2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto: Swasembada Pangan Dan Nasib Petani Sumatera Utara (Evaluasi Multidimensional Berbasis Teori Pembangunan Michael P. Todaro & Data BPS 2024–2026)

Ade Parlaungan Nasution

BAB I: PENDAHULUAN DAN LANDASAN FILOSOFIS

Dalam kurun waktu dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024–2026), kebijakan ekonomi-politik Indonesia kembali dicengkeram oleh narasi teknokratis-politis pencapaian Swasembada Pangan Nasional. Retorika kedaulatan pangan dijadikan jualan politik utama yang diwujudkan melalui mobilisasi anggaran besar-besaran untuk cetak sawah baru (food estate), bantuan alat mesin pertanian (alsintan), dan insentif input fisik.

Namun, kebijakan ini menyimpan paradoks struktural yang mendasar: pemerintah terobsesi pada output kuantitatif (tonase produksi beras dan jagung), tetapi abai terhadap ekosistem sosial-ekonomi yang menopang kehidupan produsen pangan itu sendiri. Sumatera Utara—sebagai provinsi dengan karakter ganda (dualistic economy) sebagai lumbung pangan sekaligus raksasa perkebunan sawit nasional—menjadi laboratorium ekonomi-politik yang paling krusial untuk menguji apakah ambisi swasembada ini benar-benar menghadirkan keadilan atau justru memperdalam kemiskinan struktural.

Tiga Problem Dekonstruksi Kebijakan Pangan di Sumatera Utara

1. Tekanan Dualisme Ekonomi (Economic Dualism)

Terjadi kanibalisme ekonomi di mana sektor perkebunan skala besar (sawit/karet) memoles angka NTP provinsi secara semu (NTPR > 150), sementara sektor pertanian pangan rakyat (NTPP 101-104) terus terpinggirkan dalam perebutan lahan, air, dan insentif modal.

2. Anomali Keputusan Ekonomi Perdesaan (Model Migrasi Todaro)

Enggannya generasi muda Sumut menjadi petani (petani milenial hanya ~22,4%) bukanlah akibat ‘kemalasan’, melainkan respons rasional terhadap Expected Income Differential (selisih ekspektasi pendapatan) yang sangat merugikan sektor pertanian.

3. Keluaran Kebijakan yang Pseudo-Sovereignty (Kedaulatan Semu)

Pemerintah mengklaim pencapaian angka produksi pangan nasional, tetapi pada tingkat mikro perdesaan Sumut, terjadi fenomena Aging Farmers (>61% berusia >45 tahun) dan de-agrarisasi yang mengancam keberlanjutan pangan dalam jangka panjang.

BAB II: KERANGKA KONSEP DAN ARSITEKTUR ALUR BERPIKIR

Kajian ini disusun berdasarkan alur logika yang menghubungkan secara kausal antara kebijakan swasembada pangan tingkat makro, realitas indikator mikro data sekunder BPS/Kementan, serta analisis akademis Teori Todaro:

BAB III: EKSPLORASI DATA SEKUNDER & ANALISIS KRITIS TODARO

1. Data Nilai Tukar Petani (NTP) & NTUP Sumut: Menguji Sustenance & Dualisme Ekonomi

Berdasarkan data BPS Sumatera Utara kurun waktu 2024–2026, NTP gabungan provinsi berada pada level relatif tinggi (~128–135). Namun, breakdown per subsektor menunjukkan terjadinya Dualisme Ekonomi Todaro yang sangat tajam:

• Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR): Selalu berada di atas 150,00, didorong oleh tingginya harga komoditas global kelapa sawit.
• Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP): Berada pada rentang sangat tipis 101,20 – 104,80. Ini menandakan bahwa pendapatan petani beras/jagung hampir impas dengan pengeluaran konsumsi.
• Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH): Fluktuatif pada kisaran 108,50 – 115,30 akibat gejolak harga pasar cabai dan sayuran (wilayah Karo dan Simalungun).
• Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP): Berada pada kisaran 103,50 – 106,10, membuktikan bahwa efisiensi biaya usaha tani tanaman pangan sangat tertekan.

2. Biaya Input & Asimetri Rantai Pasok: Mengikis Freedom from Servitude

Faktor utama yang menekan NTPP di Sumatera Utara adalah struktur biaya produksi yang melambung tinggi:

• Harga Pupuk: Disparitas ekstrem antara HET pupuk bersubsidi (Urea ~Rp2.250/kg, NPK ~Rp2.300/kg) dengan pupuk non-subsidi di pasar bebas (Rp7.500 – Rp11.000/kg). Keterbatasan kuota subsidi memaksa petani membeli pupuk non-subsidi.
• Upah Buruh Tani: Upah harian buruh tani perdesaan di Sumut mencapai Rp90.000–Rp110.000/hari (pria) dan Rp65.000–Rp80.000/hari (wanita), naik 4–6% per tahun.
• Asimetri Rantai Pasok: Petani tetap bertindak sebagai ‘price taker’ yang tidak memiliki daya tawar (Self-Esteem terabaikan) di hadapan tengkulak dan pedagang pengumpul besar.

3. Laju Alih Fungsi Lahan Baku Sawah: Marjinilisasi Struktur Agraria

Luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Sumatera Utara berkisar antara 207.400 – 211.000 Ha, namun mengalami penyusutan laju konversi sebesar 1.200 – 2.500 hektar per tahun. Alih fungsi lahan sawah produktif di wilayah sentra (Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan) didorong oleh dua faktor utama:

• Konversi mandiri oleh petani menjadi kebun kelapa sawit rakyat yang dianggap lebih menjanjikan secara finansial.
• Ekspansi pemukiman komersial, kawasan industri, dan infrastruktur tol.
  Hal ini mencerminkan berkurangnya kedaulatan tanah petani gurem, yang bertolak belakang dengan kebebasan dari ketergantungan (Freedom from Servitude).

4. Demografi Petani & Model Migrasi Todaro: Anomali Krisis Regenerasi

Hasil Sensus Pertanian 2023 BPS mengonfirmasi fenomena Aging Farmers di Sumatera Utara:

• Usia Petani: Lebih dari 61% pengelola usaha tani berusia di atas 45 tahun (48,5% usia 45–64 tahun, dan 13,2% usia >65 tahun).
• Petani Milenial: Proporsi petani muda berusia 19–39 tahun hanya mencapai ~22,4%.
• Pendidikan: Lebih dari 42% petani berpendidikan maksimal SD/tidak tamat SD, dan kurang dari 5% yang mengenyam pendidikan tinggi.

Sesuai Todaro Migration Model, keputusan pemuda pedesaan untuk meninggalkan sektor pertanian adalah pilihan rasional. Pemuda desa memperhitungkan Expected Income Differential (selisih ekspektasi pendapatan riil): Pendapatan bersih di sektor padi/hortikultura yang tipis dan berisiko tinggi kalah menarik dibandingkan ekspektasi pendapatan di sektor informal/jasa perkotaan (Medan dan sekitarnya). Akibatnya, target swasembada pangan terancam kehilangan eksekutor di lapangan.

“SWASEMBADA ITU MARATON, BUKAN SPRIN”
Otopsi Kritis Kebijakan Pangan Nasional dan Nasib Petani Sumatera Utara
Pisau Analisis: Teori Pembangunan Ekonomi Michael P. Todaro & Data BPS (2024–2026)

1. MATRIKS METAFORA PARADIGMA: SPRIN VS. MARATON

Tabel berikut menyajikan dekonstruksi mendasar antara pendekatan kebijakan pangan berbasis ‘Sprin’ (kebijakan saat ini) dengan pendekatan ‘Maraton’ (paradigma ideal berorientasi kedaulatan petani):

Naskah & Narasi Orasi Pembicara:
“Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati,

Dalam dua tahun terakhir (2024–2026), kebijakan pangan nasional kita dijangkiti oleh sebuah penyakit teknokratis yang saya sebut sebagai ‘Jebakan Sprin’. Pemerintah berlari dengan sangat kencang, tergesa-gesa mengejar status swasembada demi klaim-klaim keberhasilan politik berbasis angka fisik: berapa juta ton gabah diresmikan, berapa ribu alsintan dibagikan, dan berapa hektar cetak sawah baru dibuka.

Namun, dalam teori pembangunan ekonomi, Michael P. Todaro telah menggarisbawahi sebuah peringatan keras: ‘Ekonomi yang berlari sprin mengejar pertumbuhan aggregates dan produksi fisik sering kali mencampakkan manusianya di tepi jalan.’

Swasembada pangan yang sejati tidak diukur dari seberapa penuh gudang-gudang Bulog di ibu kota, melainkan dari apakah Sustenance (Kecukupan Hidup) rumah tangga petani di desa-desa kita terpenuhi. Mengutip studi klasik Neilson & Wright, terdapat bahaya laten ketika sebuah negara mengejar Political Food Self-Sufficiency (swasembada berbasis retorika politik). Kebijakan sprin semacam ini sering kali mengorbankan Food Security di tingkat tapak. Kita menciptakan statistik beras yang melimpah di atas kertas, tetapi meninggalkan rumah tangga petani produsennya dalam bayang-bayang kerawanan pangan dan kemiskinan struktural.”

Pendalaman Analisis:

• Paradoks Agregat vs Mikro: Terjadi decoupling (pemutusan hubungan) antara kesuksesan makro yang diklaim pemerintah dengan realitas mikro di tingkat rumah tangga petani.
• Pilar Todaro (Sustenance): Kebutuhan dasar bukan sekadar ketersediaan fisik barang (supply), melainkan entitlement (akses daya beli riil) petani untuk memperoleh pangan bergizi tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.

Naskah & Narasi Orasi Pembicara:
“Hadirin yang saya hormati,

Mari kita bedah realitas ini di lintasan nyata: Provinsi Sumatera Utara. Jika kita melihat Sumatera Utara melalui angka Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan yang berada di atas angka 130, kita mungkin terkecoh oleh ilusi fatamorgana. Angka itu dipoles secara masif oleh subsektor perkebunan sawit (NTPR > 150).

Namun, tatkala kita menguliti data BPS pada sektor Tanaman Pangan (NTPP), angka itu merosot tajam berada di kisaran tipis 101,2 hingga 104,8. Artinya apa? Petani beras dan jagung di Deli Serdang, Serdang Bedagai, hingga Simalungun berlari dengan beban batu besar yang diikat di kaki mereka. Pendapatan panen mereka habis tergerus oleh melambungnya harga pupuk non-subsidi hingga tiga kali lipat dan merangkaknya upah buruh tani.

Di saat yang sama, terjadi Dualisme Ekonomi yang mengerikan. Lintasan lari petani pangan terus digerus oleh ekspansi perkebunan dan properti. Sumatera Utara kehilangan 1.200 hingga 2.500 hektar lahan baku sawah setiap tahunnya. Sebagaimana dibuktikan oleh studi McCarthy et al., terjadi transformasi agraria yang meminggirkan petani pangan. Dan mengutip Jamhari et al., struktur rantai pasok yang asimetris menempatkan petani sebagai ‘price taker’ yang tidak memiliki daya tawar (Self-Esteem) di hadapan tengkulak dan oligopoli pasar. Petani pangan kita berlari mati-matian, tetapi keuntungannya dipanen oleh para perantara.”

Pendalaman Analisis:

• Dualisme Ekonomi Todaro: Jurang pemisah yang lebar antara sektor modern komersial (plantation sector) dengan sektor subsisten/pangan rakyat (smallholder farming).
• Pilar Todaro (Freedom from Servitude & Self-Esteem): Petani terbelenggu oleh ketidakpastian lahan dan ketiadaan daya tawar dalam penentuan harga panen.

“Hadirin yang terpelajar,

Dampak paling fatal dari kebijakan berorientasi sprin ini adalah krisis stamina jangka panjang: Kita sedang kehabisan pelari di masa depan.

Sensus Pertanian BPS merekam kenyataan yang menyentak kesadaran kita: Lebih dari 61% petani di Sumatera Utara kini berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, proporsi petani milenial (usia 19–39 tahun) hanya menyisa kurang dari 22,4%. Sektor pertanian pangan kita dipenuhi oleh para orang tua yang memaksakan fisik mereka yang mulai senja.

Mengapa anak-anak muda di perdesaan Sumatera Utara enggan menyentuh lumpur sawah? Apakah karena mereka tidak memiliki jiwa nasionalisme? Sama sekali bukan!

Melalui Model Migrasi Todaro dan penelitian pakar sosiologi perdesaan Ben White, kita memahami bahwa tindakan pemuda desa adalah kalkulasi rasional. Anak muda memperhitungkan Expected Income Differential (selisih ekspektasi pendapatan riil). Ketika bekerja di sektor jasa atau informal di Kota Medan memberikan insentif pendapatan yang lebih pasti, mengapa mereka harus bertahan di sawah yang menawarkan kemiskinan berulang? Kebijakan sprin yang mengabaikan tingkat kesejahteraan petani secara langsung telah membunuh regenerasi sektor pertanian itu sendiri.”

Pendalaman Analisis:

• Model Migrasi Todaro: Keputusan migrasi desa-kota tidak ditentukan oleh pendapatan nominal saat ini, melainkan oleh selisih ekspektasi pendapatan riil (Expected Income).
• Fenomena Aging Farmers: Tanpa kepastian insentif, sektor pertanian mengalami brain drain dan aging population, yang mengancam keberlanjutan kedaulatan pangan nasional jangka panjang.

“Bapak, Ibu, dan Seluruh Hadirin,

Maka dari itu, di podium ini saya menegaskan: Sudah saatnya pemerintah mengganti sepatu sprinnya dengan sepatu maraton. Kita harus merombak paradigma pembangunan pertanian nasional dari Productivity-Centric (fokus pada tonase) menjadi Farmer-Centric (fokus pada manusia/petaninya).

Untuk menjadikan swasembada ini sebuah maraton yang tangguh dan berkelanjutan, kita membutuhkan tiga langkah strategis:

1. Menjamin Stamina Pelari (Sustenance): Pemerintah tidak boleh lagi berbangga dengan angka tonase panen jika harga pupuk non-subsidi membelit leher petani. Indikator keberhasilan harus digeser pada peningkatan Net Income (pendapatan bersih riil) dan keterjangkauan input produksi.
2. Menjaga Lintasan Lari (Freedom from Servitude): Hentikan laju alih fungsi lahan sawah 2.500 Ha/tahun di Sumatera Utara secara tegas melalui penegakan UU LP2B. Kembalikan kedaulatan tanah kepada petani gurem agar mereka tidak menjadi asing di tanahnya sendiri.
3. Menyiapkan Estafet Pelari Muda (Model Todaro): Buatlah sektor pertanian menjadi sektor yang rasional secara ekonomi bagi generasi muda. Berikan insentif modal, jaminan harga minimal (HPP) yang berkeadilan, dan modernisasi teknologi agar Expected Income pertanian mampu menahan gelombang migrasi pemuda keluar dari desa.

Swasembada pangan bukan tentang siapa yang tercepat sampai di garis finis tahun ini untuk memamerkan piala politik. Swasembada pangan adalah tentang memastikan bangsa ini memiliki stamina untuk terus memberi makan rakyatnya hari ini, esok, dan hingga generasi yang akan datang.

Terima kasih.”

III. MATRIKS RINGKASAN

Gunakan matriks ini sebagai kartu panduan cepat saat membawakan orasi di atas panggung:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN