Analisis Ketenagakerjaan Indonesia 2025-2026: Refleksi Stabilitas Semu, Tantangan Struktural, dan Proyeksi Transformasi Digital

Stabilitas Makro dan Kerentanan Struktural 2025-2026

Pasar tenaga kerja Indonesia pada tahun 2025 menampilkan dualisme kinerja yang kompleks: stabilitas pada tingkat agregat makro berdampingan dengan peningkatan kerentanan struktural yang mendalam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keberhasilan kuantitatif dalam menekan angka pengangguran terbuka (TPT) hingga di bawah ambang batas 5 persen. Namun, kemajuan ini dibayangi oleh krisis kualitas pekerjaan yang persisten, ditandai dengan dominasi sektor informal dan stagnasi pertumbuhan upah riil.

Ikhtisar Kinerja Kunci 2025

Pada Kuartal III 2025, TPT Indonesia tercatat sebesar 4,85 persen , sebuah penurunan marginal namun signifikan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan periode setahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang , menandakan penyerapan angkatan kerja yang solid secara volume. Namun, analisis mendalam mengungkapkan bahwa tulang punggung penyerapan ini masih terletak pada sektor tradisional berproduktivitas rendah, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kondisi upah menunjukkan moderasi yang mengkhawatirkan. Rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 mencapai Rp 3,33 juta, dengan pertumbuhan hanya 1,94 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan yang terbatas ini, terutama jika dihadapkan pada tekanan inflasi, secara efektif menggerus daya beli riil pekerja.

Indikator kualitas yang paling kritis adalah proporsi pekerja informal. Pada Februari 2025, sektor informal mencakup 86,58 juta orang atau sebesar 59,40 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat 0,23 persen poin dibandingkan Februari 2024. Dominasi informal ini, yang mencerminkan apa yang disebut para ekonom sebagai tingkat kemiskinan struktural , menempatkan mayoritas pekerja dalam kondisi tanpa jaminan sosial, kontrak formal, dan perlindungan hukum memadai.

Sintesis Tantangan Kebijakan dan Konflik Industrial

Tahun 2025 diwarnai oleh resonansi kebijakan akibat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan investasi, UU ini memicu kontroversi karena dianggap melemahkan perlindungan pekerja, terutama terkait fleksibilitas sistem kerja dan pengurangan pesangon saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Proyeksi tahun 2026 akan didominasi oleh ketegangan hubungan industrial yang tinggi. Serikat buruh telah menyatakan penolakan tegas terhadap formula penetapan Upah Minimum 2026 yang dianggap menekan kesejahteraan, menuntut kenaikan upah minimum hingga 10,5 persen. Aksi protes skala nasional yang direncanakan oleh serikat buruh pada November 2025  menggarisbawahi potensi gangguan stabilitas jika kebijakan upah tidak responsif terhadap tuntutan daya beli riil.

Foresight 2026: Ancaman Ganda (AI dan Skill Trap)

Tahun 2026 diproyeksikan sebagai periode yang “berat” bagi pekerja Indonesia , menghadapi ancaman ganda disrupsi teknologi dan ketidaksesuaian keterampilan. Badai PHK diperkirakan berlanjut , didorong oleh ketidakpastian ekonomi global dan adopsi Kecerdasan Buatan (AI) yang cepat di berbagai sektor. Otomasi akan mempolarisasi pasar kerja, mengeliminasi pekerjaan rutin (seperti layanan pelanggan dan juru bahasa)  sambil menciptakan permintaan tinggi untuk Future Skills (Cloud Engineering, Data Science, dan Green Jobs).

Ancaman terbesar menjelang puncak bonus demografi adalah Skill Trap , di mana struktur tenaga kerja Indonesia dinilai “tidak siap” menghadapi transformasi industri. Minimnya pelatihan praktis dan kurikulum yang lambat beradaptasi terhadap kebutuhan zaman mengakibatkan banyak lulusan terjebak di sektor informal. Kegagalan mengatasi kesenjangan keterampilan ini akan menghambat penyerapan tenaga kerja lokal ke dalam 4 juta lapangan kerja baru yang ditargetkan pemerintah , khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industri hilirisasi bernilai tinggi.

Refleksi Kinerja Pasar Tenaga Kerja 2025: Stabilitas Kuantitatif dan Deteriorasi Kualitas

Analisis Kuantitatif dan Indikator Utama

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Agustus 2025, TPT Indonesia mencatatkan angka 4,85 persen. Pencapaian ini merupakan level yang relatif rendah dalam konteks sejarah ketenagakerjaan nasional, yang rata-ratanya adalah 5,93 persen dari 1982 hingga 2025. Secara kuantitas, TPT 4,85 persen pada Kuartal III 2025 menunjukkan penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan periode yang sama pada Agustus 2024. Meskipun jumlah pengangguran masih berkisar 7,46 juta orang , penurunan TPT ini kerap diinterpretasikan sebagai indikator stabilitas dan keberhasilan kebijakan makroekonomi dalam menciptakan penyerapan.

Jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan signifikan, bertambah 1,90 juta orang dari Agustus 2024 menjadi total 146,54 juta orang pada Agustus 2025. Namun, perlu dicatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit menurun, dari 70,63 persen menjadi 70,59 persen. Penurunan TPAK, meskipun kecil, menunjukkan bahwa sebagian kecil populasi usia produktif mungkin telah keluar dari pencarian kerja aktif. Oleh karena itu, penurunan TPT di bawah 5 persen harus dianalisis dengan hati-hati; hal ini lebih mencerminkan penyerapan marginal di mana individu yang sebelumnya menganggur kini terserap ke dalam pekerjaan, namun pekerjaan tersebut sering kali berada di sektor informal atau paruh waktu (yang ditandai sebagai perbaikan dalam stabilitas lapangan kerja, proporsi setengah pengangguran menurun ), bukannya peningkatan substansial dalam penyerapan pekerjaan berkualitas tinggi.

Dinamika Upah Buruh dan Daya Beli

Rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 dilaporkan sebesar Rp 3,33 juta. Walaupun terjadi peningkatan nominal dari Rp 3,27 juta pada Agustus 2024, tingkat pertumbuhannya hanya 1,94 persen. Tingkat pertumbuhan upah yang sangat moderat ini memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan riil pekerja, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi atau biaya hidup.

Keterbatasan pertumbuhan upah rata-rata, yang mencerminkan minimnya peningkatan produktivitas riil atau daya tawar buruh yang tertekan, secara langsung menjadi katalisator bagi gejolak hubungan industrial yang diproyeksikan terjadi pada akhir 2025 menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Data ini memperkuat argumen serikat buruh bahwa formula upah yang ada gagal melindungi daya beli pekerja, memicu tuntutan kenaikan yang lebih tinggi sebagai respons terhadap stagnasi upah riil.

Struktur Penyerapan Sektoral

Penyerapan tenaga kerja terbesar pada Agustus 2025 didominasi oleh sektor-sektor tradisional. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan penyerapan terbanyak, yaitu sebesar 0,49 juta orang. Secara umum, tiga lapangan usaha—Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan—tetap menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional.

Ketergantungan struktural pada sektor-sektor tradisional ini menggarisbawahi lambatnya transisi Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dan industri bernilai tambah yang tinggi. Meskipun KEK dan hilirisasi di sektor manufaktur menunjukkan tren peningkatan penyerapan , mayoritas penyerapan volume masih terjadi pada sektor-sektor yang terkenal dengan produktivitas dan tingkat upah yang lebih rendah. Ini menciptakan tantangan dualistik: penyerapan masif di sektor tradisional yang menekan produktivitas agregat, sementara sektor modern kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil yang sesuai.

Isu Kualitas Pekerjaan dan Kerentanan Struktural

Dominasi Pekerja Informal: Indikator Kemiskinan Struktural

Isu kualitas pekerjaan di Indonesia adalah dimensi yang paling mendesak dan secara struktural menahan potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada Februari 2025, angka pekerja informal mencapai 86,58 juta orang, atau setara dengan 59,40 persen dari total penduduk bekerja. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada pekerjaan informal, tetapi juga merupakan anomali kritis. Sementara TPT menurun (indikator kuantitas membaik), persentase pekerja informal justru meningkat 0,23 persen poin dari tahun sebelumnya.

Para ekonom berpendapat bahwa tingginya angka pekerja informal merupakan cerminan dari tingkat kemiskinan struktural. Dengan kata lain, pasar kerja formal gagal menyediakan lapangan kerja layak yang cukup, memaksa angkatan kerja untuk menciptakan mata pencaharian sendiri dalam kondisi yang rentan. Pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak formal, penggunaan teknologi sederhana, keterbatasan modal, serta minimnya jaminan sosial dan perlindungan hukum.

Dimensi Gender dan Kerentanan Sektoral

Kerentanan struktural ini diperburuk oleh dimensi gender. Data menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi dominan di sektor informal (64,25 persen), khususnya pada perdagangan kecil, jasa rumah tangga, dan pertanian. Perempuan pekerja informal menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan fisik, dan seksual, serta diskriminasi berbasis gender yang seringkali berupa penerimaan upah yang lebih rendah. Selain risiko pekerjaan itu sendiri, perempuan juga menanggung beban ganda domestik, menempatkan mereka pada posisi yang jauh lebih rentan dibanding laki-laki di sektor yang sama.

Kesenjangan Jaminan Sosial (Jamsos)

Ketiadaan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja informal adalah konsekuensi langsung dari kerentanan struktural ini. Pekerja Mandiri atau Bukan Penerima Upah (PBPU) sulit dijangkau oleh sistem Jamsos konvensional. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini sedang berjalan; BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan kepesertaan pekerja informal menjadi 43 persen pada tahun 2026. Organisasi Internasional, seperti ILO, juga mendorong inklusi keuangan dan perlindungan bagi UMKM dan pekerja informal.

Namun, target ambisius ini memerlukan landasan hukum yang kuat. Analisis menunjukkan bahwa untuk menciptakan kerangka jaminan sosial yang holistik dan relevan bagi pekerja informal, diperlukan langkah reformasi melalui revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS. Pemerintah baru (2024-2029) dihadapkan pada momentum untuk memasukkan revisi ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna memastikan jaminan pensiun dan perlindungan lain dapat diakses oleh seluruh angkatan kerja, terlepas dari status pekerjaan mereka.

Tabel berikut menyajikan ringkasan indikator kunci yang menggambarkan dualisme kinerja pasar tenaga kerja Indonesia pada tahun 2025:

Table: Indikator Kunci Ketenagakerjaan Indonesia 2025 dan Implikasinya

Dinamika Regulasi Dan Hubungan Industrial 2025-2026

Tahun 2025 menandai periode evaluasi kritis terhadap implikasi regulasi yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law, yang telah menjadi fokus ketegangan antara kepentingan efisiensi ekonomi dan perlindungan pekerja.

Evaluasi Kritis Dampak Implementasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Fleksibilitas vs. Perlindungan Pekerja Formal

Implementasi UUCK, meskipun bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dan menarik, secara substantif mengubah kerangka hukum ketenagakerjaan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya sejumlah pasal yang dianggap melemahkan perlindungan pekerja. Pelemahannya tercermin dalam peningkatan fleksibilitas sistem kerja, pelonggaran peraturan kontrak kerja, dan yang paling signifikan, pengurangan hak-hak pesangon.

Secara spesifik, dalam ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), UUCK dinilai kurang memberikan kemanfaatan nyata bagi buruh. Regulasi baru secara efektif menghilangkan komponen “uang penggantian hak” yang sebelumnya wajib diterima oleh pekerja. Penghapusan komponen ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai berkurangnya jaring pengaman finansial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, menjadi indikator kemunduran dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Kebijakan ini mencerminkan trade-off yang disadari pemerintah: efisiensi regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dipertukarkan dengan penurunan bargaining power pekerja dan perlindungan sosial. Ketegangan ini menjadi dasar bagi meningkatnya resistensi serikat buruh pada akhir 2025 dan proyeksi tahun 2026.

Inklusivitas bagi Kelompok Rentan

Meskipun UUCK mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan akses setara bagi pekerja disabilitas, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Banyak perusahaan belum siap menyediakan fasilitas yang sesuai, seperti aksesibilitas ramah disabilitas dan alat bantu yang diperlukan. Lebih jauh, mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kewajiban ini belum sepenuhnya terbangun. Akibatnya, pekerja disabilitas tetap rentan terhadap PHK, seringkali didasarkan pada alasan efisiensi atau persepsi negatif terhadap produktivitas mereka, terutama di sektor fisik seperti manufaktur dan konstruksi.

Dampak Upah Minimum pada Sektor Informal

Kesenjangan struktural antara upah formal dan informal semakin nyata dalam evaluasi UMK 2025. Ambil contoh penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang 2025 sebesar Rp 5.599.593,21. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi UMK ini memberikan dampak yang terbatas dan tidak langsung pada pekerja sektor informal.

Kesenjangan antara pendapatan pekerja informal dan standar UMK yang tinggi telah mendorong sektor informal untuk mengembangkan “strategi adaptasi yang kompleks dan beragam” demi menghadapi tekanan ekonomi. Strategi ini mencerminkan resiliensi, namun pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa kebijakan upah formal, yang merupakan elemen sentral UUCK, gagal berfungsi sebagai alat perlindungan kesejahteraan bagi mayoritas angkatan kerja (59,40%) yang berada di sektor informal.

Proyeksi Konflik Hubungan Industrial 2026

Tahun 2026 diproyeksikan akan menjadi tahun di mana konflik hubungan industrial mencapai puncaknya, terutama terkait penetapan kebijakan upah minimum.

Tuntutan UMP 2026 yang Agresif

Serikat buruh, diwakili oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), secara terbuka menolak formula baru kenaikan upah minimum 2026. Buruh menuntut kenaikan yang signifikan, dengan usulan mencapai 10,5 persen. Tuntutan ini muncul sebagai reaksi terhadap formula penetapan upah yang didasarkan pada perhitungan yang, menurut serikat buruh, menghasilkan kenaikan yang terlalu rendah—diperkirakan hanya sekitar Rp 90.000 per bulan, atau kenaikan sekitar 4,3 persen dari upah sebelumnya.

Penolakan terhadap kenaikan UMP yang dianggap minimal ini mengarah pada mobilisasi massa. Ratusan ribu buruh dari berbagai kota industri di seluruh Indonesia merencanakan aksi serentak pada November 2025. Meskipun agenda aksi sempat ditunda dari tanggal 22 ke 24 November 2025 agar bertepatan dengan hari kerja Istana dan DPR RI, tujuannya tetap tunggal: menolak kenaikan upah minimum 2026 yang disusun pemerintah.

Keterkaitan Upah dan Stabilitas Ekonomi 2026

Kepastian kebijakan upah dan stabilitas hubungan industrial adalah faktor prasyarat yang krusial untuk menjaga momentum ekonomi 2026. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,0-5,4 persen, didorong oleh investasi dan ekspor.

Jika pemerintah mempertahankan formula upah yang memicu penolakan buruh, risiko aksi industri yang meluas pada awal 2026 akan meningkat. Potensi ketidakstabilan ini dapat mengganggu iklim investasi dan menghambat realisasi target investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ambisius. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah untuk menengahi tuntutan kenaikan upah yang agresif (10,5%) dengan daya saing industri (yang didukung oleh proyeksi pertumbuhan 5-5,4%) akan menjadi ujian utama bagi manajemen ekonomi politik tahun 2026.

Proyeksi Pasar Tenaga Kerja 2026: Ancaman Disrupsi dan Kebutuhan Transformasi

Proyeksi pasar tenaga kerja tahun 2026 ditandai oleh perpaduan antara optimisme pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan risiko disrupsi teknologi yang parah, yang berpotensi memicu krisis struktural lapangan kerja.

Strategi Penciptaan Lapangan Kerja dan Sektor Prioritas 2026

Target Penyerapan dan Kebijakan Investasi

Pemerintah menetapkan target ambisius dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yaitu penciptaan 4 juta lapangan kerja baru. Strategi utama untuk mencapai target ini adalah melalui penarikan investasi berkualitas tinggi.

Salah satu inisiatif kunci adalah penambahan enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru pada tahun 2026. Penambahan KEK ini ditargetkan mampu mendorong realisasi investasi nasional dengan potensi nilai mencapai Rp 300 triliun. KEK dirancang untuk mengakomodasi sektor strategis, mulai dari industri bernilai tambah, layanan kesehatan, ekonomi digital, hingga sektor pariwisata unggulan. KEK baru ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Fokus pada Hilirisasi dan Isu Kualitas Pekerjaan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan hilirisasi, ekspor, dan transformasi hijau sebagai prioritas industri pada 2026. Sektor hilirisasi, seperti industri nikel, telah terbukti menyerap ribuan tenaga kerja lokal, terutama di wilayah seperti Sulawesi.

Namun, fokus yang intens pada sektor padat modal dan berteknologi tinggi seperti hilirisasi membawa risiko kualitas pekerjaan yang unik. Sektor pertambangan dan pengolahan nikel sering dikaitkan dengan risiko keselamatan kerja (K3) yang tinggi. Karenanya, pengawasan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan harus diperketat untuk mencegah kecelakaan di industri ini. Selain itu, stabilitas pekerjaan di sektor ini menghadapi penyesuaian regulasi; Kementerian ESDM mendukung pembatasan izin smelter baru, yang dapat mempengaruhi penyesuaian produksi nikel pada tahun 2026. Keberhasilan strategi hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, oleh karena itu, harus diimbangi dengan standar K3 dan lingkungan yang ketat.

Dampak Kecerdasan Buatan (AI) dan Badai PHK Struktural

Adopsi AI dan Proyeksi PHK

Tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik puncak percepatan disrupsi teknologi di pasar kerja Indonesia. Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah lanskap pekerjaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI diimplementasikan di berbagai sektor, dari manufaktur  hingga layanan jasa, untuk meningkatkan efisiensi.

Konsekuensi langsung dari otomatisasi dan adopsi AI, ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global, adalah berlanjutnya “Badai PHK” hingga tahun 2026. Otomasi berfungsi sebagai pengganda risiko, di mana teknologi menggantikan pekerjaan rutin alih-alih hanya menjadi alat bantu.

Polarisasi Pekerjaan dan Kebutuhan Keterampilan Masa Depan

Dampak AI tidak merata, melainkan mempolarisasi pasar tenaga kerja menjadi dua kutub: pekerjaan yang rentan digantikan dan pekerjaan yang permintaannya melonjak tinggi.

Pekerjaan Berisiko Tinggi Otomasi: Pekerjaan yang melibatkan tugas rutin, pemrosesan data, atau interaksi berbasis bahasa sederhana berada pada risiko tertinggi untuk digantikan AI. Daftar profesi yang paling berisiko meliputi Penerjemah dan Juru Bahasa, Penulis, Layanan Pelanggan, Operator Telepon, Agen Tiket dan Petugas Travel, serta Computer Numerical Controller (CNC) Tool Programmers.

Pekerjaan dengan Permintaan Tinggi (Future Skills): Di sisi lain, pertumbuhan infrastruktur digital dan fokus pada transformasi hijau menciptakan permintaan masif untuk keterampilan spesialis. Pekerjaan yang paling dicari pada tahun 2026 meliputi Cloud Engineer, IoT Technician, dan Edge AI Operator. Selain keterampilan teknis murni (pemrograman, analisis data, AI), pasar yang volatil juga meningkatkan permintaan akan kecakapan keuangan, manajemen risiko, dan perencanaan strategis. Sejalan dengan prioritas Kemenperin , Green Jobs dan spesialis di bidang teknologi energi hijau juga akan menjadi area pertumbuhan kunci.

Polarisasi ini berimplikasi pada ketidaksetaraan pendapatan. Ketika AI menekan pekerjaan tingkat menengah-rendah yang rutin, maka kesenjangan antara pekerja berkeahlian rendah dan tinggi akan melebar, memperparah ketidaksetaraan sosial-ekonomi pada tahun 2026. Adaptasi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk tetap relevan di pasar kerja yang didisrupsi.

Tabel berikut merangkum proyeksi pergeseran kebutuhan tenaga kerja akibat disrupsi digital dan otomatisasi:

Table: Proyeksi Kategori Pekerjaan Rentan vs. Kebutuhan Keterampilan Tinggi 2026

Skill Trap dan Risiko Bonus Demografi

Ancaman Kesiapan Tenaga Kerja

Indonesia saat ini berada di ambang puncak Bonus Demografi, di mana proporsi usia produktif mencapai puncaknya. Namun, struktur tenaga kerja nasional dinilai “tidak siap” menghadapi transformasi industri yang dipicu oleh teknologi.

Fenomena kritis yang dihadapi pekerja muda menjelang Bonus Demografi adalah Skill Trap. Ini adalah situasi di mana kurikulum pendidikan dianggap lambat beradaptasi terhadap kebutuhan zaman, dan minimnya pelatihan praktis menyebabkan banyak lulusan yang beredar di pasar kerja tidak memiliki keterampilan yang diminati oleh industri modern. Akibatnya, alih-alih terserap ke sektor formal bernilai tambah, mereka terpaksa mencari penghidupan di sektor informal atau menjadi pengangguran.

Jika kesenjangan keterampilan ini tidak ditangani secara efektif, Bonus Demografi berisiko berubah menjadi Bencana Demografi. Lapangan kerja yang diciptakan melalui investasi KEK senilai Rp 300 triliun  dan proyek hilirisasi yang padat teknologi tidak akan dapat diisi oleh angkatan kerja lokal, yang pada akhirnya dapat memperburuk pengangguran struktural.

Mitigasi dan Strategi Vokasi

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menyadari risiko ini dan telah menyiapkan “jurus jitu” untuk menghadapi tahun 2026 yang diproyeksikan berat. Strategi mitigasi difokuskan pada pembaruan kurikulum dan sarana prasarana pendidikan vokasi. Kemnaker juga secara intensif membangun jaringan dengan industri, perguruan tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan pelatihan vokasi benar-benar efektif dan relevan. Program Magang Nasional yang bergulir menjadi bagian penting dari penyiapan lulusan vokasi agar siap bekerja.

Keberhasilan inisiatif vokasi ini pada tahun 2026 akan menjadi penentu apakah tenaga kerja muda Indonesia dapat bertransformasi menjadi spesialis yang dibutuhkan di bidang AI, digital, dan industri hijau, atau justru terperangkap dalam lingkaran informalitas dan pekerjaan yang rentan otomasi.

Rekomendasi Strategis Dan Kerangka Kebijakan 2026

Berdasarkan analisis kondisi ketenagakerjaan 2025 dan proyeksi tantangan struktural serta disrupsi teknologi pada 2026, laporan ini menyajikan empat pilar rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan.

Reformasi Human Capital untuk Menanggulangi Skill Trap

Reformasi sumber daya manusia harus diposisikan sebagai investasi strategis utama untuk menghindari ancaman Bonus Demografi yang gagal.

1. Peta Jalan Reskilling dan Upskilling Nasional:Pemerintah perlu merumuskan peta jalan yang jelas untuk program reskilling dan upskilling yang menargetkan pekerja di sektor-sektor yang paling rentan terhadap otomatisasi AI. Peta jalan ini harus disertai dengan insentif fiskal (seperti pengurangan pajak) bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan digital, kecerdasan buatan, dan keterampilan green jobs bagi karyawan yang sudah ada. Tujuannya adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang terdampak tidak langsung di-PHK, tetapi ditransformasi.
2. Vokasi yang Industry-Driven: Kurikulum vokasi, termasuk Program Magang Nasional , harus sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan spesifik industri prioritas 2026, yaitu Hilirisasi, KEK bernilai tambah tinggi, dan Ekonomi Digital. Fokus harus beralih dari sertifikasi jumlah lulusan menjadi peningkatan kualifikasi teknis yang spesifik, seperti sertifikasi Cloud Computingatau Automation Maintenance yang diakui secara global.

Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Formalisasi

Tingginya proporsi pekerja informal (59,40% ) memerlukan intervensi kebijakan yang radikal di bidang perlindungan sosial.

1. Percepatan Revisi UU Jamsos:Diperlukan dorongan politik untuk memasukkan revisi UU SJSN dan UU BPJS dalam Prolegnas 2024-2029. Kerangka jaminan sosial harus diperbarui untuk menyediakan perlindungan yang layak dan holistik, termasuk jaminan pensiun, bagi seluruh pekerja, khususnya PBPU/sektor informal. Program inklusi keuangan yang didorong ILO  harus diselaraskan dengan skema jaminan sosial yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi pelaku usaha mikro.
2. Mitigasi Dampak PHK Struktural:Mengingat proyeksi berlanjutnya “Badai PHK” hingga 2026 , mekanisme pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan PHK harus diperkuat. Penegakan hukum harus memastikan hak-hak pekerja, termasuk uang pesangon dan uang penggantian hak, dipenuhi, sejalan dengan prinsip perlindungan kerja dan menanggapi kelemahan yang diidentifikasi dalam UUCK.

Stabilisasi Hubungan Industrial dan Keadilan Upah

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 5,0-5,4 persen yang diproyeksikan APINDO pada 2026 , stabilitas industri adalah kunci.

1. Mekanisme Tripartit yang Adil dan Transparan:Pemerintah harus menginisiasi pembentukan forum tripartit yang lebih efektif dan transparan menjelang pengumuman UMP 2026. Negosiasi harus menyeimbangkan daya beli riil buruh (yang memicu tuntutan kenaikan 10,5% ) dengan daya saing industri, menggunakan basis survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mutakhir dan dapat diverifikasi. Keputusan UMP 2026 harus meminimalkan risiko aksi industri skala nasional.
2. Penguatan Pengawasan K3 di Sektor Hilirisasi:Mengingat proyeksi peningkatan investasi di sektor hilirisasi , Kemnaker harus meningkatkan pengawasan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara drastis, terutama di kompleks industri nikel/smelter. Peningkatan ini tidak hanya penting untuk kemanusiaan, tetapi juga untuk reputasi investasi berkelanjutan Indonesia.

Tata Kelola Digital dan Etika AI

Antisipasi terhadap disrupsi AI memerlukan kerangka regulasi proaktif.

1. Regulasi Ketenagakerjaan di Era AI:Pemerintah perlu segera merumuskan kerangka regulasi untuk mengantisipasi implikasi sosial dan etika AI di tempat kerja. Regulasi ini harus mencakup pedoman yang jelas mengenai penggunaan AI untuk pengambilan keputusan perekrutan atau PHK (untuk mengatasi bias algoritmik) serta mekanisme perlindungan bagi pekerja yang pekerjaannya mengalami otomatisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa adopsi AI berjalan secara adil dan bertanggung jawab, meminimalkan hilangnya pekerjaan secara tiba-tiba dan ketidaksetaraan akibat teknologi.