Oleh : Ade P. Nasution
Ternyata bukan hanya dalam bahasa saja Indonesia mengalami keadaan bertolak belakang dengan fakta dan realitas yang ada (Paradoks) tetapi dalam bidang ekonomi juga banyak dijumpai paradoks ini. Dalam bahasa, bahasa Indonesia terkenal karena kata-katanya memiliki rentang makna yang sangat banyak dan beragam dan dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan para penguasa. Kata–kata yang sering dipakai adalah adil dan makmur, kesejahteraan, pembangunan dan banyak kata-kata lain yang bisa dikategorikan bahasa politik.
Entah kenapa, walaupun disadari terjadi ketidak konsistenan, namun istilah-istilah ini seolah-olah menjadi blueprint dan referensi wajib pada setiap orde penguasa pemerintahan di Indonesia terutama paradoks ini terus dikumandangkan baik pertanggunng jawaban presiden sampai laporan tahunan yang kepada lembaga-lembaga ekonomi internaasional. Banyak pengamat dengan pandangan skeptis menyebutkan bahwa pola ini adalah pola pikir lama dan ada kesan pemerintah melakukan kebohongan kepada rakyatnya. Ada juga yang menyebutkan secara radikal persoalan ini adalah masalah mentalitas, mentalitas penguasa dan rakyatnya yang bukan mental bangsa yang bebas dan bermartabat.
Dibawah ini adalah beberapa paradoks dari banyak lagi paradoks yang didalamnya Indonesia menjalankan proses pembangunannya.
PARADOKS KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEMBANGUNAN NASIONAL
Dari dulu sampai sekarang, keberadaan koperasi dipandang sebagai sebagai soko guru pembangunan nasional dan dalam jenis lembaga ekonomi formal di Indonesia koperasi adalah salah satunya disamping PT, BUMN, MNC, CV dan Firma. Dalam kondisi ekonomi nasional sampai sekarang ini, khususnya dalam kaitannya proses konglomerasi, “Kesokoguruan” koperasi banyak sekali dipertanyakan dan belum ada bukti empiris yang menyatakan koperasi secara ekonomis menguntungkan anggotanya Tampaknya justru usaha-usaha swasta, khususnya usaha kecil menengah dan usaha besar, yang pantas disebut sokoguru perekonomian yang justru banyak menyumbang terhadap distribusi barang dan jasa demikian juga BUMN-pun dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional.
Keberlanjutan koperasi di Indonesia lebih banyak atas desakan pemerintah, terutama kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan bahan baku, bibit dan pupuk, hal ini dapat dilihat pada koperasi unit desa (KUD) dan koperasi produksi tahu dan tempe, namun sayangnya kebijakan pasca produksi dan perlindungan terhadap kelangsungan koperasi ini sering kali diabaikan terutama bahan baku, pemasaran dan promosinya.
Saat ini koperasi banyak tumbuh hanya untuk menangkap peluang kebijakan bantuan pemerintah secara politis dan tentu saja keadaannya sering digambarkan orang dengan “hidup segan mati tak mau”, tetapi didalam interaksi ekonomi yang sesungguhnya dalam realitas pasar seringkali mereka tidak mampu bersaing apalagi banyak kebijakan-kebijakan maupun konvensi ekonomi internasional yang melarang adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap satu bidang badan usaha tertentu yaitu konvensi organisasi perdagangan dunia (WTO).
PARADOKS PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berturut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah 6,5 %, 6,23 % dan 5,78 %. Dalam teorinya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari pendapatan per kapita, itu mungkin terjadi, tetapi kesenjangan juga semakin lebar. Indeks Gini (indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang mengukur tingkat distribusi pendapatan cenderung meningkat, sementara indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan perbaikan berarti (peringkat ke-108 pada 2010). Maka, pertumbuhan ekonomi di satu sisi menimbulkan kesenjangan di sisi lain. Secara sektoral, telekomunikasi, jasa, perdagangan, dan keuangan tumbuh pesat, tetapi manufaktur, pertambangan, dan pertanian justru semakin menyusut dan ini justru melahirkan persoalan baru yang menyangkut masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan
Adalah merupakan suatu paradoks ekonomi, ketika Indonesia yang merupakan negara kelautan dan pertanian justru Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya adalah yang paling terkecil, malah yang tertinggi adalah industri pengolahan dan jarak kesenjangan antara sektor pertanian dan kelautan adalah sangat besar dengan sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada efek pengganda (multifflier effect) antara industri dan pertanian dan kelautan, dan ada kesan masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri.
Sampai saat ini di Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu memberi efek positif pada kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang baik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan teori dasar ekonomi dan realitas yang dialami oleh Negara-negara lain.
PARADOKS KERJASAMA EKONOMI
Telah diketahui, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang gemar menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral. Berbagai perjanjian telah ditandatangani seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), AFTA serta berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lainnya seperti Singapura, Australia dan lain-lain
Namun ada yang perlu dicatat bahwa dalam pelaksanaanya Indonesia kerap dirugikan karena adanya faktor non ekonomi yang menjadi persyaratan utama seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia dan situasi politik dalam negeri. Disamping itu ada juga faktor yang merugikan kita lainnya seperti masih adanya proteksi tersembunyi dan terang-terangan yang dilakukan terhadap industry dalam negeri dan produk pertanian yang di lakukan justru negara-negara besar dan maju
Faktor lain yang merugikan kita lainnya adalah perlakuan yang tidak adil antara bekas jajahan Commonwealth (Inggris) seperti Malaysia, Singapura, Australia, India dan Negara lain dan bukan jajahannya yang berimplikasi pada tarif masuk dan pajak lainnya meskipun tujuan dari perjanjian ekonnomi ini adalah liberalisasi perdagangan antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tarif/non tarif menuju era perdagangan bebas antar negara.
Secara empirik, dari berbagai kasus di Negara lain, China, AS dan Singapura tidak akan mau membuka pasarnya pada negara lain ketika industri dalam negerinya belum kuat dan sekarang coba bandingkan dengan struktur industri Indonesia yang justru dalam posisi infant industries yang masih membutuhkan proteksi dan perhatian penuh pemerintah Indonesia.
Dan sekarang kita telah mengalami kerugian akibat perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dengan contoh nyata matinya industi gula, industri beras dan industri alat-alat pembantu yang justru pasar kita dibanjiri oleh produk-produk luar negeri seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand dan Negara-negara lainnya yang tentu saja memberi dampak pada tingkat pengangguran dan sementara itu eksport kita didominasi oleh produk budaya seperti Indomie dan kerajinan tangan yang tentu saja target untuk memperbaiki defisit trasnsaksi neraca berjalan tidak akan pernah tercapai, apalagi produksi minyak bumi dan gas Indonesia darin tahun ke tahun mengalami penurunan yang sebagai mana kita ketahui adalah andalan utama bangsa Indonesia khusunya pada masa orde baru.
Ada baiknya, dalam pemerintahan presiden kita yang baru ini, harusnya presiden dan para menterinya harus bersikap dan berkata jujur dan apa adanya tentang hasil pembangunan tanpa perlu berbohong untuk menyenangkan rakyat, sudah lama rakyat Indonesia di bius dan dinina bobokkan dengan kebohongan dan harapan palsu, sudah saatnya rakyat dihadapkan pada realitas agar mereka dapat bersiap dan menyadari kesulitan, sebagaimana yang dialami oleh rakyat korea selatan dan Jepang, sehingga mengantarkan negara mereka menjadi salah satu negara maju didunia