merupakan diskriminasi harga yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menguasai pangsa pasar dalam jangka panjang tanpa memedulikan protes dari negara lain. Strategi ini sering kali dilakukan oleh perusahaan yang memiliki biaya produksi rendah dan bertujuan untuk mempertahankan dominasi pasar.
4. Dumping Balik (Reverse Dumping): Jenis dumping yang kurang umum ini merupakan kebalikan dari praktik dumping pada umumnya. Harga di pasar luar negeri justru ditetapkan lebih tinggi daripada harga di pasar domestik. Praktik ini biasanya terjadi pada produk-produk yang memiliki permintaan inelastis di pasar luar negeri, di mana perubahan harga tidak banyak memengaruhi permintaan.

Motivasi Ekonomi di Balik Praktik Dumping

Motivasi di balik praktik dumping sangat beragam, dari sekadar mengatasi masalah internal perusahaan hingga strategi invasi pasar yang kompleks. Tujuan-tujuan utama ini mencakup:

• Mengubah Kelebihan Stok Menjadi Keuntungan: Ketika sebuah perusahaan mengalami kelebihan produksi, dumping menjadi solusi cepat untuk menjual produk yang tidak terserap di pasar domestik, mengubah investasi persediaan menjadi uang secara cepat.
• Memperluas dan Menginvasi Pasar: Dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah, eksportir dapat menarik konsumen baru, meningkatkan pangsa pasar, dan memperluas jangkauan pasarnya.
• Menyingkirkan Pesaing: Secara lebih agresif, dumping menjadi alat untuk mematikan pesaing, memonopoli pasar, dan pada akhirnya menguasai harga.

Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa dumping terkadang bukan semata-mata strategi yang agresif, melainkan konsekuensi dari ketidakseimbangan makroekonomi global. Berbagai data menunjukkan bahwa dumping produk tekstil dari Tiongkok ke Indonesia terjadi karena kelebihan produksi global (oversupply). Hal ini dipicu oleh menurunnya daya beli konsumen di negara-negara tujuan ekspor tradisional akibat isu geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina. Ketika pasar-pasar tradisional mengalami penurunan permintaan, negara-negara produsen terpaksa mencari outlet lain untuk membuang kelebihan produk mereka. Fenomena ini mengubah dumping dari sekadar taktik bisnis menjadi mekanisme penyesuaian pasar yang brutal dan merusak.

Tabel 2: Jenis-Jenis Dumping dan Motivasi Inti

Dampak Multidimensi dari Praktik Dumping

Dampak dari praktik dumping menjalar ke berbagai sektor ekonomi, menciptakan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak: negara pengekspor dan negara pengimpor.

Dampak terhadap Negara Pengekspor

Bagi negara pengekspor, praktik dumping dapat memberikan beberapa keuntungan. Adanya ekspansi pasar memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen baru dan meningkatkan pangsa pasar, yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan devisa negara. Di samping itu, dumping dapat membantu perusahaan mengatasi masalah kelebihan produksi yang tidak terserap di pasar domestik, mengubah persediaan yang menumpuk menjadi pemasukan.

Namun, praktik ini juga menyimpan risiko yang signifikan bagi eksportir sendiri. Menjual barang di bawah harga normal atau bahkan di bawah biaya produksi bukanlah strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, praktik dumping dapat menyebabkan perusahaan eksportir merugi dan berpotensi mengalami kebangkrutan.

Dampak terhadap Negara Pengimpor

Dampak negatif dumping jauh lebih terasa di negara pengimpor. Praktik ini sering kali memicu persaingan yang tidak sehat dan merusak stabilitas harga pasar domestik. Dampak terhadap industri domestik dapat terwujud dalam tiga bentuk utama :

• Price Undercutting: Kondisi di mana harga barang impor yang mengalami dumping lebih rendah secara signifikan dibandingkan harga barang sejenis yang diproduksi oleh industri dalam negeri.
• Price Depression: Penurunan harga barang sejenis yang diproduksi industri domestik sebagai akibat langsung dari masuknya barang impor yang dijual dengan harga rendah.
• Price Suppression: Kondisi di mana harga barang sejenis di pasar domestik tidak dapat meningkat sebagaimana mestinya, meskipun biaya produksi naik, karena adanya tekanan dari barang impor yang murah.

Dampak ekonomi ini memiliki implikasi sosial yang nyata dan merusak. Penurunan harga dan hilangnya daya saing memaksa produsen lokal untuk mengurangi produksi, memotong biaya operasional, dan pada akhirnya, menyebabkan penutupan pabrik. Sebagai contoh konkret, masuknya produk tekstil murah dari Tiongkok yang membanjiri pasar domestik telah menyebabkan banyak pabrik tekstil di Indonesia gulung tikar dan melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerja. Contoh PT Batam Bintan Apparel (BBA) yang terpaksa menutup operasinya menjadi bukti nyata bagaimana praktik dumping dapat mentransformasi masalah ekonomi menjadi krisis sosial dengan dampak langsung pada ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan yang diakibatkan oleh dumping sering kali mengikuti rantai kausalitas yang jelas dan sistematis: dumping (penjualan di bawah harga normal) mengarah pada price undercutting di pasar pengimpor. Kondisi ini membuat produk domestik kehilangan daya saing, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penjualan dan kerugian bagi produsen lokal. Ketika kerugian terus berlanjut, perusahaan tidak mampu lagi menutupi biaya operasionalnya, yang memaksa mereka untuk melakukan penutupan pabrik. Akibatnya, terjadi PHK massal yang meningkatkan tingkat pengangguran dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.

Tabel 3: Dampak Dumping pada Industri Domestik dan Ketenagakerjaan

Kerangka Hukum dan Regulasi Anti-Dumping

Kerangka Hukum Global

Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada Perjanjian Antidumping, yang secara formal dikenal sebagai Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Perjanjian ini mengatur prosedur dan ketentuan bagi negara anggota untuk mengambil tindakan balasan terhadap praktik dumping. Inti dari perjanjian ini adalah bahwa suatu negara dapat mengenakan bea masuk antidumping jika terbukti bahwa produk diimpor dengan harga kurang dari nilai normalnya dan menyebabkan “kerugian material” pada industri domestik yang memproduksi barang sejenis.

Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Untuk mengimplementasikan kerangka kerja WTO, Indonesia telah mengesahkan regulasi domestik, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Pelaksanaan regulasi ini didelegasikan kepada Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. KADI memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan praktik dumping, mengumpulkan bukti, dan, jika terbukti, merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping kepada kementerian terkait.

Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif solid, analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan efektivitas implementasinya di lapangan. Sebagai contoh, studi tentang praktik dumping produk baja di Indonesia menemukan bahwa meskipun bea masuk antidumping telah diberlakukan, impor produk baja masih terus meningkat.

Penyebab utama dari ketidakefektifan ini adalah praktik circumvention atau pengelakan, yang merupakan taktik canggih yang digunakan oleh eksportir untuk menghindari bea masuk yang dikenakan. Praktik ini dapat dilakukan dengan dua cara utama:

1. Modifikasi Produk: Importasi dilakukan dengan memodifikasi produk secara tidak substansial, sehingga produk tersebut tidak lagi teridentifikasi sebagai produk yang dikenai bea masuk antidumping.
2. Negara Ketiga: Impor juga dilakukan melalui negara ketiga yang tidak dikenai tindakan antidumping, yang pada dasarnya mengalihkan rute perdagangan untuk menghindari sanksi.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada perlu diperbarui agar tetap relevan dan mampu menghadapi taktik-taktik baru yang muncul dalam perdagangan internasional. Adanya regulasi saja tidak cukup; yang diperlukan adalah sebuah kerangka yang dinamis dan adaptif.

Analisis Studi Kasus di Berbagai Negara

Studi Kasus 1: Industri Baja dan Tekstil di Indonesia

Industri baja di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik dumping. Investigasi telah menunjukkan bahwa produk baja impor dari beberapa negara, termasuk Tiongkok, masuk ke pasar domestik dengan harga yang sangat rendah, merusak harga pasar dan menekan industri lokal.

Analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberlakukan bea masuk antidumping, impor baja tetap melonjak. Fenomena ini terjadi karena eksportir berhasil menghindari sanksi melalui praktik  circumvention. Dengan membandingkan pola perdagangan sebelum dan sesudah pengenaan bea masuk antidumping, terbukti bahwa adanya modifikasi produk yang tidak signifikan dan pengiriman melalui negara perantara menjadi alasan utama ketidakefektifan kebijakan antidumping yang ada. Ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup jika tidak ada klausul yang secara spesifik menangani taktik pengelakan.

Situasi serupa, dan bahkan lebih dramatis, terjadi di industri tekstil dan garmen nasional. Masuknya produk tekstil impor murah dari Tiongkok telah menciptakan situasi “gawat darurat” bagi industri domestik. Perusahaan-perusahaan tekstil lokal kesulitan bersaing, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk menutup operasi dan melakukan PHK massal.

Keterpurukan industri ini berakar pada fenomena oversupply global. Akibat menurunnya daya beli di pasar global dan restriksi perdagangan di berbagai negara, produsen-produsen tekstil di Tiongkok memiliki kelebihan produksi yang tidak terserap. Kelebihan produk ini kemudian dialihkan ke pasar yang kurang terlindungi, seperti Indonesia, dengan harga yang sangat murah. Dampak nyata dari fenomena ini terlihat di Batam, di mana perusahaan seperti PT Batam Bintan Apparel terpaksa gulung tikar, menyisakan ribuan pekerja yang terkena dampak PHK. Contoh ini secara jelas menggambarkan bagaimana dumping, yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan ekonomi global, dapat menyebabkan krisis sosial di tingkat domestik.

Studi Kasus 2: Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi dumping, yang diimplementasikan oleh International Trade Administration (ITA) dan U.S. International Trade Commission (USITC). Antidumping dianggap sebagai tindakan perlindungan perdagangan yang paling sering digunakan.

Salah satu kasus terbaru yang sedang diselidiki melibatkan impor sel surya dan panel dari India, Indonesia, dan Laos. Petisi yang diajukan oleh produsen AS menuduh bahwa produsen global, terutama yang dimiliki oleh Tiongkok, telah memindahkan operasi mereka ke ketiga negara tersebut untuk menghindari tarif anti-dumping yang sebelumnya diberlakukan terhadap Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Petisi tersebut mengklaim bahwa praktik dumping ini telah merusak industri surya AS, menyebabkan kerugian materi, dan mengancam lapangan kerja dan investasi. Margin dumping yang dituduhkan sangat signifikan, dengan dugaan dumping sebesar 89,65% untuk Indonesia, 249,09% untuk Laos, dan 213,96% untuk India.

Di sektor lain, ada kasus penyelidikan anti-dumping terhadap impor ubin keramik dari India. Setelah penyelidikan oleh Departemen Perdagangan AS, tidak ditemukan adanya dumping, sehingga investigasi dihentikan.

Studi Kasus 3: Uni Eropa

Uni Eropa (EU) juga secara aktif menggunakan langkah-langkah anti-dumping untuk melindungi industrinya dari impor yang “dijual dengan harga rendah secara artifisial”. Komisi Eropa melakukan investigasi dan dapat memberlakukan bea masuk anti-dumping provinsional atau definitif untuk memulihkan “kondisi persaingan yang adil”.

EU telah memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap berbagai produk, termasuk baja nirkarat dari Tiongkok, Indonesia, dan Taiwan. Dalam kasus ini, anak perusahaan baja nirkarat Tiongkok yang beroperasi di Indonesia dikenai bea masuk sebesar 17%. Investigasi ini dilakukan setelah adanya keluhan dari Asosiasi Baja Eropa yang menemukan bahwa impor dari negara-negara tersebut membanjiri pasar dan menekan harga industri EU.

Pada awal tahun 2000, EU juga telah mengenakan bea masuk anti-dumping definitif terhadap impor serat stapel sintetis poliester yang berasal dari Australia, Indonesia, dan Thailand. Menariknya, tindakan ini menyebabkan Indonesia mengalihkan ekspor produk tersebut ke negara-negara non-EU, sebuah fenomena yang dikenal sebagai trade deflection, yang menunjukkan dampak tidak langsung dari kebijakan anti-dumping.

EU juga telah mengenakan bea masuk anti-dumping pada produk lain dari Tiongkok, termasuk tinplate dan kendaraan listrik, dengan tingkat bea masuk yang bervariasi tergantung pada produsennya.

Studi Kasus 4: Jepang

Meskipun memiliki undang-undang anti-dumping, Jepang secara historis jarang menggunakannya dalam praktiknya. Kerangka hukum anti-dumping di Jepang didasarkan pada tiga undang-undang utama: Undang-Undang Antimonopoli, Undang-Undang Perdagangan Ekspor-Impor, dan Undang-Undang Tarif. Undang-Undang Tarif, yang merupakan yang paling relevan, memungkinkan pemerintah untuk mengenakan bea masuk penyeimbang jika impor masuk dengan harga yang “kurang dari harga yang wajar” dan menyebabkan kerugian bagi industri domestik atau menghalangi pembentukan industri baru.

Namun, pada Agustus 2025, Jepang menunjukkan langkah proaktif dengan memulai investigasi anti-dumping bersama Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) dan Kementerian Keuangan (MOF) terhadap produk baja lapis seng celup panas dari Republik Korea dan Tiongkok. Investigasi ini diajukan oleh beberapa produsen baja Jepang. Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang, yang sistem ekonominya dulunya terkelola dengan baik sehingga tidak memerlukan undang-undang ini, kini semakin terbuka untuk menggunakan tindakan anti-dumping guna melindungi industri domestiknya.

Studi Kasus 5: Korea Selatan

Korea Selatan telah menjadi pihak dalam kasus-kasus anti-dumping, baik sebagai negara pengekspor maupun pengimpor. Pada tahun 2013, Korea Selatan menghadapi kasus anti-dumping di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diajukan oleh perusahaan AS, Whirlpool, terkait impor mesin cuci. Kasus ini berujung pada pengenaan bea masuk anti-dumping pada perusahaan Korea, LG dan Samsung. Namun, Korea Selatan mengajukan banding dan berhasil memenangkan kasus tersebut pada tahun 2016, dengan WTO memberikan ganti rugi sebesar $85 juta.

Di sisi lain, Korea Selatan juga secara aktif memerangi praktik pengelakan dumping. Badan Bea Cukai Korea berhasil mengungkap 19 perusahaan yang menghindari bea masuk anti-dumping senilai total $30,8 juta pada produk baja gulungan panas. Perusahaan-perusahaan ini menghindari sanksi dengan mengubah kode produk atau menggunakan nama pemasok yang berhak atas tarif lebih rendah. Untuk mengatasi taktik ini, pemerintah Korea Selatan merevisi Undang-Undang Kepabeanan pada Februari 2024 untuk memasukkan dasar investigasi “dumping pengelakan” (circumvention dumping) yang mulai berlaku pada Januari 2025. Perubahan ini memungkinkan pihak berwenang untuk menyelidiki pengelakan bea masuk melalui modifikasi minor produk atau perakitan di negara ketiga. Uni Eropa juga telah memulai investigasi anti-dumping terhadap resin tertentu dari Korea Selatan dan Taiwan sejak Desember 2024.

Tantangan, Evaluasi, dan Rekomendasi Kebijakan

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Antidumping Indonesia

Berdasarkan analisis studi kasus, kebijakan antidumping Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Pendekatan yang ada cenderung bersifat reaktif, di mana bea masuk antidumping dikenakan setelah industri domestik terbukti mengalami kerugian material. Namun, efektivitas pendekatan ini terhambat oleh praktik circumvention yang semakin canggih dan volume impor yang terus meningkat. Tantangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak lagi memadai untuk melindungi industri domestik secara efektif.

Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan antidumping, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menjadi strategi yang lebih proaktif dan adaptif. Berikut adalah beberapa rekomendasi strategis:

1. Penyempurnaan Regulasi: Pemerintah Indonesia harus segera menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 dengan mengadopsi klausul anti-circumvention. Klausul ini harus secara spesifik mengatur dan memberikan wewenang kepada lembaga terkait untuk menindak praktik pengelakan, seperti modifikasi produk yang tidak substansial atau pengalihan impor melalui negara ketiga. Referensi dapat diambil dari best practice negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan India.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Peran KADI harus diperkuat. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau tren harga dan pola perdagangan secara berkelanjutan. Koordinasi yang lebih baik antara KADI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya juga krusial untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.
3. Strategi Preventif dan Proaktif: Selain tindakan balasan, pemerintah perlu fokus pada strategi preventif. Ini dapat mencakup peningkatan daya saing produk domestik melalui insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri yang terancam. Komunikasi yang efektif dengan eksportir dan importir juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan perdagangan yang adil. Pendekatan ini akan melengkapi kebijakan antidumping dengan memperkuat industri domestik dari dalam, bukan hanya dari luar.

Kesimpulan

Dumping adalah fenomena perdagangan internasional yang kompleks, dipicu oleh berbagai faktor mulai dari strategi bisnis agresif hingga konsekuensi tak terhindarkan dari ketidakseimbangan makroekonomi global. Dampaknya terhadap negara pengimpor terbukti merusak, tidak hanya pada tingkat industri melalui price undercutting, price depression, dan price suppression, tetapi juga pada tingkat sosial melalui penutupan pabrik dan PHK massal.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menangani praktik ini, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama karena adanya taktik pengelakan atau circumvention. Ketidakefektifan ini menuntut pergeseran paradigma kebijakan. Masa depan perlindungan industri domestik Indonesia dari praktik dumping bergantung pada kemauan pemerintah untuk menutup kesenjangan regulasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan holistik. Tanpa langkah-langkah strategis ini, industri-industri kunci akan terus rentan terhadap serangan impor dumping, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial negara.