Dinamika Geopolitik Hak Buruh Dan Masa Depan Solidaritas Transnasional: Analisis Mekanisme Diplomasi Dan Aksi

Diplomasi Perburuhan sebagai Senjata Geopolitik Baru

Diplomasi perburuhan kontemporer menandai pergeseran substansial dalam Ekonomi Politik Internasional (IPE). Dalam era globalisasi awal, isu-isu ketenagakerjaan seringkali disematkan dalam kerangka normatif murni, dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai otoritas standar utama. Namun, kegagalan kerangka ini dalam mencegah fenomena yang dikenal sebagai “race to the bottom” (perlombaan menuju standar terendah) telah memicu tuntutan global untuk mengintegrasikan klausa buruh yang lebih mengikat dan memiliki mekanisme penegakan berbasis pasar (market-based enforcement) ke dalam perjanjian perdagangan internasional.

Pergeseran filosofis ini terlihat jelas dalam evolusi perjanjian dagang utama. Rezim perdagangan sebelumnya, seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA), cenderung memprioritaskan perlindungan investor melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Pendekatan tersebut dianggap membatasi ruang bagi negara untuk menerapkan regulasi domestik yang kuat terkait lingkungan atau perburuhan. Transformasi menuju United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) mencerminkan perubahan mendasar dalam pendekatan ini. USMCA bertujuan membatasi hak investor asing untuk menggugat negara, sebaliknya memperluas ruang dialog antar pemerintah dan memperkuat peran negara dalam melindungi regulasi domestik, termasuk hak-hak pekerja. Ini menjadi latar belakang penting dalam memahami bagaimana hak buruh kini diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai instrumen strategis yang memiliki konsekuensi ekonomi riil.

Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Mekanisme Respons Cepat (RRM)

Inovasi USMCA: Mekanisme Respons Cepat Ketenagakerjaan (RRM)

USMCA, yang mulai berlaku pada tahun 2020, memperkenalkan sebuah inovasi hukum yang revolusioner dalam tata kelola perdagangan global: Mekanisme Respons Cepat Ketenagakerjaan (RRM). RRM membedakan USMCA dari semua perjanjian perdagangan bebas sebelumnya di seluruh dunia karena mengizinkan penerapan sanksi perdagangan yang ditargetkan pada tingkat fasilitas spesifik terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak buruh inti, terutama hak berserikat (Freedom of Association/FoA) dan perundingan bersama.

Fokus strategis RRM, khususnya dalam konteks Meksiko, adalah pada penegakan FoA. Tujuannya adalah memastikan bahwa serikat pekerja independen dapat dibentuk dan diakui secara bebas. Keberhasilan mekanisme ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Apabila serikat pekerja independen berhasil menaikkan upah dan standar kerja di Meksiko, insentif ekonomi bagi perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada untuk melakukan offshoring (relokasi produksi) akan ternetralisir. Dengan kata lain, RRM dirancang untuk menaikkan standar secara kolektif, bukan hanya untuk alasan hak asasi manusia murni, tetapi juga untuk menciptakan apa yang disebut level playing field bagi pekerja Amerika Utara. Meskipun USMCA juga mencakup ketentuan Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendorong inovasi, penegakan FoA melalui RRM merupakan kunci bagi tujuan kebijakan industri AS yang lebih luas.

Evaluasi Kinerja dan Dampak Riil RRM

Dalam tahun-tahun awalnya, RRM telah menunjukkan efektivitas konkret yang signifikan, menjadikannya alat penegakan hukum perburuhan pertama di dunia yang mengizinkan sanksi perdagangan spesifik fasilitas.

Pencapaian Kuantitatif dan Konkret. Sejak tahun 2021, Amerika Serikat telah secara aktif memanfaatkan RRM, mengajukan 27 permintaan peninjauan kepada Meksiko. Kasus-kasus ini menjangkau berbagai industri vital dalam rantai pasokan Amerika Utara, termasuk sektor otomotif, garmen, pertambangan, manufaktur makanan, dan jasa. Hasilnya sangat terukur: mekanisme ini telah memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 36.000 pekerja, memastikan pemilihan serikat pekerja yang bebas dan adil, pemulihan pekerja yang dipecat secara tidak sah, dan penyediaan hampir enam juta dolar AS dalam bentuk gaji dan tunjangan yang tertunggak.

Analisis RRM sebagai Senjata Taktis Industrial. Konsentrasi kasus RRM di sektor-sektor manufaktur dan sumber daya alam, seperti yang terlihat pada penargetan pabrik suku cadang otomotif dan pertambangan, menunjukkan bahwa implementasi RRM melampaui sekadar kepatuhan normatif. Hal ini menunjukkan RRM berfungsi sebagai alat kebijakan industri yang strategis. Dengan menargetkan pelanggaran hak buruh di fasilitas yang beroperasi dalam rantai pasokan yang sangat kompetitif dan rentan terhadap nearshoring, Amerika Serikat memastikan bahwa persaingan tidak didasarkan pada eksploitasi tenaga kerja. Mekanisme ini mengalihkan beban biaya kepada perusahaan yang melanggar standar perburuhan, sekaligus melindungi pekerja domestik (AS) dari persaingan yang tidak sehat dan mendukung pembentukan serikat pekerja independen di Meksiko sebagai prasyarat untuk stabilitas dan keadilan dalam rantai pasokan.

Studi Kasus Penegakan yang Berkelanjutan. Berbagai kasus menunjukkan cakupan RRM yang luas, termasuk investigasi yang sedang berlangsung terhadap dugaan diskriminasi serikat, ancaman pembalasan, dan penolakan hak negosiasi. Contohnya termasuk kasus fasilitas ImprO Industries (amunisi senjata ringan) yang melibatkan diskriminasi berbasis simpati serikat dan ancaman pembalasan; kasus Pirelli Neumaticos (komponen otomotif dan energi) yang menargetkan ancaman dan pemecatan terkait aktivitas serikat; dan kasus Minera Camino Rojo (pertambangan) yang meninjau penolakan perusahaan untuk menerapkan perjanjian sektor yang lebih menguntungkan.

Celah Struktural dan Masa Depan RRM

Meskipun RRM telah memberikan kemenangan konkret di tahun-tahun awalnya, analisis komprehensif pertama terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa dampak positifnya mulai berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Ini mengindikasikan adanya “celah struktural” yang mungkin muncul karena perusahaan dan negara yang ditargetkan mulai beradaptasi dengan mekanisme penegakan RRM, atau karena hambatan birokrasi dan prosedural yang memperlambat peninjauan kasus.

Tinjauan wajib USMCA yang dijadwalkan setiap enam tahun menawarkan kesempatan penting untuk merevitalisasi RRM. Para analis kebijakan dan anggota parlemen menekankan perlunya perbaikan mekanisme ini untuk memastikan manfaat yang dimaksudkan dapat terwujud di masa depan. Peningkatan transparansi, percepatan proses investigasi, dan pengalokasian sumber daya yang lebih besar untuk pemantauan pasca-penyelesaian kasus akan krusial untuk mencegah penurunan efektivitas RRM.

Hak Buruh sebagai Instrumen Sanksi Geopolitik: Kasus Kerja Paksa Uighur

UFLPA dan Larangan Impor Berbasis Nilai

Di luar perjanjian perdagangan regional seperti USMCA, standar hak buruh telah diintegrasikan sebagai instrumen sanksi geopolitik dalam kebijakan luar negeri negara-negara adidaya. Kasus paling mencolok adalah Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) yang disahkan di Amerika Serikat pada Desember 2021.

Integrasi Hak Asasi Manusia dan Geopolitik. Undang-undang ini secara radikal memperluas larangan impor produk yang terkait dengan Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Inti dari UFLPA adalah prinsip rebuttable presumption, yang secara efektif membalikkan beban pembuktian: semua produk yang dibuat di Xinjiang diasumsikan dibuat dengan kerja paksa, dan importir harus secara aktif dan meyakinkan menunjukkan bahwa produk tersebut tidak melibatkan kerja paksa. Ini adalah salah satu mekanisme sanksi yang paling kuat dan luas di dunia, yang melampaui perintah penahanan pelepasan (Withhold Release Order/WRO) sebelumnya.

Penargetan Komprehensif. Selain melarang barang, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa juga mengesahkan sanksi baru terhadap pejabat Republik Rakyat China (RRC) yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kerja paksa. Tindakan ini meluas, dengan Amerika Serikat juga melarang impor barang-barang dari lima perusahaan China lainnya terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur.

Implikasi Geopolitik dan Spektrum Diplomasi

Hak Buruh Sebagai Alat Hegemonik. Kebijakan UFLPA menunjukkan bahwa hak buruh di tingkat tertinggi telah menjadi komponen integral dari strategi persaingan negara adidaya. Larangan ini bukan hanya manifestasi murni dari kepedulian hak asasi manusia, tetapi juga merupakan alat geopolitik yang memanfaatkan standar moral untuk menekan lawan strategis. Dengan menetapkan standar kepatuhan rantai pasokan yang sangat tinggi di Xinjiang, AS secara implisit mendorong diversifikasi rantai pasokan menjauh dari RRC. Hal ini merupakan penggunaan hard power yang memanfaatkan standar moral sebagai pembenaran untuk tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas.

Spektrum Kebijakan Luar Negeri. Perbedaan antara pendekatan koersif UFLPA dan konsep Diplomasi Humanis yang berfokus pada perlindungan pekerja migran (misalnya, upaya Indonesia menjajaki penempatan pekerja migran di Kroasia)  menunjukkan bahwa diplomasi hak buruh beroperasi dalam spektrum kekuatan yang luas, mulai dari sanksi keras yang bersifat geopolitik hingga upaya soft power yang fokus pada kesejahteraan individu.

Keterbatasan dan Kekuatan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Meskipun mekanisme penegakan yang didorong oleh negara (seperti RRM atau UFLPA) memainkan peran yang semakin penting, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tetap menjadi jangkar normatif tata kelola perburuhan global.

Kekuatan Normatif dan Struktur Tripartit

Sumber Standar Inti. ILO berfungsi sebagai sumber utama standar inti yang sering diadopsi oleh hukum domestik dan menjadi dasar bagi klausa perburuhan dalam perjanjian dagang. Konvensi ILO No. 87, misalnya, sangat fundamental karena mewajibkan negara-negara untuk memastikan pekerja dapat secara bebas melaksanakan hak untuk berserikat dan menghilangkan campur tangan yang membatasi hak tersebut. Selain itu, konvensi seperti Konvensi No. 158 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat digunakan oleh Mahkamah Agung domestik sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan perselisihan, seperti yang terjadi dalam kasus kompensasi periode pemberitahuan PHK.

Legitimasi Tripartit. Kekuatan institusional ILO terletak pada struktur tripartitnya. Masing-masing dari 178 negara anggota ILO diwakili oleh empat delegasi dalam Konferensi Perburuhan Internasional (dua dari pemerintah, satu dari organisasi pekerja, dan satu dari organisasi pengusaha) Struktur unik ini, yang menyediakan forum untuk berdebat dan mengadopsi standar global, memberikan legitimasi yang luas bagi ILO sebagai badan pembuat kebijakan terpenting dalam persoalan sosial dan ketenagakerjaan.

Keterbatasan Mekanisme Penegakan

Meskipun memiliki kekuatan normatif, ILO beroperasi dengan keterbatasan penegakan yang signifikan. ILO bertumpu pada pengawasan normatif, konsultasi, dan tekanan reputasi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan sanksi perdagangan yang mengikat seperti RRM. Penegakan konvensi ILO pada akhirnya bergantung pada kedaulatan domestik, yaitu adopsi oleh negara anggota dan interpretasi serta implementasi oleh pengadilan domestik.

Karena sifatnya yang bergantung pada konsensus global dan bukan sanksi koersif, ILO tidak dapat menyamai kecepatan atau dampak langsung dari mekanisme yang didukung oleh kekuatan ekonomi negara-negara adidaya. Namun, ILO mempertahankan perannya yang tak tergantikan sebagai penyedia kerangka hukum yang disepakati secara universal, yang menjadi tolok ukur bagi semua upaya diplomasi perburuhan di tingkat bilateral atau regional.

Tabel 1 menyajikan analisis komparatif tata kelola hak buruh global:

Table 1: Analisis Komparatif Tata Kelola Hak Buruh Global

Melawan Kekuatan Global dengan Solidaritas Global (Transnasional Organizing)

Strategi Global Union Federations (GUFs) dan Perjanjian Kerangka Global (GFA)

Di samping upaya diplomasi antar-negara, aktor non-negara, terutama Federasi Serikat Pekerja Global (Global Union Federations atau GUF), telah mengembangkan strategi mandiri untuk mengatasi perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi melintasi berbagai yurisdiksi.

Mekanisme dan Implementasi GFA

GFA sebagai Regulasi Mandiri Korporasi. Salah satu instrumen utama dalam strategi GUF adalah Perjanjian Kerangka Global (Global Framework Agreement/GFA), yang sebelumnya dikenal sebagai International Framework Agreement (IFA). GFA adalah perjanjian non-mengikat yang dinegosiasikan di tingkat global antara serikat pekerja global dan MNC. Perjanjian ini menetapkan standar minimum untuk memastikan pekerja di seluruh operasi perusahaan di seluruh dunia dapat melaksanakan hak-hak perburuhan fundamental sesuai dengan standar inti ILO, terutama kebebasan berserikat dan perundingan bersama.

GFA berfungsi sebagai alat regulasi mandiri untuk MNC. GFA memasang standar tertinggi mengenai hak serikat pekerja, praktik kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan, dan prinsip kualitas kerja di seluruh operasi global perusahaan, terlepas dari apakah standar tersebut secara eksplisit diwajibkan oleh hukum negara tempat fasilitas berada. Perjanjian GFA pertama ditandatangani pada tahun 1988 (antara IUF dan Danone), dan per September 2018, terdapat lebih dari 300 perjanjian yang berlaku.

GFA sebagai Jembatan Kekuatan. Sifat non-mengikat GFA memaksa serikat pekerja untuk mengandalkan kekuatan serikat lokal yang terorganisir dan tekanan global melalui kampanye untuk penegakannya. Mekanisme ini muncul sebagai respons langsung terhadap kegagalan hukum publik—hukum nasional yang terfragmentasi—dan keterbatasan hukum internasional, yang diwakili oleh ILO, yang tidak memiliki kekuatan sanksi yang memadai. GFA, dalam konteks ini, berfungsi sebagai jembatan governance yang memanfaatkan risiko reputasi korporat sebagai tuas penegakan.

Hambatan Hukum dan Ekonomi Transnasional

Meskipun GFA memberikan kerangka kerja normatif, pengorganisasian transnasional menghadapi hambatan struktural yang signifikan.

Fragmentasi Yurisdiksi. Perbedaan hukum perburuhan di berbagai yurisdiksi seringkali menyulitkan koordinasi dan aksi bersama. Hukum domestik bervariasi dalam mendefinisikan dan menyelesaikan perselisihan. Misalnya, dalam konteks hubungan industrial, hukum sering membedakan antara perselisihan hak (ketidakpuasan terhadap penafsiran UU/Perjanjian Kerja Bersama) dan perselisihan kepentingan (perbedaan pendapat mengenai penyusunan syarat kerja baru). Lebih jauh, mekanisme arbitrase seringkali dibatasi hanya untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan atau perselisihan antar-serikat pekerja dalam satu perusahaan, sehingga membatasi kemampuan serikat transnasional untuk menggunakan jalur hukum formal guna menegakkan GFA atau menentang pelanggaran hak secara kolektif.

Melawan Keunggulan Komparatif yang Diciptakan. Secara ekonomi, MNC sering memilih lokasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif “alami,” seperti ketersediaan sumber daya alam, modal, atau, yang paling penting, tenaga kerja murah Strategi utama GUF adalah melawan praktik ini dengan memaksa perusahaan untuk menerapkan standar kerja yang seragam dan tinggi di seluruh operasi global. Hal ini berupaya menciptakan “keunggulan komparatif buatan” (created comparative advantage)—sebuah konsep yang dikembangkan oleh ekonom seperti Michael E. Porter dan Paul Krugman—yang meniadakan insentif bagi perusahaan untuk pindah hanya demi eksploitasi tenaga kerja.¹³ Namun, strategi ini membutuhkan solidaritas yang konsisten untuk berhasil.

Pemanfaatan Teknologi: Solidaritas Digital dan Mobilisasi Daring

Dalam menghadapi kecepatan operasi global MNC dan hambatan hukum transnasional, aktivis dan serikat pekerja telah semakin mengandalkan teknologi digital dan media sosial sebagai alat penting untuk mobilisasi dan solidaritas lintas batas.

Fungsi Aktivisme Digital dalam Aksi Lintas Batas

Aktivisme digital memfasilitasi advokasi dan pengorganisasian aksi secara cepat tanpa memerlukan struktur organisasi tradisional yang lambat dan mahal. Hal ini sangat penting dalam konteks global, di mana koordinasi cepat melintasi zona waktu dan yurisdiksi adalah suatu keharusan.

Analisis peran aktivisme digital dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama :

1. Diseminasi Informasi: Menyebarkan isu sosial secara luas untuk membangun kesadaran publik global mengenai pelanggaran hak-hak buruh di fasilitas asing.
2. Mobilisasi Massa: Menggerakkan partisipasi publik, termasuk dukungan finansial dan aksi protes daring, yang mengatasi hambatan geografis dan hukum.
3. Pengawasan Kekuasaan: Menggunakan teknologi digital untuk menekan pemerintah dan perusahaan agar bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan represif mereka.

Jaringan Afektif dan Pembentukan Solidaritas Kolektif

Media sosial telah berevolusi menjadi arena politik baru yang memungkinkan masyarakat mengembangkan suara kolektif, menghasilkan narasi tandingan, dan menantang otoritas resmi. Solidaritas digital yang terbentuk dalam konteks ini seringkali lebih intens dan gesit daripada ikatan serikat formal tradisional.

Peran Emosi dalam Mobilisasi. Kekuatan utama media sosial dalam gerakan sosial terletak pada kemampuannya memproduksi dan menyebarkan emosi kolektif. Algoritma platform digital cenderung memprioritaskan konten yang memicu reaksi emosional kuat seperti kemarahan, empati, dan rasa ketidakadilan. Hal ini menciptakan ikatan emosional antar pengguna yang mungkin belum pernah bertemu secara langsung, memungkinkan mobilisasi massa yang cepat berdasarkan kekuatan afektif, sebagaimana ditunjukkan oleh fenomena seperti gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia.

Solidaritas vs. Kecepatan Globalisasi. Kecepatan dan intensitas emosional dari mobilisasi digital (affective networking) merupakan respons adaptif langsung terhadap kecepatan pergerakan modal dan operasi MNC yang sangat cepat. Dengan memanfaatkan media sosial, pekerja dapat mencocokkan kecepatan operasi global perusahaan, menjembatani kesenjangan geografis yang dulunya merupakan penghalang utama dalam pengorganisasian transnasional. Media sosial memungkinkan buruh untuk segera melakukan pengawasan dan tekanan reputasi, yang sangat penting untuk penegakan perjanjian non-mengikat seperti GFA.

Table 2: Peran Teknologi Digital dalam Aksi Buruh Transnasional

Sinergi, Tantangan, dan Rekomendasi Strategis

Sinergi dan Ketegangan antara Diplomasi Negara dan Aksi Kolektif

Analisis dua tingkat ini—geopolitik (Diplomasi Perburuhan) dan aksi kolektif (Solidaritas Transnasional)—mengungkapkan adanya sinergi yang saling menguatkan, namun juga ketegangan struktural.

Sinergi dan Komplementaritas. Diplomasi perburuhan yang berhasil, khususnya melalui mekanisme yang kuat dan mengikat seperti RRM USMCA, secara langsung menciptakan ruang politik dan hukum bagi serikat pekerja. Ketika penegakan RRM memaksa perusahaan untuk mengizinkan pemilihan serikat yang bebas dan adil, seperti yang dilaporkan dalam kasus-kasus RRM , hal itu secara efektif membuka pintu bagi serikat pekerja transnasional untuk mengorganisir dan menuntut GFA yang lebih kuat. Dengan kata lain, sanksi negara (hard power) digunakan untuk membuka pintu, dan solidaritas buruh (soft power) digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas hak yang telah dimenangkan.

Risiko Politisasi Hak Buruh. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada sanksi yang didorong oleh negara, terutama dalam konteks persaingan strategis (seperti UFLPA), membawa risiko yang signifikan. Ini berpotensi mempolitisasi hak buruh, mengubahnya menjadi alat kebijakan luar negeri yang dapat ditarik kembali atau diubah tergantung pada prioritas geopolitik negara adidaya, alih-alih dipertahankan sebagai hak yang melekat pada setiap pekerja. Ketegangan ini menyoroti perlunya aktor non-negara untuk mempertahankan otonomi mereka.

Rekomendasi Strategis Mendalam

Berdasarkan dinamika yang dianalisis, tindakan yang terkoordinasi diperlukan untuk memastikan hak buruh tidak hanya digunakan sebagai alat geopolitik, tetapi juga sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi yang adil.

Rekomendasi Kebijakan (Aktor Negara)

1. Reformasi Struktural RRM USMCA: Dalam tinjauan wajib USMCA yang sedang berlangsung, sangat penting untuk mengatasi celah struktural yang menyebabkan berkurangnya dampak RRM. Reformasi harus mencakup peningkatan sumber daya untuk pengawasan independen dan pemantauan kepatuhan pasca-penyelesaian kasus, serta mekanisme yang lebih cepat untuk menanggapi ancaman pembalasan yang berkelanjutan di fasilitas yang ditargetkan.
2. Harmonisasi Standar Sanksi Kerja Paksa: Negara-negara dengan kepentingan perdagangan besar, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, harus berkolaborasi untuk menciptakan standar yang seragam dan diakui secara internasional untuk verifikasi rantai pasokan bebas kerja paksa. Fragmentasi hukum internasional saat ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari sanksi dan memicu perdebatan mengenai yurisdiksi.
3. Pemanfaatan Otoritas ILO: Pemerintah harus secara proaktif menggunakan otoritas normatif ILO untuk mendukung klaim penegakan hukum perburuhan di tingkat domestik, alih-alih hanya mengandalkan mekanisme sanksi bilateral yang rentan terhadap perubahan politik.

Rekomendasi untuk Aktor Non-Negara (Serikat dan LSM)

1. Pengembangan Model GFA Hibrida: Serikat Pekerja Global (GUF) harus merancang GFA generasi baru (GFA Hibrida) yang secara eksplisit mengintegrasikan ketentuan yang memanfaatkan mekanisme penegakan hukum negara (seperti klausa yang memungkinkan pemanfaatan RRM USMCA atau sanksi domestik) dengan pemantauan berbasis teknologi yang didukung oleh solidaritas digital.
2. Fokus pada Pengorganisasian Transnasional Primer: Mengingat keterbatasan hukum arbitrase hubungan industrial (yang seringkali hanya berlaku untuk perselisihan kepentingan atau antar-serikat), sumber daya harus dialihkan untuk memperkuat kemampuan pengorganisasian langsung di tingkat fasilitas (organizing drive). Strategi ini harus menggabungkan tekanan reputasi digital dengan mobilisasi lokal untuk secara efektif menetralkan keunggulan komparatif berbasis eksploitasi yang dicari oleh MNC.
3. Memperkuat Jaringan Afektif Digital: Serikat pekerja harus berinvestasi dalam strategi komunikasi digital yang memanfaatkan kekuatan emosional untuk membangun dan mereproduksi solidaritas transnasional yang cepat dan kuat, memungkinkan mereka merespons dengan kecepatan yang sebanding dengan operasi global modal. Pemanfaatan teknologi harus dilihat bukan hanya sebagai alat diseminasi, tetapi sebagai sarana untuk membangun komunitas politik afektif yang melampaui batas-batas fisik.