Danantara Indonesia : Dana Abadi Negara

Pembentukan Dana Abadi Negara (Sovereign Wealth Fund/SWF) telah menjadi strategi yang diadopsi oleh banyak negara untuk mengelola kekayaan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di Indonesia, setelah mendirikan Indonesia Investment Authority (INA), pemerintah meluncurkan Danantara Indonesia, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pada tanggal 24 Februari 2025. Entitas ini dibentuk dengan ambisi besar untuk menjadi perusahaan investasi global sekelas Khazanah Nasional dari Malaysia atau Temasek dari Singapura. Tujuan utamanya adalah ganda: mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang strategis dan mendanai proyek-proyek penting untuk pembangunan nasional.

Tulisan ini menemukan bahwa Danantara mengadopsi model hibrida yang secara unik menggabungkan elemen komersial dengan struktur tata kelola yang sangat politis. Keterlibatan langsung Presiden sebagai penanggung jawab, serta mantan presiden dan menteri kabinet dalam dewan pengarah dan dewan pengawas, menunjukkan bahwa Danantara secara inheren terikat pada kepentingan politik. Mandat ganda ini, yang mencakup investasi komersial di sektor-sektor strategis seperti hilirisasi dan AI, serta pendanaan untuk program-program sosial seperti perumahan bersubsidi, berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang signifikan. Analisis kritis terhadap model operasionalnya menyoroti risiko tata kelola dan akuntabilitas yang substansial. Pendekatan “super-holding” yang terburu-buru, yang mengintegrasikan industri yang sangat berbeda seperti perbankan, pertambangan, dan energi, dapat mengarah pada dis-sinergi operasional dan kerentanan terhadap korupsi. Penggalangan dana melalui inisiatif “Patriot Bond,” yang menawarkan imbal hasil di bawah pasar, semakin memperkuat persepsi bahwa Danantara dapat berfungsi sebagai alat untuk tekanan politik, bukan sebagai entitas yang murni komersial.

Studi komparatif dengan dana abadi negara di Singapura dan Malaysia mengungkapkan kontras yang jelas. Temasek dan GIC dari Singapura unggul dalam independensi operasional dan tata kelola yang kuat, yang menjadi pilar keberhasilan mereka. Khazanah dari Malaysia, dengan model dua dananya yang memisahkan investasi komersial dan strategis, menawarkan solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi dilema mandat ganda yang dihadapi Danantara. Yang paling penting, laporan ini mengidentifikasi kesamaan struktural dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, yang berfungsi sebagai peringatan serius tentang bahaya campur tangan politik, kurangnya pengawasan independen, dan struktur kepemilikan yang kompleks.  Berdasarkan temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan agar Danantara memperkuat independensi operasionalnya, mengadopsi kerangka tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, dan mempertimbangkan model dua dana untuk memisahkan tujuan komersial dari mandat strategis. Keberhasilan Danantara di masa depan tidak hanya akan diukur dari nilai aset atau laba finansial, tetapi juga dari kemampuannya untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari risiko yang dapat mengancam integritasnya sebagai pilar pembangunan nasional.

Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi global yang terus berevolusi, Dana Abadi Negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) telah muncul sebagai instrumen strategis yang vital bagi banyak negara. SWF berfungsi tidak hanya sebagai wahana untuk menstabilkan makroekonomi dan mengelola surplus anggaran, tetapi juga sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan mendiversifikasi portofolio investasi dan mengalokasikan modal ke sektor-sektor strategis, SWF memungkinkan suatu negara untuk mengubah kekayaan sumber daya alam atau surplus fiskal menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menyadari potensi ini dan mengambil langkah ambisius dengan mendirikan dua entitas investasi negara. Setelah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) pada tahun 2020, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Dana Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025. Dalam pernyataan peluncurannya, Presiden Prabowo menggambarkan Danantara sebagai “solusi strategis dan efisien untuk mengoptimalkan BUMN”. Pembentukan entitas ini menandai era baru bagi BUMN, yang tidak hanya akan berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai aset nasional yang mendorong pembangunan dan pertumbuhan.

Tulisan ini disusun untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai Danantara. Laporan ini akan mengulas secara rinci mandat, struktur, dan strategi awal Danantara, serta menyajikan analisis kritis terhadap model operasionalnya. Selanjutnya, laporan ini akan melakukan studi komparatif dengan dana abadi negara di Malaysia dan Singapura, yaitu Khazanah Nasional, Temasek Holdings, dan GIC Private Limited. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menarik pelajaran berharga dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat membantu Danantara mengatasi tantangan yang akan dihadapinya, sekaligus memitigasi risiko potensial yang dapat mengancam integritas dan keberlanjutannya. Laporan ini bertujuan untuk menjadi panduan yang bernilai bagi para pembuat kebijakan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami peran Danantara dalam lanskap ekonomi Indonesia dan global.

Danantara Indonesia: Mandat, Struktur, dan Inisiatif Awal

Definisi dan Visi

Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, yang lebih dikenal sebagai Danantara Indonesia atau Danantara, adalah dana abadi negara kedua yang didirikan oleh Indonesia setelah Indonesia Investment Authority (INA). Nama “Danantara” sendiri memiliki makna etimologis yang mendalam dan relevan dengan ambisi lembaga. “Daya” dalam bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno berarti “kekuatan,” “kemampuan,” atau “usaha.” “Anagata” berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali yang berarti “belum datang” atau “masa depan.” Sementara “Nusantara” adalah nama Indonesia untuk kepulauan yang berasal dari kata Jawa Kuno nūsa (“pulau”) dan antara (“di antara”), yang secara harfiah berarti “pulau-pulau terluar”. Kombinasi nama ini, Daya Anagata Nusantara, mencerminkan visi lembaga untuk menggunakan kekuatannya hari ini demi membangun masa depan bangsa.

Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025 dengan proyeksi pendanaan awal sebesar IDR 320 triliun atau US$20 miliar. Ambisi yang diumumkan adalah menjadikan Danantara sebagai “global investment firm” yang sebanding dengan Khazanah dari Malaysia atau Temasek dari Singapura. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Danantara akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, sekaligus mengubah BUMN Indonesia menjadi pemain kelas dunia di sektor masing-masing.

Struktur Tata Kelola dan Kepemimpinan

Struktur tata kelola Danantara adalah salah satu aspek yang paling menonjol dan kompleks dari lembaga ini. Tidak seperti model SWF yang berorientasi pada independensi total, struktur Danantara secara eksplisit mengintegrasikan figur-figur politik dan birokrat tingkat tinggi. Struktur hierarkisnya terdiri dari:

• Penanggung Jawab: Presiden Indonesia, saat ini Prabowo Subianto.
• Dewan Pengawas: Diketuai oleh Erick Thohir, dan beranggotakan menteri-menteri koordinator serta perwakilan dari kementerian-kementerian kunci.
• Dewan Pengarah: Beranggotakan mantan presiden Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang menunjukkan upaya untuk memastikan keberlanjutan kebijakan lintas kepemimpinan.
• Dewan Penasihat: Beranggotakan tokoh-tokoh global terkemuka seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs, serta para profesional investasi regional.
• Komite Pengawas dan Akuntabilitas: Terdiri dari para kepala lembaga anti-korupsi dan pengawasan, termasuk Ketua KPK dan Ketua BPK.
• Badan Pelaksana (Manajemen): Dikepalai oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO, dan Dony Oskaria sebagai COO.

Struktur ini menunjukkan suatu instrumentalitas politik yang dirancang untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan merangkul semua faksi politik, bukan sekadar entitas komersial. Kehadiran Presiden sebagai penanggung jawab dan mantan presiden pada dewan pengarah secara inheren mengikat Danantara pada kepentingan politik yang dapat berpotensi mengurangi independensi operasionalnya. Hal ini kontras dengan model Temasek dan GIC yang menekankan pada pemisahan yang ketat antara kepemilikan (pemerintah) dan manajemen (profesional). Sementara integrasi politik dapat mengurangi gesekan dan mempercepat pengambilan keputusan, hal ini juga dapat meningkatkan risiko campur tangan dalam keputusan investasi yang berpotensi mengorbankan hasil komersial demi tujuan politik jangka pendek.

Berikut adalah visualisasi struktur tata kelola Danantara Indonesia:Jabatan

Strategi Investasi dan Inisiatif Awal

Sebagai bagian dari inisiatif awalnya, Danantara memproyeksikan investasi sebesar US$20 miliar (sekitar IDR 325 triliun) ke dalam 20 proyek strategis. Fokus investasi mencakup hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga, serta pengembangan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan. Sektor-sektor ini dinilai krusial untuk menentukan “masa depan, ketahanan, dan kemandirian nasional”. Selain itu, Danantara juga memiliki mandat sosial yang signifikan, dengan alokasi sebesar IDR 130 triliun untuk program perumahan bersubsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Salah satu inisiatif awal yang paling kontroversial adalah peluncuran “Patriot Bond” pada Agustus 2025 untuk mengumpulkan Rp50 triliun. Obligasi ini menawarkan tingkat bunga sebesar 2%, yang jauh di bawah suku bunga pasar untuk obligasi pemerintah yang sebanding, yang mendekati 6%. Pendekatan ini secara fundamental merusak citra Danantara sebagai entitas yang murni komersial dan transparan. Imbalan bagi investor tidak terletak pada keuntungan finansial, melainkan pada “political goodwill” atau dukungan politik yang dapat mereka peroleh dari pemerintah. Kondisi ini menciptakan ketergantungan pada patronase politik yang sangat berisiko bagi kesehatan keuangan jangka panjang dan dapat menimbulkan persepsi bahwa Danantara menggunakan tekanan politik untuk penggalangan dana.

Analisis Kritis Model Operasional Danantara

Tantangan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Model operasional Danantara sebagai “super-holding” yang mengkonsolidasikan aset BUMN dan anak perusahaannya menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa Danantara menggabungkan industri-industri yang sangat berbeda, seperti perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI), pertambangan, minyak/gas, dan teknologi. Setiap industri memiliki risiko dan karakteristik bisnis yang unik. Integrasi paksa entitas-entitas ini dapat menciptakan dis-sinergi, alih-alih sinergi yang diimpikan. Alokasi modal yang tidak efisien, di mana keuntungan dari satu sektor digunakan untuk menopang kerugian di sektor lain yang berisiko tinggi, merupakan salah satu risiko utama yang dapat terjadi.

Selain itu, laporan ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan piramida BUMN yang kompleks, dengan banyaknya anak perusahaan, telah menjadi “lahan subur” untuk korupsi akibat lemahnya persyaratan pengungkapan dan terbatasnya pengawasan pemangku kepentingan. Meskipun Danantara telah menyertakan perwakilan dari lembaga anti-korupsi seperti KPK dan BPK dalam struktur kepengawasannya, kecukupan dan independensi pengawasan ini akan menjadi penentu keberhasilan mitigasi risiko ini. Ada kekhawatiran bahwa proses pembentukan super-holding ini terlalu tergesa-gesa tanpa mekanisme kontrol internal yang memadai atau analisis mendalam tentang efek pasca-integrasi.

Isu Akuntabilitas dan Transparansi

Pendekatan Danantara juga menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas, terutama terkait dengan dana pihak ketiga. Integrasi bank-bank besar ke dalam struktur Danantara menimbulkan kekhawatiran tentang nasib dana nasabah, khususnya jika terjadi kegagalan finansial yang besar. Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melindungi simpanan kecil hingga Rp2 miliar per nasabah, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan menanggung simpanan bisnis kecil dan menengah yang dananya melebihi batas ini. Jika Danantara secara ekstensif menggunakan dana dari bank-bank yang berafiliasi dan mengalami kegagalan, hal ini dapat mengganggu profitabilitas dan likuiditas bank-bank tersebut.

Kritik terhadap Danantara juga menyoroti perlunya membangun kesepahaman dan dukungan publik melalui komunikasi yang efektif. Kurangnya transparansi dalam beberapa inisiatif awalnya, seperti “Patriot Bond”, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Danantara akan mengelola aset yang sangat besar secara transparan dan akuntabel di masa depan. Meskipun Danantara diproyeksikan memiliki AUM hingga US$900 miliar dan berpotensi menjadi salah satu dana abadi terbesar di dunia, bahkan melampaui GIC Singapura , besarnya potensi ini juga berbanding lurus dengan risiko yang harus dikelola dengan sangat hati-hati.

Studi Komparatif dengan Dana Abadi Negara Regional

Untuk memahami posisi dan prospek Danantara secara lebih baik, penting untuk membandingkannya dengan model dana abadi negara yang sudah mapan di kawasan.

Studi Kasus: Temasek Holdings (Singapura)

Temasek Holdings, yang didirikan pada tahun 1974, adalah perusahaan investasi multinasional milik negara Singapura. Temasek beroperasi di bawah Undang-Undang Perusahaan Singapura dan tidak dianggap sebagai lembaga pemerintah atau badan hukum. Ia memiliki dewan direksi dan tim manajemen profesionalnya sendiri yang beroperasi secara independen dari pemerintah. Meskipun pemegang sahamnya adalah Menteri Keuangan Singapura, Temasek beroperasi layaknya perusahaan komersial lainnya, membayar pajak dan mendistribusikan dividen. Model ini adalah contoh utama pemisahan yang ketat antara kepemilikan dan manajemen, yang memungkinkan Temasek untuk membuat keputusan investasi murni berdasarkan pertimbangan komersial. Peringkat kredit Aaa/AAA yang diberikan oleh Moody’s dan S&P sejak tahun 2004 secara langsung terkait dengan tata kelola yang kuat dan independensi dari campur tangan politik.

Studi Kasus: GIC Private Limited (Singapura)

Didirikan pada tahun 1981, GIC Private Limited mengelola cadangan devisa Singapura. Mandatnya adalah melestarikan dan meningkatkan daya beli internasional dari cadangan tersebut, yang merupakan tujuan yang lebih konservatif dan berorientasi pada stabilitas daripada Danantara. Pemerintah Singapura memberikan GIC mandat investasi yang jelas dan menuntut akuntabilitas, namun tidak mengarahkan atau memengaruhi keputusan investasi individu. GIC tidak mengungkapkan jumlah dana yang dikelolanya atau laba ruginya setiap tahun. GIC beralasan bahwa hal ini adalah langkah disengaja untuk mencegah spekulan menyerang dolar Singapura selama periode rentan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transparansi penuh tidak selalu menjadi tujuan utama SWF; prioritasnya harus selaras dengan mandat nasional.

Studi Kasus: Khazanah Nasional (Malaysia)

Khazanah Nasional, dana abadi negara Malaysia yang didirikan pada tahun 1993, memiliki mandat untuk menumbuhkan kekayaan jangka panjang Malaysia dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Khazanah memiliki struktur dua dana yang efektif untuk mengelola mandat gandanya. Yang pertama, Dana Komersial, bertujuan untuk menghasilkan laba jangka panjang dan mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Yang kedua, Dana Strategis, berfokus pada investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, termasuk kepemilikan aset-aset nasional yang strategis. Model dua dana ini menawarkan solusi struktural yang jelas untuk mengatasi konflik antara tujuan komersial dan strategis yang menjadi tantangan utama bagi Danantara. Meskipun Perdana Menteri Malaysia menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi, struktur dua dana Khazanah secara efektif mengisolasi risiko dan memastikan akuntabilitas untuk setiap jenis investasi.

Pelajaran Berharga: Studi Kasus Skandal 1MDB (Malaysia)

Analisis komparatif tidak akan lengkap tanpa pelajaran dari kegagalan. Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) adalah peringatan nyata tentang apa yang dapat terjadi ketika risiko tata kelola dan politik diabaikan. Awalnya dibentuk untuk tujuan pembangunan strategis, 1MDB dengan cepat menjadi sarana penggelapan uang, suap, dan pencucian uang berskala masif. Dana publik sebesar US$4,5 miliar diduga dicuri dan dialihkan ke rekening pribadi pejabat dan pihak terkait melalui jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank luar negeri. Dana ini digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, membeli properti, dan bahkan memproduksi film Hollywood.

Penyebab kegagalan tata kelola 1MDB mencakup campur tangan politik tingkat tinggi oleh perdana menteri pada saat itu , kurangnya pengawasan independen, dan struktur kepemilikan yang kompleks dan buram yang menyulitkan pengungkapan informasi. Ada paralel struktural yang mengkhawatirkan dengan Danantara, terutama terkait dengan keterkaitan yang kuat dengan kekuasaan politik. Model super-holding Danantara yang mengelola anak-anak perusahaan dengan struktur piramida, dapat menjadi “lahan subur” bagi keburaman dan korupsi jika tidak ada pengawasan eksternal yang kuat. Skandal 1MDB menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawasan saja tidak cukup; independensi dan kemauan mereka untuk bertindaklah yang paling krusial.

Rekomendasi dan Proyeksi Masa Depan

Berdasarkan analisis komprehensif dan studi komparatif, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk membantu Danantara mengelola tantangan dan mencapai ambisinya:

1. Memperkuat Independensi Operasional: Pemerintah harus menciptakan pemisahan yang lebih jelas antara peran sebagai pemilik aset dan Danantara sebagai manajer investasi. Meskipun keterlibatan politik dapat mempercepat keputusan, hal itu secara inheren menciptakan risiko konflik kepentingan. Mencontoh Temasek, Danantara harus diperkuat untuk beroperasi layaknya perusahaan komersial yang independen.
2. Mengadopsi Model Dua Dana: Danantara harus mempertimbangkan untuk mengadopsi struktur dua dana seperti Khazanah. Dengan memisahkan Dana Komersial (fokus pada laba) dan Dana Strategis (fokus pada pembangunan), Danantara dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini akan mencegah dana dari investasi komersial digunakan untuk menopang proyek-proyek sosial atau strategis yang tidak menguntungkan secara finansial, dan sebaliknya.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Danantara harus berkomitmen pada standar transparansi yang ketat. Meskipun GIC menunjukkan bahwa transparansi penuh tidak selalu diperlukan, pengungkapan informasi yang jelas mengenai alokasi dana, kinerja investasi, dan struktur kepemilikan anak perusahaan sangatlah penting. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat diintervensi oleh pengaruh politik.
4. Meninjau Ulang Model “Super-holding”: Model integrasi industri yang heterogen harus ditinjau ulang secara hati-hati. Alih-alih penggabungan paksa, Danantara dapat berfungsi sebagai holding investasi yang mengelola portofolio perusahaan secara independen, memungkinkan setiap BUMN untuk fokus pada kompetensi intinya sambil tetap berada di bawah pengawasan strategis Danantara.

Proyeksi Peran Danantara dalam Perekonomian Indonesia

Jika dikelola dengan baik, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo telah menyoroti dampak positif yang diharapkan, termasuk efisiensi dan sinergi BUMN yang lebih kuat, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui investasi di sektor-sektor kunci seperti hilirisasi dan teknologi. Alokasi dana untuk program perumahan bersubsidi menunjukkan bahwa Danantara dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan sosial yang krusial.

Namun, proyeksi ini diiringi oleh tantangan dan risiko yang substansial. Tantangan dalam mengelola aset yang masif (asset under management/AUM) dan risiko tata kelola yang tinggi menjadi hambatan utama. Kegagalan untuk mengatasi tantangan ini dapat merusak kepercayaan investor, menghambat pertumbuhan, dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.

Kesimpulan

Pembentukan Danantara Indonesia adalah langkah berani yang mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk mengoptimalkan kekayaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan struktur yang mengkonsolidasikan figur-figur politik dan profesional, Danantara berusaha menempati posisi unik sebagai entitas yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga tujuan-tujuan strategis dan sosial.

Namun, laporan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan internal, terutama yang berkaitan dengan tata kelola, transparansi, dan independensi dari pengaruh politik. Meskipun struktur kepemimpinan yang luas dapat memastikan kesinambungan dan dukungan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan mendasar yang membuka pintu bagi konflik kepentingan. Pelajaran dari model-model sukses seperti Temasek dan GIC menyoroti pentingnya independensi, sementara skandal 1MDB berfungsi sebagai peringatan serius tentang bahaya yang dapat terjadi jika risiko politik diabaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan Danantara tidak akan diukur hanya dari volume aset yang dikelola atau keuntungan finansial yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya untuk mempertahankan integritasnya, membangun kepercayaan publik, dan menjadi pilar yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional, menghindari jebakan yang menimpa skandal seperti 1MDB. Keberlanjutan dan akuntabilitaslah yang akan menjadi indikator keberhasilan paling sejati.

Daftar Pustaka : 

1. Danantara to allocate Rp130 trln for subsidizedhousing project – ANTARA News Jawa Timur, accessed September 6, 2025, https://jatim.antaranews.com/berita/934165/danantara-to-allocate-rp130-trln-for-subsidizedhousing-project
2. Danantara to Invest USD 20 Bn in 20 Strategic Projects, accessed September 6, 2025, https://business-indonesia.org/news/danantara-to-invest-usd-20-bn-in-20-strategic-projects
3. Catatan Kritis Terhadap Danantara Indonesia – CNBC Indonesia, accessed September 6, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250227165858-14-614231/catatan-kritis-terhadap-danantara-indonesia
4. Khazanah Nasional Berhad | IFSWF, accessed September 6, 2025, https://ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional
5. The 1MDB Money Laundering Scandal And Corrupt Politicians – Financial Crime Academy, accessed September 6, 2025, https://financialcrimeacademy.org/the-1mdb-money-laundering-scandal-and-corrupt-politicians/
6. Antara Kritik dan Upaya Membangun Kesepahaman Tentang Danantara – PR INDONESIA, accessed September 6, 2025, https://www.prindonesia.co/detail/3416/PR-INDONESIA-Summit-Dimulai-Jawab-Kebutuhan-Praktisi-PR
7. Khazanah Nasional – The World Economic Forum, accessed September 6, 2025, https://www.weforum.org/organizations/khazanah-nasional-berhad/
8. GIC Private Limited | IFSWF, accessed September 6, 2025, https://ifswf.org/member-profiles/government-singapore-investment-corporation
9. 1Malaysia Development Berhad scandal – Wikipedia, accessed September 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/1Malaysia_Development_Berhad_scandal
10. Dampak Positif Danantara untuk Ekonomi RI Menurut BUMN Konstruksi – Kompas Money, accessed September 6, 2025, https://money.kompas.com/read/2025/02/26/142841726/dampak-positif-danantara-untuk-ekonomi-ri-menurut-bumn-konstruksi?page=all
11. Danantara Indonesia, Raksasa Investasi Baru! Apa Dampaknya bagi Ekonomi dan Pasar Modal? – Tentang BRIGHTS, accessed September 6, 2025, https://www.brights.id/id/blog/danantara-indonesia-raksasa-investasi-baru-apa-dampaknya-bagi-ekonomi-dan-pasar-modal
12. Manfaat dan Tantangan Danantara Menurut BEI, Apa Saja? – Kompas Money, accessed September 6, 2025, https://money.kompas.com/read/2025/02/28/132455226/manfaat-dan-tantangan-danantara-menurut-bei-apa-saja